AbstractionBilateral relations between Indonesia and China have been established since the past, and have experienced ups and downs. After the reform period, bilateral relations were re-woven, beginning with the recognition of the religion of Konghucu as the official religion in Indonesia by President Abdurrahman Wahid, and imlek becoming a holiday and national holiday. Bilateral relations intensified in the government of President Jokowidodo, with the cooperation policy of Belt and Road Initiative (BRI). The policy raises hopes and concerns at the same time. The author will discuss related to the theme including: first, what is meant by the Belt and Road Initiative (BRI). Second, discussing Islamic economics, thirdly, how government policy is against the Belt and Road Initiative (BRI), and fourth, government policy on the Belt and Road Initiative (BRI) in the Islamic economic paradigm. The analysis uses the concept of maslahah in maqashid sharia.Keywords: policies, Belt and Road Initiative, welfare (falah) maslahah, shariaAbstraksiHubungan bilateral Indonesia dan China sudah terjalin sejak masa lampau, serta mengalami pasang surut. Setelah masa reformasi, hubungan bilateral kembali dirajut, diawali dengan pengakuan agama konghucu sebagai agama resmi di Indonesia oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan imlek menjadi hari raya dan libur nasional. Hubungan bilateral semakin meningkat dipemerintahan Presiden Jokowidodo, dengan kebijakan kerjasama Belt and Road Initiative (BRI). Kebijakan tersebut menimbulkan harapan dan sekaligus kekhawatiran. Artikel ini akan membahas berkaitan dengan tema tersebut diantaranya: pertama apakah yang di maksud dengan Belt and Road Initiative (BRI). Kedua, membahas ekonomi syariah, ketiga, bagaimana Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI), dan keempat, Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah. Analisis menggunakan konsep maslahah dalam maqashid syariah.Kata kunci: kebijakan, Belt and Road Initiative, kesejahteraan (falah) maslahah, syariah

Informasi yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Terhadap Belt And Road Initiative (BRI) Dalam Paradigma Ekonomi Syariah

Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan lingkungan Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kebijakan Sinar Matahari Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan regional Uni Eropa Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Tetangga Baik Kebijakan Australia Putih Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan harga Kebijakan Satu Peta Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan visa Ek…

uador Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan ekonomi Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Kebijakan sosial Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Kebijakan Pintu Terbuka Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan keamanan Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Kebijakan ras Jerman Nazi Kebijakan militer Wirausahawan kebijakan Kebijakan visa untuk anggota Perbara Analisis kebijakan Analisis kebijakan luar negeri Badan Kebijakan Perdagangan Kebijakan pertanian Badan Kebijakan Transportasi Kebijakan luar negeri Jepang Analis Kebijakan Kebijakan Arktika Tiongkok Kebijakan obat di Belanda Kebijakan Bahasa Mandarin Kebijakan luar negeri Keputusan kebijakan Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Kebijakan privasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Kebijakan keluarga berencana Tiongkok Tu