Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Namun dipihak lain, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia, pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim. Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok di Indonesia sampai saat ini memang masih dirasakan mempunyai banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah sistem perumusan ancaman pidana denda? Dan bagaimanakah kebijakan legislatif pengaturan alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif dapat diketahui bahwa Sejarah perkembangan dari pidana denda berawal dari pembayaran ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, kemudian beralih menjadi pembayaran kepada negara. Sistem perumusan ancaman pidana denda dibagi menjadi beberapa sistem yaitu Sistem kategori, Sistem denda harian, Sistem bebas, dan Sistem transaksi. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda dalam hukum positif Indonesia, kebijakan legislatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pidana denda. Ada berbagai alternatif cara pengaturan pelaksanaan pidana denda, yang dapat dijadikan pilihan sebagai sarana yang efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan. Alternatif pidana tersebut adalah pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana penjara sebagai alternatif terakhir.

Informasi yang terkait dengan KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HAL PENGATURAN ALTERNATIF PIDANA PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR

Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan lingkungan Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kebijakan Sinar Matahari Kebijakan regional Uni Eropa Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Australia Putih Kebijakan Tetangga Baik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan harga Kebijakan Satu …

Peta Nasional Kebijakan visa Ekuador Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan sosial Kebijakan ekonomi Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Kebijakan Pintu Terbuka Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Kebijakan ras Jerman Nazi Wirausahawan kebijakan Kebijakan keamanan Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan militer Analisis kebijakan luar negeri Kebijakan visa untuk anggota Perbara Analisis kebijakan Kebijakan luar negeri Jepang Kebijakan pertanian Badan Kebijakan Perdagangan Badan Kebijakan Transportasi Kebijakan Arktika Tiongkok Analis Kebijakan Kebijakan luar negeri Kebijakan obat di Belanda Kebijakan Bahasa Mandarin Keputusan kebijakan Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Kebijakan privasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Tujuh Orang Bijak Yunani Kebijakan kelua