|
Kabinet Muhyiddin
Kabinet Muhyiddin adalah kabinet pemerintahan Malaysia yang dibentuk oleh kepala pemerintahan sekaligus Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 9 Maret 2020, tepat setelah delapan hari pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Kabinet ini dikenal sebagai Pemerintahan Perikatan Nasional yang menggabungkan 15 partai politik, yaitu Perikatan Nasional, partai komponen Barisan Nasional, partai komponen Gabungan Partai Sarawak, dan Partai Bersatu Sabah, serta seorang politikus Independen dari anggota parlemen. Partai Islam Se-Malaysia yang selama 40 tahun menjadi oposisi akhirnya bergabung pada pemerintahan di Kabinet Muhyiddin. Latar belakangPakatan Harapan, (terj. har. 'Koalisi Harapan'), koalisi empat partai politik, Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Partai Amanah Negara (AMANAH), dan Partai Tindakan Demokratis (DAP), memenangkan Pemilihan umum Malaysia 2018 melawan Barisan Nasional yang saat itu menjabat, yang telah memegang kekuasaan di pemerintah federal selama 60 tahun. Mahathir Mohamad, ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia dan presiden Pakatan Harapan, terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, menjadikannya perdana menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun. Mahathir sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri keempat dari 1981 hingga 2003 di bawah bendera Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), sebuah partai komponen Barisan Nasional. Dia meninggalkan UMNO pada tahun 2016 dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia untuk menentang rezim perdana menteri keenam, Najib Razak, yang telah berulang kali didesak untuk mengundurkan diri setelah terlibat dalam skandal 1MDB.[1] Mahathir berdamai dengan mantan pesaing politiknya Anwar Ibrahim yang merupakan pemimpin PKR, untuk memenangkan pemilihan. Anwar sebelumnya adalah wakil perdana menteri Mahathir dari 1993 hingga 1998 sebelum Anwar diberhentikan dan dipenjara dari 1998 hingga 2004 dengan tuduhan korupsi. Anwar selanjutnya dipenjara pada tahun 2014 dengan tuduhan sodomi sebelum menerima pengampunan kerajaan pada tahun 2018 dari Yang di-Pertuan Agong ke-15, Muhammad V dari Kelantan. Mahathir telah berjanji untuk menyerahkan posisi perdana menteri ke Anwar dalam dua tahun kepemimpinannya.[2] Azmin Ali adalah wakil presiden PKR dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pribadi Anwar dari 1993 hingga 1998. Azmin diperkenalkan kepada Anwar oleh Mahathir dan dianggap sebagai putra angkat yang terakhir, serta meninggalkan UMNO Mahathir demi PKR Anwar (kemudian disebut Parti Keadilan Nasional) setelah dipenjara pertama oleh Anwar. Azmin ditunjuk oleh Sultan Selangor, Sharafuddin dari Selangor atas istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, sebagai Menteri Besar Selangor selama sebuah manuver politik yang sangat kontroversial yang disebut Gerakan Kajang. Azmin berdamai dengan Mahathir setelah pemilihan umum 2018, melepaskan posisinya sebagai Menteri Besar untuk bergabung dengan kabinet Mahathir sebagai Menteri Urusan Ekonomi.[3] Muhyiddin Yassin adalah presiden dan anggota pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia, mantan wakil presiden UMNO dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dari 2009 hingga 2015 dibawah perdana menteri keenam, Najib Razak. Muhyiddin dipecat dari posisinya setelah mengkritik Najib karena keterlibatannya dalam skandal 1MDB dan akhirnya dikeluarkan dari partai pada 2016.[4] Yang di-Pertuan Agong, juga disebut sebagai Raja Malaysia, adalah raja konstitusional Malaysia dan posisinya digilir di antara sembilan penguasa Melayu setiap lima tahun. Ia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini memegang dukungan mayoritas dari anggota parlemen, sesuai dengan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini dan ke-16 adalah Abdullah dari Pahang yang naik tahta pada Januari 2019.[5] Pemilihan Perdana MenteriMenyusul kekosongan pemerintahan, Yang di-Pertuan Agong memanggil semua anggota parlemen ke Istana Negara pada 26 dan 27 Februari 2020 dengan tujuan memberikan hak kepada setiap anggota parlemen untuk memilih Perdana Menteri baru. Pakatan Harapan sebelumnya mencalonkan Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri, kemudian merubah keputusannya untuk mencalonkan Anwar Ibrahim untuk jabatan tersebut[6] berdasarkan janji Mahathir untuk menyerahkan kepemimpinan dan pemerintahan kepada Anwar sebelum menarik kembali pencalonan tersebut sekali lagi.[7] Mahathir kembali mendapat dukungan dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), kemudian Barisan Nasional (BN), PAS, Partai Warisan Sabah (WARISAN), Gabungan Partai Sarawak (GPS) dan partai politik lain yang diwakili di Parlemen untuk menjadi Perdana Menteri. Namun, BN, PAS dan GPS menolak Partai Tindakan Demokratik (DAP) bergabung dengan pemerintahan baru, dengan cara yang sama Mahathir menentang "kleptokrat dan pengkhianat". Pada 28 Februari 2020, Istana Negara menyatakan bahawa tidak ada calon Perdana Menteri, termasuk Mahathir, Anwar, atau Muhyiddin memperoleh mayoritas di Dewan Rakyat untuk membentuk pemerintahan. Oleh karena itu, Raja memberi peluang lagi kepada para pemimpin semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk mencalonkan Perdana Menteri yang baru pada hari berikutnya. Hasilnya, Raja telah memutuskan untuk melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri berdasarkan Pasal 40(2)(a) dan 43(2)(a) Konstitusi Federal setelah Raja yakin bahwa Muhyiddin memiliki mayoritas di Dewan Rakyat.[8] Partai Islam Se-Malaysia menyatakan Muhyiddin telah didukung 114 anggota parlemen mewakili BERSATU, BN, PAS, PBS dan GPS.[9] Gabungan Partai Sarawak tidak bergabung dengan aliansi Perikatan Nasional, tetapi hanya memberi dukungan bersyarat kepada Muhyiddin. Terlepas dari klaim Mahathir bahwa dirinya mendapat dukungan dari 114 anggota parlemen untuk kembali ke posisi Perdana Menteri pada malam sebelum Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8.[10] Pembentukan KabinetMeski hanya meloloskan mayoritas di Dewan Rakyat, Perikatan Nasional tetap diakui sebagai pemerintahan yang sah setelah mendapat persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan menyatakan bahwa Muhyiddin Yassin, sebagai pimpinan aliansi Perikatan Nasional berdasarkan pengamatan dan penilaiannya, ia mendapat dukungan dari mayoritas Dewan Rakyat, dan harus diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8.[11][12] Delapan hari setelah pelantikan dirinya sebagai Perdana Menteri tepatnya 9 Maret 2020 pagi, Muhyiddin telah menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyampaikan daftar menteri baru. Muhyiddin mengumumkan susunan kabinet pada malam hari yang sama setelah mendapat persetujuannya dari Raja.[13] Pemutusan Kerja SamaOrganisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang sebelumnya mendukung koalisi pemerintahan Perikatan Nasional perlahan menyatakan tarik dukungan dan diminta oleh kepengurusan pusat UMNO untuk para menteri dan wakil menteri di kabinet serta pengurus GLC mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing.[14] Disusul berdasarkan keputusan Majelis Agung UMNO 2020, Ismail Sabri Yaakob selaku Menteri Senior Pertahanan dan Shamsul Anuar Nasarah selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Alam lebih dahulu menyatakan siap mengundurkan diri. Pada 30 Maret 2021, beberapa pemimpin UMNO bertemu Muhyiddin Yassin di Putrajaya.[15] Berdasarkan hasil pertemuan PM Muhyiddin dengan para menteri dan wakil menteri dari Partai UMNO, Muhyiddin meminta agar mereka tetap berada di kabinet hingga Agustus 2021.[16] Hal ini dikarenakan Malaysia masih menghadapi pandemi COVID-19. Seperti halnya Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Dr. Adham Baba memiliki tugas khusus yang berat untuk menangani kesehatan di Malaysia, terlebih lagi sedang dalam pandemi COVID-19. KomposisiPada 9 Maret 2020, Muhyiddin mengumumkan kabinetnya yang terdiri atas 32 menteri dan 38 wakil menteri, termasuk enam teknokrat yang diangkat sebagai senator pada 10 Maret 2020.[17][18] Dalam pengumuman kabinet, ia sama sekali tidak menunjuk salah satu anggota parlemen untuk menjadi Wakil Perdana Menteri, sehingga jabatan tersebut dikosongkan. Apabila perdana menteri tidak dapat menghadiri rapat atau kegiatan lainnya, maka peran wakil perdana menteri di masa pemerintahan Muhyiddin digantikan oleh menteri senior.[19] Muhyiddin baru menunjuk wakilnya di pemerintahan setelah Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu menarik kembali dukungan kepada pemerintah.[20] Pada 16 Agustus 2021, kabinet dibubarkan setelah seluruh anggotanya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia[21] setelah Shamsul Anuar Nasarah dan Noraini Ahmad mengundurkan diri lebih dahulu. MenteriBerikut adalah anggota Kabinet Muhyiddin.[22]
Wakil MenteriBerikut adalah wakil menteri di Kabinet Muhyiddin.[22]
Pejabat setingkat menteri
PerubahanDi bawah kabinet ini:
Catatan
Menteri mengundurkan diri
Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_(cropped).jpg)
