In attempting to mediate conflict of interest between labours and enterprises, the government set up a regional-base minimum wage. Such policy, however suffer from some flows. Having demonstrate the flows, this article offers some measures to improve it.
Published by | Universitas Gadjah Mada |
Journal Name | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Contact Email | - |
Location | Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA |
Website | | http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : -, DOI : -, |
Core Subject | Social, |
Meta Subject | Social Sciences, |
Meta Desc | |
Penulis | Suparjan, - , Suyatna, Hempri |
Publisher Article | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada |
Subtitle Article | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 3 (2002): Kebijakan dan Manajemen Publik |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
View Article | http://jurnalsospol.fisipol.ug… |
DOI | http://download.garuda.ristekdikti.… |
DOI Number | Full PDF (1.795 KB) |
Download Article [1] | http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/in… |
Download Article [2] | http://download.garuda.ristekdikti.go.id… |
Informasi yang terkait dengan Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif
Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan lingkungan Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kebijakan Sinar Matahari Kebijakan regional Uni Eropa Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan Australia Putih Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Tetangga Baik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan harga Kebijakan Satu …
Peta Nasional Kebijakan sosial Kebijakan visa Ekuador Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan ekonomi Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Kebijakan Pintu Terbuka Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Wirausahawan kebijakan Kebijakan ras Jerman Nazi Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan keamanan Kebijakan militer Analisis kebijakan luar negeri Kebijakan visa untuk anggota Perbara Kebijakan luar negeri Jepang Analisis kebijakan Kebijakan pertanian Badan Kebijakan Perdagangan Kebijakan Arktika Tiongkok Badan Kebijakan Transportasi Kebijakan luar negeri Analis Kebijakan Kebijakan obat di Belanda Kebijakan Bahasa Mandarin Keputusan kebijakan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Kebijakan privasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Tujuh Orang Bijak Yunani Badan Strategi