With the rapid development of technology, people's activities cannot be separated from technological assistance especially in the field of financial services, this has led to a shift in financial institutions from conventional institutions to institutions based on technology or what is called Financial Technology (Fintech). The emergence of online credit services with the Peer To Peer system makes it easier for people to get credit without requiring a lot of time and requirements but not only that, the emergence of credit services like this not only raises a positive side but also raises many problems that cause losses to debtors.The purpose of the study is to find out and examine how legal protection is provided to debtors in Peer To Peer Lending (P2P L)-based online loans. This study uses normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the regulations regarding online lending and borrowing services are regulated in the OJK Regulation, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. As for the legal protection provided if a loss is found for the debtor, namely the provision of legal assistance and defense for the interests of the debtor, namely in the form of assistance in filing a lawsuit in court. The dispute resolution mechanism is regulated in OJK Regulation Number 18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, where efforts to resolve complaints can be carried out by Internal Dispute Resolution or External Dispute Resolution. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Dispute Resolution

Published by Universitas Udayana
Journal Name Kertha Wicara
Contact Phone+6281916412362
Contact Name Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email agus_sudiarawan@unud.ac.id
Location Kab. badung, Bali INDONESIA
Website kerthawicara| https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara|
ISSN ISSN : -, EISSN : 23030550, DOI : 10.24843,
Core Subject Social,
Meta Subject Law, Crime, Criminology & Criminal Justice,
Meta DescJurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PenulisPurnami, Tika , Putrawan, Suatra
Publisher ArticleFakultas Hukum Universitas Udayana
Subtitle Article Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020)
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttps://ojs.unud.ac.id/index.p…
DOIhttps://doi.org/10.24843/KW.2020.v0…
DOI Number DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p06
Download Article [1] https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthaw…
Download Article [2]

 

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Kartu Perlindungan Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan Hewan Dunia Deputi Bidang …

Perlindungan Hak Perempuan Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan bagi PMC Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sistem perlindungan es Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan hutan Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Perlindungan konsumen Satuan Perlindungan Rakyat Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan data Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Tempat perlindungan bom Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Jaminan perlindungan Perlindungan anak Hima (perlindungan lingkungan) Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Satuan Pe