Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM dan Program kompensasi Dana BBM untuk mensejahterakan masyarakat prasejahtera dan bagaimanakah Realita program Pemerintah tentang kebijakan tersebut terhadap ma-syarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan pesisir di Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru.Penelitian difokuskan pada Pendistribusian BBM, Kondisi Perekonomian, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, antuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangun-an daerah.Program kompensasi penghapusan subsidi BBM (PKPS BBM) dengan anggaran yang telah ditentukan di dapat dari pengurangan subsidi BBM untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Untuk masyarakat nelayan terutama desa rampa dikecamatan Pu-lau laut Utara, untuk kesediaan listrik dan air masih belum memadai, begitu juga dengan keadaan jalan dan fasilitas untuk jalur darat dan perairan perlu ada pembenahan. Oleh karenanya perlu adanya program pemerintah didalam peningkatan sarana dan prasarana yang dirasakan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Informasi yang terkait dengan KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KENAIKAN BBM TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan lingkungan Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kebijakan Sinar Matahari Kebijakan regional Uni Eropa Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Australia Putih Kebijakan Tetangga Baik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan harga Kebijakan Satu …

Peta Nasional Kebijakan visa Ekuador Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan sosial Kebijakan ekonomi Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Kebijakan Pintu Terbuka Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Kebijakan ras Jerman Nazi Wirausahawan kebijakan Kebijakan keamanan Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan militer Analisis kebijakan luar negeri Kebijakan visa untuk anggota Perbara Analisis kebijakan Kebijakan luar negeri Jepang Kebijakan pertanian Badan Kebijakan Perdagangan Badan Kebijakan Transportasi Kebijakan Arktika Tiongkok Analis Kebijakan Kebijakan luar negeri Kebijakan obat di Belanda Kebijakan Bahasa Mandarin Keputusan kebijakan Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Kebijakan privasi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Tujuh Orang Bijak Yunani Kebijakan kelua