Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis di Indonesia. Dengan kedudukan kedelai sebagai komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein nabati yang dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan (tempe, tahu, tauco dan susu kedelai) dan bahan baku industri pakan ternak. Berdasar kondisi tersebut, kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun namun produksi kedelai domestik tidak dapat mengimbanginya, sehingga untuk mencukupinya harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam. Menurunnya areal tanam kedelai sebagai akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai, karena budidaya kedelai yang diusahakan tidak memberi keuntungan yang layak kepada petani. Hal tersebut, karena terbatasnya ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani serta rendahnya tingkat harga yang diterima, sehingga menurunnya nilai tukar petani. Program kebijakan insentif dengan kegiatan penguatan kelembagaan dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi petani dalam wadah kelompok tani yang disertai pembinaan melalui sekolah lapang merupakan strategi untuk meningkatkan produksi serta mengurangi impor kedelai dan menuju swasembada kedelai. Penerapan teknologi budidaya perlu didukung dengan memperkuat kebijakan pemerintah dalam agribisnis kedelai, seperti penyediaan benih unggul bermutu dan pupuk bersubsidi, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), manajemen pasca panen, penetapan harga dasar, kegiatan penyuluhan melalui kelompok tani serta kemudahan teknologi dan rangsangan insentif lainnya bagi petani. Dengan kondisi, tersebut dapat memperkuat tingkat partisipasi dan minat petani untuk memproduksi kedelai dengan penerapan teknologi yang disediakan, khususnya pengembangan program SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) yang berkesinambungan di tingkat usahatani.

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Journal Name Analisis Kebijakan Pertanian
Contact Phone+62251-8333964
Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email akppsekp@gmail.com
Location , INDONESIA
Website akp| http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp|
ISSN ISSN : 16932021, EISSN : 25497278, DOI : http://dx.doi.org/10.21082,
Core Subject Agriculture,
Meta Subject Agriculture, Biological Sciences & Forestry,
Meta DescRuang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
PenulisZakaria, Amar K.
Publisher ArticlePusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Subtitle Article Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://ejurnal.litbang.pertani…
DOIhttps://doi.org/10.21082/akp.v8n3.2…
DOI Number DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.259-272
Download Article [1] http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/i…
Download Article [2] http://download.garuda.ristekdikti.go.id…

 

Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan lingkungan Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kebijakan Sinar Matahari Kebijakan regional Uni Eropa Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan Australia Putih Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Tetangga Baik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan harga Kebijakan sosia…

l Kebijakan Satu Peta Nasional Kebijakan visa Ekuador Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan ekonomi Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Kebijakan Pintu Terbuka Wirausahawan kebijakan Kebijakan ras Jerman Nazi Kebijakan keamanan Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan militer Analisis kebijakan luar negeri Kebijakan visa untuk anggota Perbara Analisis kebijakan Kebijakan luar negeri Jepang Kebijakan pertanian Badan Kebijakan Perdagangan Badan Kebijakan Transportasi Kebijakan luar negeri Kebijakan Arktika Tiongkok Analis Kebijakan Kebijakan obat di Belanda Kebijakan Bahasa Mandarin Keputusan kebijakan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan privasi Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Tujuh Orang Bijak Yunani Badan Strategi