Keterasingan kebijakan terhadap profesional publik

Banyak profesional publik yang merasa terasing dari program kebijakan yang mereka terapkan; mengalami alienasi kebijakan. Memprihatinkan, karena untuk mencapai implementasi yang memuaskan diperlukan beberapa identifikasi terhadap kebijakan tersebut. Konsep alienasi kebijakan berdasarkan konsep sosiologis alienasi kerja, menunjukkan bagaimana konsep ini dapat digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan. Dengan mempelajari kasus di Belanda mengenai para profesional yang menerapkan peraturan disabilitas kerja yang baru, ditemukan bagaimana praktik NPM meningkatkan keterasingan terhadap kebijakan karena adanya anggapan disfungsi fokus pada efisiensi dan hasil.^[1]

Salah satu akibat dari kesulitan mengidentifikasi kebijakan baru yang dialami oleh para profesional adalah berkurangnya kinerja kebijakan. Keterasingan kebijakan secara konseptual dikaitkan dengan lima sub-dimensi: strategisketidakberdayaan, ketidakberdayaan taktis, ketidakberdayaan operasional, ketidakbermaknaan sosial dan ketidakbermaknaan klien.^[2]

Ketika diterapkan pada domain kebijakan publik, konsistensi kebijakan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana kebijakan pemerintah bersifat konstan dan stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan dikaitkan dengan istilah-istilah seperti kepastian, kontinuitas, dan prediktabilitas. Konsistensi dapat berhubungan dengan berbagai karakteristik kebijakan (dan proses terkait), termasuk pendekatan kebijakan secara keseluruhan (misalnya, haruskah pekerja garis depan dilibatkan dalam penetapan kebijakan atau haruskah kebijakan diputuskan secara top-down?) dan arah kebijakan (misalnya, haruskah semua siswa mendapat pelajaran bahasa Mandarin wajib atau tidak wajib?). Oleh karena itu, dalam definisi kami tentang konsistensi, pendekatan, arah atau karakteristik kebijakan lainnya tidak penting, sepanjang hal tersebut diterapkan secara konsisten.^[3]