Dewan Pemulihan Nasional|
|
| Dibentuk | 16 Juli 2021 (2021-07-16) |
|---|
| Nomenklatur lembaga sebelumnya | - Panitia Khusus Kabinet Perencanaan Pemulihan Nasional (bahasa Melayu: Jawatankuasa Khas Kabinet Pelan Pemulihan Negara)
|
|---|
| Dibubarkan | 21 Desember 2022 (2022-12-21) |
|---|
| Wilayah hukum | Pemerintah Malaysia |
|---|
| Situs web | pelanpemulihannegara.gov.my |
|---|
Dewan Pemulihan Nasional (bahasa Melayu: Majlis Pemulihan Negara; disingkat: MPN) adalah komite yang dibentuk Pemerintah Malaysia di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin pada 16 Juli 2021 dengan tujuan untuk menangani COVID-19 di Malaysia.[1] Lembaga ini dipimpin langsung oleh Muhyiddin Yassin hingga pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 16 Agustus 2021. Kemudian, Muhyiddin memimpin kembali sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional yang dilantik oleh Ismail Sabri Yaakob pada 4 September 2021 berdasarkan hasil keputusan rapat kabinet.[2] Pembentukan lembaga ini untuk menggantikan Panitia Khusus Kabinet Perencanaan Pemulihan Negara. Tujuan utama pembentukan komite ini salah satunya menjalankan Perencanaan Pemulihan Nasional atau dalam bahasa Melayu: Pelan Pemulihan Negara.
Di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim, Dewan Pemulihan Nasional tidak lagi difungsikan dan dibubarkan olehnya pada 21 Desember 2022.[3]
Latar belakang
Partai Pejuang Tanah Air (PEJUANG) yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad mengusulkan pembentukan Dewan Pemulihan Nasional atau dalam bahasa Melayu: Majlis Pemulihan Negara (MPN) untuk mengatasi penanganan COVID-19 di Malaysia, khususnya dalam sektor kesehatan, ekonomi, politik, dan pendidikan.[4][5] Pendirian Dewan Pemulihan Nasional diharapkan membawa perubahan setelah Perencanaan Pemulihan Nasional (PPN) gagal dilaksanakan. Penambahan kasus harian pasien COVID-19 menjadi perhatian rakyat di Malaysia, sehingga lembaga ini perlu dibentuk. Pada 16 Juli 2021 oleh Perdana Menteri Malaysia ke-8 Muhyiddin Yassin resmi membentuk Dewan Pemulihan Nasional sekaligus membubarkan Panitia Khusus Kabinet Perencanaan Pemulihan Nasional.[1]
Kubu oposisi mengkritik Ismail Sabri Yaakob atas penunjukan Muhyiddin sebagai Ketua MPN menjadi kontroversial dikarenakan kegagalannya dalam menangani COVID-19.[6] Namun, Muhyiddin menjanjikan untuk tidak menerima gaji atau pendapatan dari MPN.[7]
Keanggotaan
Daftar pimpinan
Ketua
Posisi Ketua Dewan Pemulihan Nasional berada di setingkat menteri pada saat pemerintahan Ismail Sabri Yaakob.
Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pemulihan Nasional
Referensi
_(cropped).jpg)
.jpg)