Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Januari 2023.

Krisis politik Bangladesh 2006–2008 dimulai setelah berakhirnya administrasi Partai Nasionalis Bangladesh oleh pemerintahan sementara pada akhir November 2006. Di bawah konstitusi, pemerintah sementara mengelola pemerintahan dalam periode sementara selama 90 hari dan pada saat pemilihan parlemen. Konflik politik dimulai dengan penunjukan seorang Penasihat, peran yang diserahkan kepada Presiden, Dr. Iajuddin Ahmed, karena kegagalan oleh partai-partai besar dalam menyepakati lima orang calon yang dipertimbangkan. Periode sementara diawali dengan protes kekerasan yang diprakarsai oleh Liga Awami, 40 orang tewas dan ratusan terluka dalam bulan pertama. Partai Nasionalis Bangladesh mengeluh mengenai proses dan perlawanan yang ada.

Setelah negosiasi yang panjang oleh pemerintah sementara yang mencoba untuk membawa semua partai politik dalam satu meja dan memiliki kesepakatan untuk pemilu yang dijadwalkan pada 3 Januari 2007, Liga Awami mengatakan bahwa mereka dan partai-partai kecil dari Grand Alliance akan melakukan boikot dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 22 Januari 2007. Mereka mengeluh tentang kurang akuratnya daftar pemilih. Kekerasan dan kerusuhan politik menyusul dan semakin meluas.^[1]

"Persaingan sengit" antara Liga Awami dan BNP telah mempengaruhi bangsa tersebut selama dua dekade terakhir, walaupun posisi politik mereka tidak begitu jauh. Kedua partai tersebut dipimpin oleh wanita-wanita yang mewakili pemimpin yang telah dibunuh: Sheikh Hasina, putri sulung dari Sheikh Mujibur Rahman, sejak tahun 1981 telah menjadi kepala Liga Awami. Khaleda Zia, kepala BNP, adalah janda dari Ziaur Rahman yang terkenal, sebagai Presiden yang mendirikan partai pada akhir 1970-an; dia dibunuh pada tahun 1981.

Pada 11 Januari 2007, militer melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah sementara Presiden Iajuddin, yang mendeklarasikan keadaan darurat. Ia menerima pengunduran diri para penasihatnya. Ia juga mengundurkan diri sebagai Kepala Penasihat, digantikan pada tanggal 12 Januari oleh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia. Pemerintah menekan aktivitas politik untuk mencoba memulihkan stabilitas. Pada musim semi, hal tersebut mulai bergerak pada kasus-kasus korupsi, menuntut 160 orang, termasuk pemimpin partai, politisi lainnya, pegawai negeri dan pengusaha untuk tindakan yang terjadi pada akhir 1990-an. Bangladesh telah memiliki reputasi yang sangat ekstrim untuk korupsi di bawah kedua partai politik utama. Selain itu, beberapa pengamat berspekulasi bahwa pemerintah sementara mencoba untuk memaksa kedua pemimpin partai mengasingkan diri untuk menstabilkan negara dan mengurangi polarisasi politik. Pemerintah sementara saat itu juga menuntut Sheikh Hasina untuk dugaan pembunuhan atas kematian empat orang selama protes pada musim gugur tahun 2006. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Khaleda Zia tidak dapat dijerat hukum dibawah undang-undang darurat untuk peristiwa yang terjadi sebelum keadaan darurat namun mengajukan banding, pada bulan September 2007 Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa persidangan Zia harus dilanjutkan. Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah sementara pindah untuk mengembalikan pemerintahan demokratis dan mengadakan pemilu pada bulan Desember. Liga Awami dan Grand Alliance dimenangkan oleh dua pertiga mayoritas, dan membentu pemerintahan pada tahun 2009.

Berdasarkan sistem Bangladesh yang unik, pada saat pemilihan parlemen nasional, dimana diselenggarakan dalam waktu sembilan puluh hari dari pembubaran parlemen, pemerintah sementara dipercayakan untuk mengawal proses dan mengelola dalam waktu sementara. Pertama kali didirikan secara informal, ketentuan pemerintah sementara dimasukkan dalam amendemen pada tahun 1996 ke dalam konstitusi. Hal ini menetapkan bahwa posisi Kepala Penasihat (dengan status Perdana Menteri) diisi oleh pengangkatan Hakim Ketua Mahkamah Agung yang terakhir. Dia menunjuk maksimal sepuluh penasihat (dengan status menteri) untuk membantu mengelola pemerintahan. Pemerintah sementara menjalankan semua urusan negara selama 90-hari sementara, termasuk pemilihan parlemen nasional. Selama periode sementara ini, tugas Kementerian Pertahanan dipindahkan kepada Presiden Bangladesh, yang mengasumsikan berperan sebagai Komandan Tertinggi.

Pada akhir masa 2001–2006 BNP, Liga Awami mempertanyakan netralitas K. M. Hasan, masa lalu hakim Ketua, yang berada di barisan untuk menjadi Kepala Penasihat pemerintah sementara. Dengan ketidakpastian siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Penasihat, pendukung Awami memimpin protes dan kekerasan yang dimulai pada 28 Oktober, mengakibatkan 40 orang tewas dan ratusan cedera dalam bulan pertama.^[2][3]

Pada 28 November 2006, aktivis Liga Awami memukuli dan membunuh tiga aktivis dari Jamat e Islami di Paltan di depan kamera TV. Insiden tersebut dikenal sebagai 'pembunuhan logi boitha.^{[4][5][6][7][8][9][10]}

Dengan latar belakang menentang situasi, mantan Ketua Hakim K. M. Hasan menolak untuk mengambil pekerjaan sebagai Kepala Penasihat, dengan alasan kesehatan. Namun, sesuai ketentuan, kewajiban konstitusional harus dilakukan tanpa rasa takut dan murah hati. Menghindari tanggung jawab sakral ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, yang akan dihukum di mahkamah tertinggi.

Menurut sebuah laporan BDNews24 berdasarkan info Wikileaks nantinya, Hakim Hasan telah mulai merekrut penasihat-penasihat sebelum ia dilantik.^[11] Presiden Iajuddin Ahmed mengarahkan Penasihat Presiden untuk mengatur pertemuan dengan empat partai politik besar yang mewakili parlemen, tetapi para pihak tidak dapat menyepakati penunjukkan Kepala Penasihat, meskipun lima pria sudah dipertimbangkan.

Hakim Mainur Reza Chowdhury dibahas sebagai nominator, namun meninggal sebelum pengangkatan. Dua pensiunan hakim Mahkamah Agung: Hakim M. A. Aziz dan Hakim Hamidul Haqm, juga dipertimbangkan. Aziz adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC) pada masa itu. Liga Awami mengeluh mengenai posisi Aziz saat itu,sehingga tidak dapat menerima dia menjadi Kepala Penasihat. Hakim Haq didiskualifikasi karena ia telah ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Pelatihan Yudisial dengan segera oleh pemerintahan BNP. Memiliki jabatan pada kantor nirlaba juga merupakan diskualifikasi sebagai Kepala Penasihat. Sebagai tambahan, BNP menentang pencalonannya sebagai Kepala Penasihat.

Hakim Mahmudul Amin Chowdhury dipertimbangkan. Dia telah pensiun sebelum Mainur Reza Chowdhury. BNP menentang dia sebagai Penasehat Parlemen, Khaleda Zia menentang dia. Agustus 2012, The Daily Star melaporkan bahwa Khaleda Zia menyatakan bahwa dia telah menyesal menentang penunjukkan Mahmudul Amin Chowdhury pada saat itu.^[12]

Mengingat kegagalan para partai untuk menyetujui seorang calon, menurut konstitusi, posisi tersebut diserahkan kepada Presiden Iajuddin Ahmed, yang telah melayani sejak tahun 2002. Dia mengambil tugas tersebut di luar tanggung jawabnya, di bawah pemerintah sementara, termasuk Kementerian Pertahanan. Iajuddin Ahmed membentuk pemerintahan, menunjuk sepuluh penasehat kepada dewan untuk bertindak sebagai menteri. Dia menunjuk juru bicara pers nya, wartawan Mukhlesur Rahman Chowdhury, sebagai Kepala Penasihat Presiden, dengan status Menteri Negara. Chowdhury memiliki tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik untuk membawa mereka berpartisipasi dalam pemilu.

Liga Awami setuju untuk mengambil bagian dalam pemilu, tetapi menuntut Iajuddin Ahmed membuat perubahan massa pada administrasi untuk bebas dari apa yang mereka sebut politisasi BNP. Mereka juga menuntut daftar pemilih yang baru dan akurat yang disusun. BNP juga punya masalah sendiri terhadap oposisi. Hussain Muhammad Irsyad, kepala Partai Jatiya bersekutu dengan BNP, meminta pemerintah sementara untuk tidak memperpanjang tanggal pengajuan nominasi untuk calon, seperti yang diminta oleh Liga Awami, dimana calon Irsyad diajukan tepat waktu. Di permintaan Sheikh Hasina,, penasihat presiden dinegosiasikan dengan Komisi Pemilihan umum untuk memperoleh dua hari perpanjangan untuk pengajuan nominasi^[13] Pada tanggal 26 Desember 2006, semua partai politik ikut dalam pemilu yang direncanakan dari tanggal 22 Januari 2007.

Pada 3 Januari 2007, mungkin hari terakhir, Liga Awami menyatakan bahwa mereka dan sekutu mereka akan memboikot pemilu. Penarikan tersebut ditambahkan ke dalam ketidakpastian politik dan lebih banyak protes yang mengakibatkan kekerasan, di mana ratusan orang telah terluka. Tindakan Ini telah menghancurkan, mengganggu efek pada perekonomian.

BBC mencatat,

"Dua wanita [Hasina dan Zia] adalah rival dan nyaris tidak berbicara satu sama lain. Kebencian mereka tercermin di antara pendukung mereka masing-masing.

Bangladesh adalah salah satu negara yang polarisasi paling politis di dunia, bahkan perbedaan nyata politik di antara kedua partai tersebut tidak berarti secara signifikan/

Tapi konfrontasi dan kekerasan tanpa henti mengartikan bahwa ekonomi Bangladesh – sudah rapuh – akan mendapat tekanan lebih lanjut.

Perwakilan militer bertemu dengan Presiden Ahmed pada tanggal 11 Januari, mendesak Ahmed untuk menyatakan keadaan darurat, dan untuk mengundurkan diri dan menunjuk Kepala Penasihat sementara.^[14] Menurut diplomatik Amerika Serikat yang kemudian dirilis di bawah Wikileaks, Panglima Militer, Jenderal Moeen U Ahmed, dan kelompoknya membujuk Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada 11 Januari 2007.^[15][16] Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Pasukan Intelijen dan Kontraterorisme, Brigadir Jenderal A T M Amin, bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, Patricia Butenis, untuk menjelaskan kekhawatiran militer. Mengingat pengunduran diri Liga Awami dari pemilu, mereka percaya bahwa mendukung pemilihan satu sisi dapat mengancam angkatan bersenjata untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB – UNPKO, yang mereka dihargai. Selain itu, mereka khawatir akan ancaman kekerasan teroris dari Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), yang telah mendatangkan 300 bom pada bulan Agustus 2005. Mereka ingin pembangunan pemerintah yang netral "adil, bebas dan pemilu yang kredibel" dapat diadakan di mana semua pihak berpartisipasi.

Dalam jangka waktu dekat, Hakim Fazlul Haque, penasihat senior pemerintah sementara, diangkat sebagai Kepala Penasihat sementara, dan Fakhruddin Ahmed, seorang tokoh bankir, dengan cepat ditunjuk msebagai Kepala Penasihat menggantikan Iajuddin Ahmed. Semua itu adalah pelanggaran konstitusi dan ketika penasihat utama atau perdana menteri mengundurkan diri dari seluruh dewan penasihat atau kabinet dianggap mengundurkan diri dari apa yang disarankan Penasehat Mukhlesur Rahman Chowdhury. Mukhles Chowdhury juga menghapus beberapa kalimat, yang merupakan komentar yang merendahkan terhadap negara tersebut untuk membenarkan intervensi militer tersebut, yang ditulis oleh Letnan Jenderal Moeen dalam pidato presiden yang disiarkan pada tanggal 11 Januari 2011. Pilar utama Moeven pada kudeta militer 11 Januari 2007 lalu adalah Sekretaris Militer Kepada Presiden (MSP) Mayjen Aminul Karim. Karena ini, Penasehat Mukhles Chowdhury mencoba untuk menggantikannya dengan Komandan Pejabat Umum (GOC) 24 Divisi Mayor Jenderal Md Abdul Mubeen, yang kemudian ditunjuk sebagai kepala tentara oleh pemerintah berturut-turut. Sayangnya, Ditjen Pasukan Khusus Keamanan (SSF) Mayjen Syed Fatemi Ahmed Rumi mendukung Aminul Karim dan menyesatkan mantan perdana menteri Khaleda Zia dalam hal ini. Mulanya. Ibu Zia diyakinkan oleh Advisor Chowdhury, tapi kemudian dia mengambil sisi Rumi. Tapi apa yang dia tidak sadari bahwa pernah setia perwira tentara ini sudah berkhianat dengannya. Meskipun Rumi telah diposting lama lima tahun masa jabatan Khaleda Zia dengan dia, dia juga terbelenggu olehnya. Selama masa itu, dia mencegat kehidupan pribadinya. Ironisnya, sebuah kelompok tentara termasuk dia, mencoba menerbitkan sebuah dokumen pernikahan Nikahnama dari bosnya yang dulu di Prothom Alo, satu bangla setiap hari. Fatemi Rumi menemani Jenderal Moeen ke kunjungan pertamanya ke India, dia dikirim oleh Moeen ke divisi tentara Rangpur dimana Moeen visite tiga kali dan bekerja untuk mendirikan Universitas di Rangpur. Apalagi, Rumi menekan pebisnis untuk menyumbangkan donasi untuk Partai Raja "Jago Bangladesh" sebuah partai politik yang diciptakan oleh Moeen, yang meninggal dunia secara alami. Demikian juga, ketika Mukhles Chowdhury memberi tahu para politisi papan atas bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 akan ada sebuah darurat militer di Bangladesh, Brigadir Chowdhury Fazlul Bari menyesatkan Khaleda Zia dengan bantuan Aminul Karim untuk melaksanakan rencana Moeen untuk menangkap Kepresidenan. Selain itu, Amin (dikenal sebagai Bihari Amin karena dia adalah pemukim dari Provinsi Bihar di India) memberi tahu para diplomat AS bahwa Direktur Jenderal Intelijen Nasional, Mayor Jenderal Md. Rezzaqul Haider Chowdhury (Haider), merasa lega karena tugas Dan sedang diselidiki. (Kemudian pada tahun itu, dia didakwa di 10 Truk Lengan dan Amunisi Haul di Chittagong, sebuah insiden penyelundupan ke sebuah organisasi militan yang berbasis di India.) Penasihat CTG Presiden yang masih tinggal, M Mukhlesur Rahman Chowdhury, juga dibebaskan dari tugasnya. . Kabel tersebut mencatat bahwa kedua pria tersebut diyakini sebagai jalur pengaruh dari Khaleda Zia dan BNP.

Meyakinkan para diplomat akan dukungan militer untuk pemerintahan sipil, Amin mengatakan tujuan langsung mereka dalam pemerintah sementara adalah untuk:

• "menyusun kembali komisi pemilihan,
• mengembangkan daftar pemilih yang kredibel, dan
• menetapkan peta jalan untuk pemilu yang bebas dan adil." Ia juga ingin pemerintah sementara mengatasi korupsi dan reformasi ekonomi.

BBC melaporkan pada tanggal 11 Januari 2007, mengingat penarikan dari Liga Awami, dan pengumuman pengunduran diri, PBB dan Uni Eropa segera menghentikan operasi pemantau pemilu karena kondisi pemungutan suara yang tidak kredibel.^[17] UNI Eropa mengatakan,

"Komisi Eropa telah memutuskan untuk menangguhkan Misi Pengamatan Pemilu (EOM) ke Bangladesh meliputi pemilihan parlemen pada 22 Januari. Komisi Eropa telah memanggil pengamat jangka panjang mereka yang sudah berada disana dan tidak akan menyebarkan fase pengamatan misi lainnya, yang sedianya akan dipimpin oleh MEP Alexander Graf Lambsdorff."^[18]

Seorang juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan,

"Krisis politik di Bangladesh telah sangat membahayakan legitimasi proses pemilu. Pembatalan yang diumumkan dari berbagai pengamatan internasional sangat disesalkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menangguhkan semua dukungan teknis selama proses pemilu, termasuk dengan menutup Kantor Koordinasi Internasional untuk Pengamat Pemilu di Dhaka."^[19]

Pada hari yang sama dengan penarikan PBB dan UNI Eropa, Kepala Penasehat Iajuddin Ahmed mengumumkan keadaan darurat di Bangladesh. Ia memberlakukan jam malam hingga dini hari (11 malam sampai 5 pagi). The Economist melaporkan aksi ini sebagai bentuk kudeta.^[20] Dalam beberapa jam Presiden Ahmed mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Penasihat dan menunda jadwal pemilihan umum. Sebelum pengunduran dirinya, ia menerima pengunduran diri dari sembilan dari sepuluh penasihat pemerintah sementara.

Presiden Ahmed menunjuk Hakim Fazlul Haque, penasihat pemerintah sementara senior, sebagai interim Kepala Penasihat interim. Kolumnis Zafar Sobhan dari koran Daily Star menulis, "Hal ini cukup jelas bahwa hal itu dilakukan di bawah tekanan dari tentara karena ancaman bahwa negara dapat kehilangan peran penjaga perdamaian" dengan Perserikatan bangsa-Bangsa, yang keduanya bergengsi dan menguntungkan dalam hal pembayaran kepada negara.^[21]

Pada 12 januari 2007, dengan dukungan militer, mantan gubernur Bank Bangladesh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia, dilantik sebagai Kepala Penasehat. Dia menunjuk lima penasihat pada 13 Januari untuk membentuk pemerintah sementara yang baru. Ketika ia secara resmi dinobatkan sebagai kepala pemerintah sementara, ia mencabut jam malam.^[22] Keadaan darurat dilanjutkan, menangguhkan beberapa hak-hak dasar yang diberikan oleh konstitusi, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berbicara untuk membatasi protes dan aktivitas politik yang mengganggu.^[23]

Pada tahun 2007, pemerintah sementara mengejar korupsi dan tuduhan korupsi terhadap kedua pimpinan partai besar dan beberapa staf senior, mencoba untuk membersihkan negara, yang terkenal karena korupsi. Pemerintah sementara mengajukan tuntutan terhadap 160 politisi, pegawai negeri, dan pengusaha, termasuk Tareque dan Arafat Rahman, dua putra mantan perdana menteri Khaleda Zia, yang keduanya aktif di BNP. Pada akhir tahun tersebut, pemerintah mengajukan tuduhan korupsi terhadap dirinya dan Sheikh Hasina, pemimpin Liga Awami. Upaya anti korupsi disambut dengan persetujuan oleh orang-orang yang lelah akan pejabat pemerintah yang "menyedot kekayaan negara."^[24]

Pada April, media melaporkan bahwa pemerintah sementara mencoba untuk memaksa kedua pemimpin partai besar keluar dari negara, dimana hal itu perlu dilakukan untuk reformasi sistem politik. Pendukung Khaleda Zia sedang bernegosiasi untuknya pergi ke Arab Saudi, tetapi negara itu menolak. Pemerintah sementara menolak Sheikh Hasina kembali dari perjalanan dan telah melarangnya melakukan aktivitas politik. Oleh 26 April 2007, pemerintah telah mengubah posisinya, dan memperbolehkan Hasina untuk kembali dan kedua pemimpin untuk melanjutkan kegiatan politiknya. Hasina dituduh dengan pembunuhan atas kematian empat pendukung oposisi di akhir tahun 2006, diduga karena serangan oleh anggota partai, sebelum keadaan darurat diberlakukan.

Pada 12 juli 2007, Sheikh Hasina, ketua partai Liga Awami, ditangkap karena korupsi, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh seorang pengusaha terhadap dirinya untuk tindakan pada tahun 1998.^[25]

Setelah memegang kekuasaan selama lebih dari setahun, pemerintah sementara memutuskan untuk mengadakan pemilihan lokal di beberapa lokasi pada 4 Agustus 2008. Pihak utama yang mengkritik hal ini sebagai bagian inkonstitusional.^[26] Pemilihan Umum diadakan pada 29 Desember 2008, ketika Liga Awami dan Grand Alliance memenangkan dua pertiga kursi di parlemen. BNP dan empat pihak aliansi, termasuk Jamaat-e-Islami, terdiri dari oposisi utama.