Banyak budaya tradisional Indonesia yang dipublikasikan, namun minim perlindungan, sehingga sering diklaim oleh pihak asing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kemudian mencetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database kebudayaan. Skripsi ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, kelembagaan dalam pencatatan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dan kelembagaan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat menjadi alat defensive protection apabila budaya tradisional Indonesia diklaim oleh pihak asing. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan acuan dalam pemajuan kebudayaan, termasuk didalamnya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan pemberian Izin Pemanfaatan Objek PemajuanKebudayaan dapat dilakukan oleh Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat.

Informasi yang terkait dengan PERLINDUNGAN BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA MELALUI PENCATATAN DALAM SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Hewan Dunia…

Kartu Perlindungan Sosial Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Perlindungan bagi PMC Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Perlindungan hutan Sistem perlindungan es Perlindungan konsumen Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Satuan Perlindungan Rakyat Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Perlindungan data Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Jaminan perlindungan Tempat perlindungan bom Pelindung layar Hima (perlindungan lingkungan) Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Perlindungan anak Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Santo pel