Reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir. Kajian cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman terhadap lingkungan di sekitarnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perizinan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.Reclamation is a form of human intervention to the balance of the natural environment which are always in a dynamic state of balance. This change will resulting changes in ecosystems such as changes in current patterns, coastal erosion and sedimentation, and potentially increasing the danger of flooding. Careful and comprehensive assessment can certainly produce a reclaimed area that is safe for the surrounding environment. Regional autonomy as set forth in the legislation is a strong foundation for the local governments to implement the construction of the marine areas development from aspects of permitting, planning, utilization, monitoring and control.

Informasi yang terkait dengan PENGATURAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengaturan pertandingan Pengaturan meja Peraturan Daerah (Indonesia) Peraturan Pemerintah (Indonesia) Peraturan Desa (Indonesia) Pengaturan distribusi cahaya Peraturan perundang-undangan Indonesia Galaksi tidak beraturan Pengaturan balap Aturan Nelson Aturan-Aturan Permainan (sepak bola) Pengatur perjalanan kereta api Aturan Emas Pengaturan akses Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Itu Bisa Diatur Aturan sistem tenaga listrik Agama dan pengaturan kelahiran Aturan Western Electric Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Peraturan peng…

emudi bodoh Aturan Slater Peraturan Santo Benediktus Aturan L'Hôpital Aturan Baker Peraturan gol tandang Aturan Bosman Jodoh Boleh Diatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) Bekerja Mengikuti Peraturan Aturan kosinus Peraturan Presiden (Indonesia) Pengatur keasaman Kata kerja tak beraturan dalam bahasa Inggris Pengaturan kelahiran Peraturan perang Islam Aturan Hückel Kaidah pencacahan Aturan Trapesium Rekursif Bebas Aturan Main Lupa Aturan Main Gen pengatur Aturan Markovnikov Aturan Anti Cinta Badan Pengatur Jalan Tol Peraturan bangunan Abaikan semua peraturan Aturan jangka terpendek Aturan Pauling Aturan makan dalam Hindu Pemelajaran mesin berbasis aturan Aturan Leahy Peraturan desentralisasi di K League Aturan berbusana Aturan Santo Fransiskus Aturan 107% Undang-Undang Pengaturan Ibadah Umum 1874 Peraturan Latin Pengatur serangan Aturan sinus Peraturan Daerah Istimewa Lima aturan Lipinski Aturan Chatham House Badan pengatur bahasa Enzim pengatur Dodekahedron beraturan Aturan Zaitsev Kepatuhan terhadap peraturan Sekring atur-ulang Aturan pengecualian Peraturan Foster Aturan Mandela Aturan 18 elektron Peraturan Santo Agustinus Aturan keterbagian Aturan 1% (bu