Politik hukum nasional terhadap keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan. Dari aspek kelembagaan dapat kita lihat salah satunya dalam kewenangan pada Peradilan Agama, dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama, disamping diakuinya keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) yang kedudukannya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dari aspek peraturan perundang-undangan, dapat kita lihat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta yang lain-lainnya.

Informasi yang terkait dengan Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah

Politik Konsultan pemasaran politik Ilmu politik Filsafat politik Keluarga politik Politik komparatif Budaya politik Politik Lebanon Sistem politik Sistem politik Indonesia Politik di Polandia Komisaris politik Aliansi politik Rekayasa politik Ilmu ekonomi politik Politik uang Politik Minangkabau Partai politik Politik Indonesia Represi politik Politik Amerika Serikat Politik Eropa Politik Islam Daftar partai politik di Indonesia Politik kesehatan Politik Kuwait Politik identitas Politik Kamerun Politik Etis Politik Liechtenstein Partai politik di Thailand Konferensi Permusyawaratan Politik Ra…

kyat Tiongkok Partai politik di Indonesia Daftar partai politik di Malaysia Politik Timor Leste Politik Korea Utara Daftar istilah politik Kiri dan kanan (politik) Ekonomi politik internasional Politik Kazakhstan Politik sayap kanan Daftar partai politik di Gibraltar Politik Korea Selatan Kerja sama Politik Eropa Gabungan Politik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Daftar partai politik di Tajikistan Daftar partai politik di Armenia Politik Filipina Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Politik pascakebenaran Politik Suriname Dampak pandemi COVID-19 terhadap politik Politik Uni Soviet Penindasan politik di Uni Soviet Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia Politik Republik Tiongkok Departemen Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa Politik Laos Masyarakat Politik Eropa Krisis politik Belgia 2007-2011 Gereja Katolik dan politik Daftar ahli teori politik Politik Britania Raya Daftar frasa pikat politik Politik Israel Partai politik di Singapura Politik Azerbaijan Daftar bekas jabatan politik di Indonesia Politik Irak Politik Bahrain Politik Mongolia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa d