Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara

Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara, berbagai wilayah yang terbentang dari Asia Selatan hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik Selatan, sebagian ditentukan oleh Jepang sebagai kekuatan ekonomi dominan di Asia yang meningkat pesat pada tahun 1980-an. Penurunan ketegangan Timur-Barat dan Sino-Soviet selama tahun 1980-an menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi akan menentukan kepemimpinan kawasan daripada kekuatan militer. Selama dekade tersebut, negara Jepang menggantikan Amerika Serikat sebagai penyedia investasi bisnis baru dan bantuan ekonomi terbesar di kawasan, meskipun pasar Amerika Serikat tetap menjadi sumber utama dinamisme Asia-Pasifik. Menyusul kenaikan nilai yen relatif terhadap dolar AS pada akhir tahun 1980-an (setelah Plaza Accord), peran Jepang sebagai pengekspor modal dan teknologi serta importir barang-barang manufaktur Asia yang semakin besar menjadikannya ekonomi inti kawasan Asia-Pasifik.

1950-an

Dari pertengahan tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an, hubungan Jepang dengan negara-negara Asia lainnya terutama berkaitan dengan mempromosikan kepentingan ekonominya yang luas dan bertambah di kawasan itu melalui perdagangan, dukungan teknis, dan bantuan. Masalah utamanya adalah kelemahan ekonomi dan ketidakstabilan politik mitra dagangnya dan meningkatnya kekhawatiran para pemimpin Asia atas "kehadiran berlebihan" Jepang di wilayah mereka.

Negara Jepang mulai menormalkan hubungan dengan tetangga-tetangganya selama tahun 1950-an setelah serangkaian negosiasi yang terputus-putus, yang berujung pada pembayaran ganti rugi perang ke Burma (sekarang Myanmar), Indonesia, Filipina, dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan). Klaim reparasi Thailand tidak diselesaikan sampai tahun 1963. Reintegrasi Jepang ke kancah Asia juga difasilitasi dengan bergabungnya Colombo Plan untuk Pembangunan Ekonomi Kooperatif dan Sosial di Asia dan Pasifik pada Desember 1954 dan dengan kehadirannya dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia pada April 1955. Pada akhir tahun 1950-an, Jepang membuat permulaan terbatas dalam program bantuannya. Pada tahun 1958, pinjaman setara dengan US$50 juta diberikan kepada India, pinjaman Jepang pertama dari jenis ini di tahun-tahun pasca-Perang Dunia II. Seperti dalam kasus-kasus berikutnya yang melibatkan India, serta Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Pakistan, dan Korea Selatan, kredit ini secara kaku terikat pada proyek-proyek yang mempromosikan pabrik dan pembelian peralatan dari Jepang. Pada tahun 1960 negara Jepang secara resmi mendirikan Institut Urusan Ekonomi Asia (berganti nama menjadi Institut Ekonomi Berkembang pada tahun 1969) sebagai pusat pelatihan utama bagi para spesialisnya dalam diplomasi ekonomi.

1960-an

Pada awal tahun 1960-an, pemerintah mengambil sikap yang lebih maju dalam upaya menjalin kontak di Asia. Pada tahun 1960 Institut Urusan Ekonomi Asia ditempatkan di bawah yurisdiksi Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI). Pada tahun 1961 pemerintah mendirikan Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri sebagai lembaga pemberi pinjaman baru. Tahun berikutnya Badan Kerjasama Teknis Luar Negeri melakukan debutnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an, peran negara Jepang menjadi sangat terlihat di Asia maupun di tempat lain di dunia. Pada tahun 1964 negara Jepang menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Ketika ekspansi ekonomi dan perdagangan berkembang, para pemimpin mulai mempertanyakan kepatutan dan kebijaksanaan dari apa yang mereka gambarkan sebagai "ekonomisme belaka", "kebijakan yang mengutamakan ekspor", dan "motif bantuan komersial". Mereka ingin lebih banyak berkontribusi dalam penyelesaian masalah Utara-Selatan, begitu mereka menyebutnya sebagai masalah—hubungan yang renggang antara negara maju dan negara berkembang.

1970-an

Upaya sejak awal tahun 1970-an untuk mengambil peran utama dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia, khususnya Asia Tenggara, dengan memberikan bantuan ekonomi dan menawarkan untuk menjadi mediator dalam perselisihan, menghadapi dua kendala. Secara eksternal, terdapat ketakutan di beberapa wilayah Asia bahwa penetrasi ekonomi sistematis Jepang ke kawasan itu pada akhirnya akan mengarah pada sesuatu yang mirip dengan skema pra-Perang Dunia II untuk mengeksploitasi pasar dan material Asia. Secara internal, para pembuat kebijakan luar negeri khawatir bahwa keterlibatan politik Jepang di wilayah itu dalam kapasitas apa pun hampir pasti akan memicu reaksi anti-Jepang dan berdampak buruk pada posisi ekonominya.

Setelah penilaian ulang kebijakan, kepemimpinan Jepang tampaknya telah memutuskan bahwa harus lebih menekankan pemberian untuk membantu negara-negara berkembang di kawasan itu memodernisasi basis industri mereka untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi. Pada akhir tahun 1970-an, negara Jepang tampaknya telah memutuskan bahwa bantuan bilateral dalam bentuk kredit yen, pengurangan tarif, insentif kuota yang lebih besar untuk ekspor manufaktur, dan investasi dalam industri pengolahan, energi, pertanian, dan pendidikan akan menjadi fokus program bantuannya di Asia.

1990-an

Pada tahun 1990, interaksi Jepang dengan sebagian besar negara-negara Asia-Pasifik, terutama pertukaran ekonominya yang berkembang, bersifat multifaset dan semakin penting bagi negara-negara penerima. Negara-negara berkembang ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand; Singapura diperlakukan sebagai ekonomi industri baru, atau NIE) menganggap Jepang sebagai negara yang kritis untuk perkembangan mereka. Bantuan Jepang untuk negara-negara ASEAN berjumlah US$1,9 miliar pada tahun fiskal Jepang 1988 dibandingkan dengan sekitar US$333 juta untuk Amerika Serikat selama tahun fiskal Amerika Serikat 1988. Negara Jepang adalah investor asing nomor satu di negara-negara ASEAN, dengan investasi kumulatif pada Maret 1989 sekitar US$14,5 miliar, lebih dari dua kali lipat Amerika Serikat. Porsi Jepang dari total investasi asing di negara-negara ASEAN pada periode yang sama berkisar antara 70-80 persen di Thailand hingga 20 persen di Indonesia.

Pada awal tahun 1990-an, pemerintah Jepang melakukan upaya bersama untuk meningkatkan status diplomatiknya, terutama di Asia. Tur musim semi tahun 1991 Toshiki Kaifu yang banyak dipublikasikan di lima negara Asia Tenggara—Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Filipina—berpuncak pada pidato kebijakan luar negeri utama pada 3 Mei di Singapura, yang menyerukan kemitraan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan berjanji bahwa negara Jepang akan melampaui bidang ekonomi murni untuk mencari "peran yang tepat dalam bidang politik sebagai negara yang damai." Sebagai bukti dari peran baru ini, Jepang berperan aktif dalam mendorong negosiasi untuk menyelesaikan konflik Kamboja.