Crime has become a universal phenomenon, meaning there is no society without any evil. Sadly crimes occurs within the scope of law enforcement itself is the police whose duty to maintain order and welfare of the community. The rise of cases of police misuse of firearms make the lack of public confidence in the Police. Criminal politics as a rational effort of society in tackling crime operationally can be done either through penal facilities or non penal means. Given the limitations / capabilities of criminal law in combating crime misuse of firearms that can not only use penal means but also using non-penal means. When viewed from the perspective of criminal politics on a macro basis, the policy of handling criminal acts of weapons misuse by using facilities outside of criminal law or non penal policy is the most strategic policy. This is because non-penal efforts are more as a precaution against the misuse of firearms. The main objective of the non-penal policy is to address and eliminate the conducive factors causing the misuse of firearms.The purpose of writing this thesis, namely: First to find out how the policy of non penal regulation of the use of firearms associated with the misuse of firearms by the Police, Second to know the weaknesses related to the regulation of the use of firearms by members of the Police linked to the misuse of firearms by the Police.Keywords: Non-Penalty-Abuse Policy-Firearms-Police Republic Indonesia

Informasi yang terkait dengan KEBIJAKAN NON PENAL PENGGUNAAN SENJATA API DIKAITKAN DENGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI

Kebijakan Kebijakan publik Kebijakan moneter Kebijakan Pertanian Bersama Kebijakan satu anak Kebijakan Satu Tiongkok Kebijakan lingkungan Kebijakan Perikanan Bersama Kebijakan 15 November 1978 Badan Kebijakan Fiskal Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Ekonomi Baru Kebijakan Sinar Matahari Kebijakan kebudayaan Uni Eropa Kantor Kebijakan Rasial Kebijakan regional Uni Eropa Kebijakan Serba Tiga Kebijakan Tetangga Baik Kebijakan Australia Putih Kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa Kebijakan Satu Peta Nasional Kebijakan harga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kebijakan visa Ek…

uador Kebijakan Baru ke Arah Selatan Kebijakan Melihat ke Timur (India) Kebijakan ekonomi Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia Kebijakan sosial Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Kebijakan pangan Kebijakan kesehatan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kebijakan fiskal Kebijakan keamanan Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Kebijakan militer Kebijakan Pintu Terbuka Kebijakan ekonomi hijau di Kanada Wirausahawan kebijakan Kebijakan ras Jerman Nazi Kebijakan visa untuk anggota Perbara Analisis kebijakan Analisis kebijakan luar negeri Badan Kebijakan Perdagangan Badan Kebijakan Transportasi Analis Kebijakan Kebijakan luar negeri Jepang Kebijakan pertanian Kebijakan Bahasa Mandarin Kebijakan Arktika Tiongkok Kebijakan luar negeri Keputusan kebijakan Kebijakan obat di Belanda Kebijakan privasi Kebijakan anti-Kristen di dalam Kekaisaran Romawi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kebijakan energi Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan keluarga berencana Tiongkok Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Ba