TAP MPR sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki hukum di Indonesia mempunyai status hukum yang tidak jelas. Hal itu disebabkan amandemen konstitusi secara tidak langsung mencabut kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR. Padahal ketika amandemen itu dilakukan masih terdapat 8 (delapan) TAP MPR yang masih berlaku. Kondisi ini menyebabkan absurditas terkait status TAP MPR yang masih berlaku tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sempat mengeluarkan TAP MPR dalam hierarki norma, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian memasukkan kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencantuman kembali TAP MPR dalam hierarki mempunyai kesan hanya untuk memberikan kepastian hukum semata tanpa penjelasan bagaimana penerapannya serta mekanisme pencabutannya. Selain itu di antara semua peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam hieraki peraturan perundang-undangan semuanya mempunyai posisi yang jelas siapa yang membuatnya serta lembaga apa yang berwenang mengujinya. Akan tetapi TAP MPR terlihat terjebak dalam celah abu-abu (grey area) karena dalam konstitusi tidak ada pintu untuk menguji TAP MPR apakah Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam artikel ini redesain konstitusi mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum norma TAP MPR dalam sistem hukum Indonesia.Kata Kunci : Hukum, MPR, Peraturan, Perundang-undangan

Informasi yang terkait dengan POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Politik Ilmu politik Konsultan pemasaran politik Filsafat politik Keluarga politik Politik Lebanon Sistem politik Politik komparatif Budaya politik Sistem politik Indonesia Komisaris politik Aliansi politik Politik di Polandia Rekayasa politik Ilmu ekonomi politik Partai politik Represi politik Politik Indonesia Politik Minangkabau Politik uang Politik Amerika Serikat Politik Eropa Politik identitas Politik Islam Daftar partai politik di Indonesia Politik kesehatan Politik Kuwait Politik Kamerun Politik Etis Politik Liechtenstein Partai politik di Thailand Daftar istilah politik Konferensi Per…

musyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Kiri dan kanan (politik) Partai politik di Indonesia Daftar partai politik di Malaysia Politik Timor Leste Politik Korea Utara Ekonomi politik internasional Kerja sama Politik Eropa Politik sayap kanan Politik Kazakhstan Daftar partai politik di Gibraltar Gabungan Politik Indonesia Politik Korea Selatan Daftar partai politik di Armenia Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Daftar partai politik di Tajikistan Departemen Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa Politik Republik Tiongkok Politik Laos Politik Filipina Politik pascakebenaran Gereja Katolik dan politik Politik Suriname Dampak pandemi COVID-19 terhadap politik Politik Britania Raya Politik Uni Soviet Daftar frasa pikat politik Penindasan politik di Uni Soviet Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia Politik Israel Masyarakat Politik Eropa Krisis politik Belgia 2007-2011 Daftar ahli teori politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Mongolia Partai politik di Singapura Politik Azerbaijan Krisis politik Madagaskar 2009 Daftar bekas jabatan politik