Politik di Swiss

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2016.

Pada tahun 1848, Swiss didirikan sebagai sebuah negara federal modern dari persatuan kanton-kanton yang sebelumnya bergabung di dalam sebuah Konfederasi. Kanton-kanton tersebut sebelumnya mengalami perang sipil (Perang Sonderbund 1847) memutuskan untuk membentuk persatuan dibawah satu negara.^[1] Swiss merupakan negara federal yang terdiri atas 3 level pemerintahan yaitu yang tertinggi diduduki oleh Pemerintah Federal, Pemerintahan daerah (kanton) dan Pemerintah Kotamadya (Municipal). Di dalam sistem pemerintahan federal Swiss menganut non-centralised division of power dimana tidak terdapat sentralisasi pembagian kekuasaan.^[2] Pemerintahan tingkat kanton memiliki peran yang sentral di dalam ranah institutional dimana mereka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada level pemerintah Federal. Berawal dari sejarah perkembangan federasi, pemerintahan di tingkat kanton mempertahankan kekuasaan dan wewenang mereka sendiri dan distribusi non-terpusat yang menjadi tanggung jawab kanton. Terkait dengan distribusi kekuasaan yang mana terdapat upaya untuk memecahkan masalah di tingkat terendah pada pemerintahan daerah yang kemudian dikenal sebagai prinsip subsidiaritas yang mana menjadi pilar Federalisme di Swiss. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah Municipalities (dikenal juga sebagai Commune) memiliki kekuasaan eksklusif dalam pelayanan pengiriman lokal (seperti pengawasan bangunan dan jalan, gas, listrik dan air bersih, pembuangan jasa, pemilihan guru dan bangunan sekolah). Wilayah Kanton yang ada selain mempertahankan lingkup kekuasaan yang penting terkait identitas mereka (budaya, pendidikan, bahasa, agama) namun juga termasuk isu-isu yang terkait dengan kebijakan sosial seperti kesehatan dan pelayanan sosial. Dalam bidang kebijakan yang baik secara langsung mengenai permasalahan kedaulatan nasional (militer, kebijakan moneter, atau hubungan luar negeri) termasuk yang secara khusus memerlukan koordinasi seperti jaminan sosial, lingkungan, energi, atau infrastruktur), pemerintahan tingkat federal memiliki kekuasaan eksklusif atau dapat menyebarluaskan pemberlakuan peraturan. Pada tiap tingkat pemerintahan baik pada tingkat federal, serta tingkat Kanton yang di dalamnya ada terdapat divisi administrasi kewilayahan (setara Rural) dan kota (Commune), memiliki kewenangan seperti menaikkan pajak dan sektor keuangan yang didasarkan pada prinsip otonomi yang berlaku di Swiss.

Konfederasi Swiss terdiri atas 20 Wilayah Kanton dan 6 wilayah berstatus setengah Kanton:

Canton		ID	Capital	Canton		ID	Capital
	Aargau	19	Aarau		*Nidwalden	7	Stans
	*Appenzell Ausserrhoden	15	Herisau		*Obwalden	6	Sarnen
	*Appenzell Innerrhoden	16	Appenzell		Schaffhausen	14	Schaffhausen
	*Basel-Landschaft	13	Liestal		Schwyz	5	Schwyz
	*Basel-Stadt	12	Basel		Solothurn	11	Solothurn
	Bern	2	Bern		St. Gallen	17	St. Gallen
	Fribourg	10	Fribourg		Thurgau	20	Frauenfeld
	Geneva	25	Geneva		Ticino	21	Bellinzona
	Glarus	8	Glarus		Uri	4	Altdorf
	Grisons	18	Chur		Valais	23	Sion
	Jura	26	Delémont		Vaud	22	Lausanne
	Lucerne	3	Lucerne		Zug	9	Zug
	Neuchâtel	24	Neuchâtel		Zürich	1	Zürich

* (Kanton-kanton ini dikenal sebagai setengah-kanton dan direpresentasikan oleh satu penasihat di dalam Dewan Negara Swiss.

Kanton

Peran dari pemerintahan lokal di Swiss di level akar/bawah harus dimengerti dengan melihat Federalisme Swiss secara umum dan posisi dari level daerah Canton secara khusus. Secara historis, Swiss bukanlah sebuah bangsa tetapi merupakan sebuah konfederasi dari negara-negara kecil yang indenpenden yang mengikat masing-masingnya dengan perjanjian-perjanjian. Di 1848, canton-canton tersebut memutuskan untuk bergabung kedalam suatu negara Federal. Terdapat dua alasan utama atas langkah yang diambil oleh pihak Canton-canton tersebut antara lain:

(a) Ketidakmampuan sistem lama yang memungkinkan reformasi karena hanya keputusan yang benar-benar bulat yang mana harus diratifikasi oleh semua kanton ; dan

(b) Kebutuhan mengintegrasikan diri, yaitu untuk menciptakan pasar umum memungkinkan untuk aliran bebas dari barang dan pergerakan bebas orang lintas batas kewilayahan.

Namun, pada tahun 1848, Canton tidak siap untuk menyerahkan kedaulatan mereka sepenuhnya dan melebur ke dalam konfederasi Swiss. Pada tahun yang sama, Canton-canton tersebut sepakat untuk membuat semacam otoritas pusat yang oleh mereka akan mendelegasikan hanya beberapa tanggung jawab yang melekat di pemerintahan Canton tersebut. Mereka mempertahankan hak atas konstitusi mereka sendiri. Ini berarti bahwa mereka memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri. Setiap Canton mempunyai masing-masing sendiri konstitusi, pemerintahan, parlemen hingga mempunyai sistem hukum dan peradilannya masing-masing, walaupun tentunya masing-masing dari sistem tersebut harus kompatibel atau tidak melebihi batas yang ditetapkan di tingkat Konfederasi. Pihak Canton mengakui hak inisiatif yang merupakan hak dari sejumlah warga membuat proposal untuk beberapa undang-undang yang kemudian akan diserahkan kepada suara rakyat. Meskipun ciri-ciri umum solusi spesifik yang diadopsi oleh kanton dalam konstitusi mereka sangat beragam.^[3]

Wilayah Administrasi kanton-kanton yang ada menikmati semacam otonomi secara administratif dan kebebasan dalam hal pengambilan keputusan (decision making). Singkatnya, seluruh level kanton memiliki konstitusi yang mana memberikan kepada setiap warga kanton tersebut tidak hanya hak untuk memilih (the right to vote) tetapi juga dalam hal referendum. Pada tingkat daerah kanton memiliki wewenang dalam mengontrol dan mengatur di bidang seperti sistem pendidikan dan pelayanan sosial publik, dan keamanan seperti kepolisian. Setiap kanton juga memiliki sistem perpajakannya masing-masing.^[4] Perkembangan dari dinamika perekonomian dan politik di akhir-akhir sekarang ini mempengaruhi variasi pemerintahan daerah di masing-masing kanton tersebut. Hal tersebut dipengaruhi dengan perkembangan masyarakat dan dunia bisnis khususnya dalam melakukan kegiatan mereka di area kanton yang bersangkutan. Atas dasar alasan ini dan juga dengan adanya kebijakan regionalisasi dari Uni Eropa walapun Swiss bukan bagian anggota UE, Otoritas Pemerintah Federal Swiss membagi canton-canton yang ada sebelumnya menjadi 7 region dimana setiap region tersebut fokus kepada pusat urban yang spesifik. Setiap pimpinan departemen dari setiap level Canton seperti dari bidang pendidikan bertemu di konferensi dalam mendiskusi koordinasi di antara para pemimpin dari departemen tersebut. Selain itu semakin banyak tanggung jawab ditransfer ke tingkat/level Konfederasi. Pada tahun 1993, segala permasalahan seperti proteksi lingkungan, transportasi, perlindungan sosial dibahas pada tingkat Konferensi pertemuan antar pemerintah Canton untuk menengahi antara pihak Canton, Pemerintah Federal serta pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Secara historis, Swiss sebagai sebuah negara dengan sistem federal modern dimulai pada tahun 1848. Konstitusi federal melindungi hak partisipasi dari setiap individu di dalam setiap kebijakan publik, yang terbagi atas kekuasaan antara tingkat Confederation, Canton dan Federal jurisdictions. Di bawah dari pengaturan konstitusi federal, terdapat 3 lembaga utama pemerintahan antara lain, Federal Assembly (Parlemen), Federal Council (Pemerintahan) and Federal Court (Lembaga Peradilan Federal). Dewan dari negara bagian (Chamber of Cantons) memiliki 46 Respresentatif. Di Swiss, harfiah dari pemerintahan lokal (local government) umumnya tertuju pada pemerintahan level Municipalities dimana terdapat partisipasi publik secara langsung serta kedekatan populasi di wilayah Municipal. Keseluruhan dari wilayah di Swiss memiliki level pemerintahan dimana hampir tidak ada teritori yang berada di bawah yurisdiksi langsung dari pusat dan tidak ada atribusi atas status yang special yang diberikan kepada tingkat Municipalities (kota). Di samping keadaan politik di municipalities, level dari Municipalities hampir memiliki kesetaraan dengan tingkat Canton. Dapat dikatakan bahwa dengan sistem seperti itu membantu pihak pemerintahan maupun masyarakat Swiss membangun negara dan bangsa yang memiliki kemajemukan budaya dan masyarakat.

Pengakuan konstitutional terhadap Pemerintahan Lokal (Constitutional Recognition of Local Government)

Bukan hanya tingkat kanton tetapi tingkat Municipal secara konstitutional di lindungi hak dan wewenang daripada pemerintahan. Tingkat komune juga mempunyai hak untuk memilih pemilihan terhadap organisasi politik lokal setempat di dalam batasan pengaturan dari tingkat kanton. Tingkat pemerintahan Municipal lebih langsung dalam relasinya terhadap orang-orang di wilayah Municipal bersangkutan seperti masalah-masalah yang dihadapi penduduk lokal. Tingkat pemerintahan municipal secara konstitutional mempunyai hak untuk eksis keberadaannya termasuk kebebasan dalam bergabung dengan wilayah municipal yang lain atau tetap indenpeden, dimana level pemerintahan Canton tidak dapat mencampuri urusan tersebut.

Kotamadya (Commune/Municipalities)

Terdapat 300 Kotamadya di Swiss. Kotamadya (Commune merupakan salah pondasi penting daripada sistem politik di Swiss. Commune disini merupakan pemerintahan lokal yang dipilih melalui pemiilihan umum. Sebuah Konstitusi tidak tertulis memberikan juga otonomi kepada level pemerintahan Commune yang mana aspek-aspeknya sebagai berikut:

• Hak untuk tetap ada (the right to exist), salah satunya termasuk hak menentukan bergabung atau tetap independen. Baik pihak kanton atau Pemerintah dapat meleburkan commune dengan Commune lainnya atas kehendak dari Commune itu sendiri.
• Kebebasan menentukan Pilihan di dalam daripada batas yuridis wilayah dari Canton, serta struktur dari sistem dan administrasi politik. Commune yang berada di pedesaan memiliki struktur pemerintahan yang simpel yang terdiri atas majelis rakyat (Citizens Assembly) dan Dewan Eksekutif. Majelis Warga proposisi yang diajukan oleh Dewan Eksekutif Commune dan juga oleh Warga biasa. Segala keperluan dan permasalahan dari komunitas Commune dapat di diskusikan di pertemuan itu.
• Kebebasan untuk mengatur, merencanakan dan mengimplementasikan di dalam batas-batas pengaturan legislasi berkaitan dengan kewajiban yang melekat pada Commune seperti pembangunan jalanan lokal, pengembangan jaringan transportasi di perkotan Commune, suplai air dan listrik di wilayah Commune, Masalah Sanitasi dan sampah, masalah pendidikan, keamanan lokal, serta administrasi perpajakan lokal.
• Hak Commune dalam memberlakukan pajak seperti pendapatan pajak. Tarif pajak ditentukan oleh commune sendiri, baik di Majelis Warga (Citizen Assembly) ataupun dalam pemungutan suara pada saat sesi referendum.
• Commune dalam memberikan perlindungan hukum atas Otonomi. Hak-hak tersebut bukan hanya secara teoretis dari Peradilan Federal Swiss (Swiss Federal Tribunal) yang mana untuk perlindungan atas Otonomi yang dimiliki commune yang juga perlindungan terhadap kebebasan tiap individual. Pihak Commune dapat mengajukan semacam keberatan ke tingka Peradilan Federal jika Hak Otonomi Commune dilanggar oleh Pengaturan dari legislasi tingkat Canton.

Tingkat/Level Lokal

1. Tradisi yang kuat dalam hal kepartisipasian di Level Lokal. Swiss mempunyai tradisi panjang atas Majelis Desa dan Ko tamadyadimana tiap individu ikut berpartisipasi dan memainkan peranan penting di dalam kehidupan perpolitikan di tingkat Lokal. Pada wilayah Kotamadya yang lebih besar dimana warga dapat berpartisipasi dengan hak yang melekat pada mereka atas inisiasi dan referendum yang diberikan oleh tingkat Federal
2. Identifikasi terhadap politisi pemiliham di level/tingkat lokal dengan Komunitas lokal. Mayoritas orang-orang terpilih pada level pemerintahan Village tidak dimulai langsung pada tingkat Canton ataupun Federal. Banyak dari politisi federal memulainya dari tingkat lokal terlebih dahulu Pemilihan dari para Politisi ini terkait dengan partisipasi mereka di asosiasi serta perkumpulan pada tingkat pedesaan. Dengan kata lain pemilihan terhadap para politisi tersebut terkait dengan partisipasi sosial dibandingkan dengan partipasi politiknya.
3. Adanya identifikasi warga dengan Commune atau kanton
4. Kebanyakan orang-orang Swiss lebih mengidentifikasikan mereka sebagai bagian dari Canton dibanding dengan tingkat Federal Swiss.
5. Adanya tradisi yang kuat atas pembentukan dasar konstitutional di tingkat/level lokal Pada pemerintahan Canton memiliki Konstitusinya tersendiri yang memberikan semacam perbedaan yang beragama terkait dengan sistem organisasi pemerintah Canton dan posisi dari Commune. Pemerintahan Commune dengan batasan yang ditetapkan pada legislasi Canton, dapat menentukan sistem organisasi mereka sendiri. Hal tersebut menimbulkan varietas akan solusi-solusi terhadap pihak Commune itu sendiri. Di beberapa bagian dari Swiss sendiri, sebagian dari Commune memiliki kedudukan yang cukup kuat dan indenpenden dibandingkan dengan pemerintahan Canton yang lebih sentralistik. Pembentukan konstitusi kepada pemerintahan Canton dan Commune tidak hanya menegaskan kewenangan terkit dengan wilayah pemerintahannya saja tetapi melalui keanekaragaman potensi yang dimiliki dimana dapat mengakomodasi berbagai perbedaan kepentingan dan mereduksi konflik.