Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022
Bidang tugas	Mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Slogan	Pengadaan yang Kredibel Sejahterakan Bangsa
Di bawah koordinasi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala
Hendrar Prihadi
Sekretaris Utama
Iwan Herniwan, S.Si., M.P.
Deputi
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Patria Susantosa, S.Si., M.Si.
Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Dr. Hermawan, S.E., M.M.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	Setya Budi Arijanta, S.H., K.N.
Kantor pusat
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Situs web
www.lkpp.go.id
Sunting kotak info • L • B

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Roestam Sjarief digantikan oleh Agus Rahardjo pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Agus Prabowo pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ), sebuah unit kerja eselon II yang dibentuk pada tahun 2005. Unit kerja ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD, serta menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil, Lembaga ini berkomitmen untuk memastikan pertanggungjawaban dalam setiap prosesnya.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang memiliki regulasi yang jelas, kelembagaan yang efisien, sumber daya manusia yang kompeten, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan hukum yang berkeadilan.

Sebagai bagian dari komunitas global, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menyamakan standar dengan lembaga serupa di negara lain seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), LKPP langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Selain memenuhi visi-misi, tujuan, dan sasaran strategisnya, LKPP juga bertugas mencapai sasaran nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, terutama dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prinsip bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.^[1]

Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Daftar Kepala LKPP RI

No	Foto	Nama	Awal jabatan	Akhir Jabatan
1		Roestam Sjarief[2]	28 Mei 2008	10 Agustus 2010
2		Agus Rahardjo[3]	10 Agustus 2010	3 Juli 2015
3		Agus Prabowo[4]	3 Juli 2015	25 Januari 2019
4		Roni Dwi Susanto	25 Januari 2019	13 Januari 2022
5		Abdullah Azwar Anas	13 Januari 2022	7 September 2022
		Sarah Sadiqa (Plt.)	7 September 2022	10 Oktober 2022
6		Hendrar Prihadi	10 Oktober 2022	Petahana

• Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Profil LKPP (2010), disusun oleh Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas LKPP.

• (Indonesia) Situs web resmi LKPP
• (Indonesia) LPSE
• (Indonesia) E-Katalog LKPP
• (Indonesia) e-Procurement LKPP
• (Indonesia) LPSE LKPP