Persyaratan visa untuk warga negara Indonesia merupakan pembatasan masuk administratif yang diterapkan kepada warganegara Indonesia oleh pemerintah negara lain. Hingga Januari 2020,[update] WNI memiliki akses bebas visa atau visa on arrival ke 71 negara dan teritori, menyebabkan paspor Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam hal kebebasan perjalanan menurut Indeks Paspor Henley.[1] Indonesia juga merupakan negara anggota ASEAN dan memiliki akses bebas visa ke negara-negara tersebut, begitupun sebaliknya.
Selayang pandang
Beberapa negara dan teritori di seluruh dunia memberikan bebas visa atau visa saat kedatangan untuk kedatangan pemegang paspor Indonesia. Jika negara atau wilayah tidak disebutkan di bawah ini, kemungkinan besar pra visa diperlukan. Menghubungi kedutaan negara terkait sangat membantu karena beberapa dokumen yang diperlukan, terutama menerima pemesanan surat undangan/hotel, pernyataan bank, dll.
Namun, menghubungi kedutaan terkait untuk memeriksa kembali persyaratan visa mungkin bisa membantu sebelum keberangkatan ke negara yang dimaksudkan sebagai kebijakan imigrasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan secara online sebelumnya.
Juga perlu mencatat bahwa validitas paspor, bahkan untuk kunjungan bebas visa, harus minimal 6 bulan dari tanggal kedatangan, meskipun beberapa negara juga memungkinkan 3 bulan.
Tidak ada persyaratan visa untuk memasuki Andorra, namun negeri ini hanya bisa dijangkau dengan melintasi Perancis maupun Spanyol. Visa Schengen multiple-entry diperlukan untuk memasuki kembali Perancis maupun Spanyol ketika meninggalkan Andorra.[11]
ETA tersedia untuk pemegang visa B2 AS maupun Schengen C (dengan setidaknya validitas 3 bulan yang tersisa) seharga US$50 dan masa tinggal hingga 90 hari.[18]
Harus datang dan pergi melalui Bandara Internasional Minsk dan bukan dalam penerbangan dari dan ke Rusia karena dianggap sebagai penerbangan dalam negeri Uni Rusia-Belarus tanpa kendali perbatasan. WNI juga harus memiliki tiket dengan konfirmasi tanggal keberangkatan dalam 30 hari dan asuransi medis setidaknya berjumlah €10.000.[34]
e-Visa akan valid selama 120 hari dengan hak tinggal di Georgia hingga 30 hari selama masa valid.
Visa nasional dapat diganti dengan visa maupun izin tinggal yang sah yang dikeluarkan oleh negara-negara AS, Britania Raya, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Israel, Korea Selatan, Schengen, dan Dewan Kerjasama Negara Teluk, yang pemegangnya dapat diberikan izin masuk bebas visa selama 90 hari dalam setiap 180 hari. Visa dan dokumen lainnya harus ditunjukkan di perbatasan.[77]
Bebas visa selama 15 hari hanya jika paspor biometrik disahkan dengan Sertifikat Registrasi Bebas Visa dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jepang.[100][101]
Visa tidak diperlukan selama tinggal maksimum 30 hari jika:
memegang visa yang dikeluarkan oleh Australia, Kanada, AS, atau Selandia Baru dan hanya jika transit dari atau ke negara-negara tersebut melalui Korsel.
datang dan pergi dari Jeju (CJU) untuk tujuan wisata.
pernah memasuki Korea setidaknya 4 kali dalam 2 tahun terakhir atau setidaknya 10 kunjungan secara keseluruhan.
Persyaratan visa ditiadakan untuk pemegang visa AS, Australia, Kanada, atau Britania Raya multiple-entry yang sah untuk 1 tahun. Pemegang visa Schengen juga masuk dalam kategori ini.[171]
Bebas visa 72 jam ke Sankt-Peterburg, jika bepergian menggunakan St. Peter Line.[192]
Sistem e-visa baru untuk orang asing yang mengunjungi Kaliningrad telah diperkenalkan pada tanggal 1 Juli2019, menambahkan bahwa wisatawan dari 53 negara termasuk Indonesia, layak mendapatkannya.[193]
Sejak tanggal 1 Oktober 2019, Indonesia merupakan 1 di antara 53 negara yang warganya layak mendapatkan e-visa (gratis) untuk memasuki Kawasan Sankt-Peterburg dan Leningrad. Visa tersebut memungkinkan wisatawan mengunjungi daerah tersebut selama maksimum 8 hari.
Dari tanggal 1 Oktober 2019, pemegang paspor Indonesia yang sedang transit di Selandia Baru (tanpa melewati kontrol paspor, sebelumnya tidak perlu visa dalam hal ini) harus mengajukan Electronic Travel Authority (ETA).
Tidak diperlukan visa bagi pemegang izin tinggal biometrik yang sah yang dikeluarkan oleh salah satu negara anggota Schengen maupun visa Schengen multiple-entry yang masuk, pemegang Laissez-Passer yang valid yang dikeluarkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, NATO, OSCE, Dewan Eropa maupun Uni Eropa bagi pemegang dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh negara anggota UE dan Schengen, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang berdasarkan Konvensi Status Pengungsi 1951 ataupun Konvensi Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, begitupun pemegang dokumen perjalanan yang sah bagi orang asing (maksimal tinggal 15 hari)[256]
Pengajuan Online untuk Sertifikat Otorisasi Perjalanan tersedia bagi pemegang paspor Indonesia jika:
memegang visa/izin tinggal/sertifikat tinggal tetap yang dikeluarkan oleh AS/Kanada/Korea Selatan/Britania Raya/negara-negara Konvensi Schengen, yang sah atau kedaluwarsa kurang dari 10 tahun sebelum tanggal kedatangan.
memegang visa elektronik yang dikeluarkan oleh Australia/Selandia Baru, yang masih berlaku saat tanggal kedatangan.
memegang visa Jepang/visa waiver bersamaan dengan bukti catatan memasuki Jepang atau tiket terusan ke Jepang yang telah dikonfirmasi.
Meskipun umumnya visa diperlukan oleh WNI yang memegang paspor istimewa, beberapa negara menerapkan bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia yang juga memiliki visa atau izin tinggal untuk negara tertentu (terutama AS/Kanada/Britanai Raya/Schengen/Australia/Selandia Baru). Beberapa negara yang menerapkan kebijakan tersebut adalah:
Albania: Memerlukan visa Schengen multiple entry yang sah ("C" atau "D") maupun izin tinggal yang sah di setiap negara anggota Schengen atau sebelumnya menggunakan visa multiple entry Britania Raya atau AS, masa tinggal berada dalam persyaratan validitas visa maupun izin tinggal.[310][311]
Andorra: Tidak diperlukan visa resmi namun diperlukan visa Schengen multiple entry.[312]
Anguilla: Memerlukan visa yang sah yang dikeluarkan oleh Britania Raya. Mohon baca informasi tambahan.[313]
Antigua dan Barbuda: Memerlukan visa yang sah yang dikeluarkan oleh AS/Kanada/negara Schengen/Britania Raya dan pembayaran biaya yang sesuai.[314][315]
Argentina: ETA tersedia untuk pemegang visa B2 AS atau visa C Schengen (yang sah sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum habis masa berlakunya) dengan biaya US$50 dan masa tinggal hingga 90 hari.[18]
Belize: Visa on arrival untuk pemegang visa AS multiple entry yang sah.[316]
Bosnia dan Herzegovina: Memerlukan visa multiple entry yang sah atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara Schengen maupun UE untuk tinggal hingga 15 hari.[44]
Bulgaria: Visa Schengen yang sah maupun visa dan izin tinggal yang sah yang dikeluarkan oleh Rumania, Siprus dan Kroasia.[317]
Georgia: Memerlukan visa/izin tinggal yang sah (min. 6 bulan sebelum kedaluwarsa) untuk Kanada, AS, Britania Raya, negara anggota Schengen, Wilayah Seberang Lautan/Dependensi Britania Raya dan Irlandia Utara, GCC Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, Australia, maupun Selandia Baru untuk WNI.[318]
Honduras: Memerlukan visa yang valid untuk Kanada, AS, maupun negara anggota Schengen untuk WNI.[313]
Kepulauan Virgin Britania Raya: Memerlukan visa yang dikeluarkan oleh Kanada, AS, maupun Britania Raya yang sah minimum 6 bulan saat datang. Mereka harus bepergian sebagai wisatawan maupun untuk bisnis dengan masa tinggal maksimum 6 bulan.
Korea Selatan: Memerlukan visa AS/Kanada/Australia/Selandia Baru yang sah dan sedang bepergian dari atau menuju salah satu negeri tersebut dari negara ketiga dan memegang tiket terusan yang berangkat dalam 30 hari.[313]
Kosovo: Memerlukan visa Schengen multiple entry yang sah dan masa tinggal hingga 15 hari.[319]
Kosta Rika: Memerlukan visa yang sah dari negara anggota UE, Kanada, Jepang, (Republik) Korea maupun AS, untuk tinggal maksimum 90 hari.[313]
Kroasia: Memerlukan visa Schengen multile entry yang sah ("C" maupun "D") atau izin tinggal yang sah di setiap negara anggota Schengen maupun visa dan izin tinggal yang sah di Bulgaria, Siprus atau Rumania.[320]
Makedonia Utara: Memerlukan izin tinggal permanen di setiap negara anggota UE maupun Schengen maupun visa Schengen multiple entry (C). Dalam hal kepemilikan visa Schengen tipe C multiple entry, validitas visa harus sekurang-kurangnya 5 hari daripada rencana tinggal di Makedonia Utara.[321]
Meksiko: Memerlukan izin tinggal permanen di Kanada, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat (juga menerima visa B1/B2) maupun negara-negara Schengen.[322][323]
Montenegro: Memerlukan visa yang dikeluarkan oleh negara anggota Schengen maupun AS, atau tidak lebih lama dari masa kedaluwarsa visa, jika validitas visa kurang dari 7 hari.[324]
Panama: Memerlukan visa yang dikeluarkan oleh AS/Britania Raya/Kanada/Australia/setiap negara anggota UE, yang telah digunakan setidaknya 1 kali untuk memasuki negara tersebut DAN harus membeli kartu wisatawan seharga US$30 saat datang.[325]
Republik Dominika: Memerlukan visa yang dikeluarkan oleh Kanada, AS, maupun setiap negara anggota UE untuk masa tinggal maksimum 30 hari. Biaya: USD 10.-. Dapat diperpanjang.[313]
Rumania: Memerlukan visa Schengen multiple entry ("C" maupun "D") atau izin tinggal yang sah di setiap negara anggota Schengen maupun izin tinggal permanen yang dikeluarkan oleh Britania Raya dan Irlandia (validitas 5 tahun atau lebih) maupun visa yang sah yang dikeluarkan oleh Bulgaria, Siprus, maupun Kroasia.[326]
Siprus: Memerlukan visa Schengen multiple entry yang sah ("C" maupun "D") atau izin tinggal yang sah di setiap negara anggota Schengen maupun visa multiple entry dan izin tinggal yang sah yang dikeluarkan oleh Rumania, Bulgaria, dan Kroasia.[327]
Sao Tome dan Principe: Memerlukan visa yang dikeluarkan oleh AS maupun negara anggota Schengen bersama dengan paspor yang sah minimum 3 bulan dari tanggal kedatangan untuk masa tinggal maksimum 15 hari.
Taiwan: Pendaftaran Online untuk Sertifikat Otorisasi Perjalanan tersedia untuk pemegang paspor Indonesia yang memiliki visa/izin tinggal/sertifikat tinggal permanen yang dikeluarkan oleh AS/Kanada/Korea Selatan/Britania Raya/negara Konvensi Schengen, yang dapat sah atau telah kedaluwarsa kurang dari 10 tahun sebelum tanggal kedatangan, atau visa elektronik yang sah yang dikeluarkan oleh Australia/Selandia Baru dari waktu kedatangan, maupun visa/visa waiver Jepang bersama dengan bukti catatan memasuki Jepang atau tiket terusan ke Jepang yang terkonfirmasi.[328][329]
Kartu Perjalanan Bisnis APEC
Anggota penuh skema
Anggota transisi (Amerika Serikat, Kanada)
Pemegang Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC) yang bepergian untuk bisnis tidak memerlukan visa ke negara berikut:[330]
26 Oktober 2015: Dalam menanggapi kebijakan terkini Indonesia untuk menghapuskan persyaratan visa untuk WN AS, pemerintah Amerika Serikat berencana memperpanjang validitas visa non-imigran yang dikeluarkan bagi WNI hingga 10 tahun.[334]
Maret 2015: Pemerintah Indonesia berencana meneruskan persetujuan visa-waiver timbal balik dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia.[336][337][338][339]
8 Juni 2016: Pemerintah Taiwan berencana memperpanjang skema pembebasan visanya bagi pemegang paspor Indonesia, begitu pula penyederhanaan visa kepada 7 negara ASEAN lainnya. Pengunjung dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam akan diberikan hak masuk seperti visa waiver, visa mendarat atau e-visa, menurut laporan tersebut. Pengunjung dari 3 negara anggota ASEAN lainnya: Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah menikmati pembebasan visa untuk masa tinggal hingga 30 hari di Taiwan.[348][349][350]
19 Februari2019: Pada Pertemuan Puncak Investasi 2019 di Kathmandu, Nepal, duta besar Indonesia untuk Bangladesh, Rina Soemarno meminta Bangladesh memberikan akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia ke negeri tersebut menurut asas timbal balik.[351]
Eropa
April 2015: Delegasi Indonesia dan Parlemen Rumania telah meningkatkan kemungkinan pembebasan persyaratan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus bagi kedua negara.[352][353]
10 Juli 2015: MenLu Indonesia Retno Marsudi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans sedang merencanakan penyusunan visa waiver timbal balik bagi pemegang paspor khusus Indonesia dan Uni Eropa.[354][355][356] Selama pertemuannya dengan Federica Mogherini dalam AMM ke-48 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada awal bulan Agustus 2015, MenLu Retno Marsudi meminta dukungan dari MenLu Uni Eropa untuk menghapuskan persyaratan visa Schengen bagi WNI.[344]
31 Juli 2015: DuBes Indonesia untuk Bulgaria serta Wakil Menteri Luar Negeri Albania dan Bulgaria telah mengajukan kemungkinan membebaskan persyaratan visa bagi pemegang paspor khusus kedua negara.[361]
26 Agustus 2015: Dalam wawancara kepada media Indonesia, DuBes Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin memberitahukan bahwa pemerintahannya telah siap membebaskan persyaratan visa untuk paspor khusus Indonesia. Namun, tanggal pelaksanaannya belum ditentukan karena pembicaraan dan negosiasi masih berlangsung.[362]
28 September 2015: Dalam Majelis Umum PBB ke-70 di in New York, MenLu Indonesia Retno Marsudi meminta dukungan dari MenLu Jerman dan Perancis untuk menjamin akses bebas visa ke Area Schengen bagi WNI. Menteri Luar Negeri PerancisLaurent Fabius dan Menteri Luar Negeri JermanFrank Walter Steinmeier turut mendukung permintaan Indonesia saat masalah ini dibahas di Komisi UE. Belgia, Denmark, Finlandia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Portugal, dan Rumania juga memberikan dukungan mereka untuk Indonesia agar mendapatkan akses bebas visa ke Area Schengen.[363][364][365]
5 November 2015: Menurut laporan, pada pertemuan samping kementerian UE-ASEAN di Luksemburg, Komisi Eropa telah memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diusulkan untuk peninjauan oleh Dewan Eropa. Proposal Indonesia akan diajukan ke dewan tersebut di awal tahun depan. Dewan Eropa kemudian akan meminta 3 entitas (Frontex, Europol dan EASO) untuk mempelajari dan meninjau kelayakan Indonesia. Jika hasil studi itu positif, Dewan dan Komisi Eropa akan mengajukan peraturan baru terkait perubahan status Indonesia untuk mendapatkan bebas visa Schengen.[366][367][368]
27 April 2016: Selama kunjungannya di Indonesia, Presiden SerbiaTomislav Nikolić dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengemukakan kemungkinan menghapuskan persyaratan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.[369]
17 Mei 2017: Dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden LituaniaDalia Grybauskaite menunjukkan kesiapan Lituania untuk mendukung negosiasi atas CEPA dan kebijakan bebas visa untuk negara anggota UE begitupun kerja sama akan membantu mendatangkan penghasilan €2,5 miliar.[370]
23 November 2018: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta Bosnia dan Herzegovina membetikan pemegang paspor Indonesia perjalanan bebas visa ke negara Balkan.[371]
^"Global Ranking - Passport Index 2020"(PDF). Henley & Partners. Diakses tanggal 7 Januari 2020. Grafik ini menunjukkan Peringkat Global Indeks Paspor Henley 2020 sepenuhnya. Dalam hal tertentu, sebuah peringkat dimiliki sejumlah negara karena memiliki tingkatan akses bebas visa maupun visa-on-arrival yang sama.
^"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 2015-04-24.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-30. Diakses tanggal 2016-02-11.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Passport and Visa". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-20. Diakses tanggal 2014-07-30.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-15. Diakses tanggal 2014-03-15.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"albanianembassy.co.uk". www.albanianembassy.co.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-06. Diakses tanggal 2013-08-19.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-13. Diakses tanggal 2010-02-13.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Archived copy"(PDF). Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 2012-07-07. Diakses tanggal 2012-07-07.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
