Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	30 Desember 2021; 2 tahun lalu (2021-12-30)
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021
Nomenklatur sebelumnya	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Susunan organisasi
Kepala Badan	Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.[1]
Kantor pusat
Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
Situs web
litbang.kemendagri.go.id

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (disingkat BSKDN) adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Badan yang saat ini dijabat oleh Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. ^[2]

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 dan Nomor 78 Tahun 2021, semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kemudian berubah nama mejadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.^[3][4]

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perLlmusan, pen5rusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. pemantarran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.^[5]