Kabinet Ismail Sabri

Kabinet Ismail Sabri
Kabinet Pemerintahan Malaysia ke-22
Dibentuk	21 Agustus 2021
Diselesaikan	24 November 2022
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdullah
Kepala pemerintahan	Ismail Sabri Yaakob
Total jumlah menteri	32 menteri dan 38 wakil menteri
Partai anggota	Barisan Nasional Perikatan Nasional Gabungan Partai Sarawak Gabungan Rakyat Sabah Partai Bangsa Malaysia
Status di legislatif	116 / 222
Partai oposisi	Barisan Nasional (Tengku Razaleigh Hamzah) Pakatan Harapan Partai Warisan Partai Pejuang Tanah Air Partai Sarawak Bersatu Ikatan Demokrat Malaysia
Pemimpin oposisi	Anwar Ibrahim
Sejarah
Periode	Parlemen Malaysia ke-14
Pendahulu	Muhyiddin
Pengganti	Anwar

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Ismail Sabri Yaakob
Kehidupan awal Sejarah pemilihan umum Perdana Menteri Malaysia Keluarga Malaysia Krisis politik Kunjungan kenegaraan Pandemi COVID-19 ekonomi politics sosial Perintah Kendali Pergerakan Rencana Malaysia Kedua Belas Kabinet I Keluarga Muhaini Zainal Abidin Gadaffi Ismail Sabri Galeri Kutipan
l b s

Kabinet Ismail Sabri atau lebih dikenal dengan nama Kabinet "Keluarga Malaysia" adalah kabinet pemerintahan Malaysia yang dibentuk oleh kepala pemerintahan sekaligus Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Kabinet ini menggabungkan 15 partai politik, yaitu Barisan Nasional, partai komponen Perikatan Nasional, partai komponen Gabungan Partai Sarawak, dan Partai Bersatu Sabah, serta empat orang politikus Independen dari anggota parlemen.

Muhyiddin Yassin, seorang mantan Menteri Dalam Negeri membentuk koalisi Perikatan Nasional pada Februari 2020 dan melobi pimpinan fraksi-fraksi di Dewan Rakyat, seperti Ahmad Zahid Hamidi, Abdul Hadi Awang, dan Shafie Apdal untuk bersedia mendukung dirinya untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika memuncaknya krisis politik dan dimulainya Langkah Sheraton yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan. Pada 1 Maret 2020, dilakukan prosesi pelantikan Muhyiddin sebagai perdana menteri setelah didukung oleh Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, Partai Bersatu Sabah, Partai Solidaritas Tanah Air, dan anggota parlemen Independen.^[1][2] Muhyiddin membentuk kabinet baru dan menyusun rancangan kerja kabinet, yaitu untuk menangani pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Meskipun pemerintahannya dipuji oleh Organisasi Kesehatan Dunia atas keberhasilannya mengatasi gelombang pertama, akan tetapi pemerintahannya menghadapi kritik keras dari berbagai kalangan akibat gagalnya menangani pandemi pada gelombang kedua dan ketiga dengan terbukti meningkatnya kasus baru dan angka kematian.^[3]

Kemudian, Partai Pribumi Bersatu Malaysia mengalami konflik eksternal dengan Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO yang memiliki kursi terbanyak di kabinet, tetapi salah satu anggotanya tidak menakhodai pemerintahan.^[4] Pada titik puncaknya, UMNO menarik kembali dukungannya kepada pemerintahan Muhyiddin pada 8 Juli 2021^[5] dan dipertegas kembali pada 3 Agustus 2021.^[6][7][8] Meski kubu Ismail Sabri mempertegas untuk tetap kukuh mendukung pemerintah, namun hal itu tidak bisa dihindari, sehingga pada 16 Agustus 2021, Muhyiddin bersama anggota kabinetnya, termasuk Ismail Sabri yang ketika itu menjabat Wakil Perdana Menteri harus mengundurkan diri setelah berkurangnya dukungan dan kepercayaan di parlemen.^[9][10]

Pada awalnya, UMNO mengusulkan tiga nama calon perdana menteri, yaitu Ahmad Zahid, Mohamad Hasan, dan Ismail Sabri. Zahid menarik diri sebagai calon kandidat, sedangkan Mohamad Hasan tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan anggota Dewan Rakyat.^[11] Hal ini membuka peluang Ismail Sabri untuk meneruskan tumpuk kepemimpinan sebagai perdana menteri.^[12] Disisi lain, terdapat satu anggota parlemen yang tidak mendukung pemerintahan Ismail Sabri, yakni Tengku Razaleigh Hamzah.^[13]

Jabatan Wakil Perdana Menteri Malaysia mengalami kekosongan sejak pembubaran Kabinet Muhyiddin. Pada saat pengumuman pembentukan kabinet, Ismail Sabri tidak menunjuk salah satu anggota parlemen untuk menduduki kursi Wakil Perdana Menteri.^[14] Kabinet diumumkan pada 27 Agustus 2021 dan pejabat-pejabat yang ditunjuk menjadi anggota kabinet dilantik pada 30 Agustus 2021 oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Pelantikan Noh Omar dan Mohamad Alamin diundur setelah mereka terkonfirmasi positif COVID-19,^[15] sehingga pelantikannya dijadwalkan pada tanggal 11 September 2021.^[16] Bahkan, Ismail Sabri juga tidak turut menghadiri pelantikan menteri dan wakil menterinya berhubung dirinya memiliki kontak dekat dengan pasien COVID-19.^[17]

Berikut adalah anggota Kabinet Ismail Sabri.
      BN (13)       PN (11)       GPS (4)       GRS (2)       PBM (1)

Berikut adalah wakil menteri di Kabinet Ismail Sabri.
      PN (16)       BN (14)       GPS (4)       GRS (2)       PBM (1)       Independen (1)

Dalam rapat kabinet pertama pada 1 September 2021, para anggota kabinet menyetujui pengangkatan tiga duta khusus perdana menteri dan melantik Ketua Dewan Pemulihan Nasional setingkat menteri.