Perda Syariah

10 daerah dengan perda yang berlandaskan
hukum agama Islam terbanyak (1998–2013)[1]
Jawa Barat
  
 86
Sumatera Barat
  
 54
Sulawesi Selatan
  
 47
Kalimantan Selatan
  
 38
Jawa Timur
  
 32
Aceh
  
 25
Banten
  
 18
Jawa Tengah
  
 17
Lampung
  
 17
Bangka Belitung
  
 10

Perda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemunculannya dilatarbelakangi undang-undang otonomi daerah yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.[2] Walaupun demikian, tidak terdapat definisi yang baku mengenai Perda Syariah dan penggunaan istilah ini menimbulkan bias. Perda Syariah tidak mengatur hukum pidana, berbeda dengan penerapan syariat Islam di Aceh.[3][4][5][6]

Perda Syariah marak sejak otonomi daerah diberlakukan. Para kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) dianggap mendorong lahirnya peraturan berlandaskan agama demi kepentingan politik. Hal ini merupakan akibat pemilihan kepala daerah secara langsung alih-alih terkait ideologi partai. Pada 2011, Majalah Tempo merilis setidaknya 63 kepala daerah telah menerbitkan perda bernuansa syariah dari tahun 1999 sampai 2009. Dari jumlah itu, hanya satu kepala daerah yang berasal dari partai Islam.[7]

Menurut penelitian guru besar ilmu politik Universitas Northern Illinois Michael Buehler, justru politisi yang berafiliasi dengan partai sekuler—dan punya karier panjang di birokrasi—seperti Golkar dan PDI Perjuangan yang dominan merancang, mengadopsi, dan menerapkan perda-perda syariah.[8][9][10]

Perda Syariah dianggap rekanan dengan Perda Injil dari Kristen dan Perda Nyepi dari Hindu Bali.[11] Menurut hasil penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 24 provinsi di Indonesia yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik Islam, Kristen, dan Hindu dari periode 1999 sampai 2009.[12]

Penolakan dan dukungan

Berkas:Irianto MS Syafiuddin.png
Bupati Indramayu 2000–2010 Irianto MS Syafiuddin dari Partai Golkar. Semasa kepemimpinannya, ia banyak mengadopsi perda berlandaskan hukum Islam.[13]

Semasa kampanye pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakannya terhadap perda syariah, perda Injil, atau perda apapun yang berlandaskan salah satu agama.[14] Meski demikian, politikus PSI Faldo Maldini menyatakan dukungannya terhadap perda syariah ketika mencalonkan diri di ajang pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020.[15]

Dukungan Perda Syariah disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)[16] dan organisasi Islam Nahdlatul 'Ulama (NU).[17][18][19]

Referensi

  1. ^ Michael Buehler. The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. hlm. 174.
  2. ^ "Ulasan lengkap : Eksistensi Peraturan Daerah Syariah di Indonesia". hukumonline.com/klinik (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-12-20. 
  3. ^ "Perda Syariah, Direktur Pascasarjana UIN Jakarta: Tidak Masalah". www.nu.or.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-12-20. 
  4. ^ Wildansyah, Samsudhuha. "PDIP: Buat Kami Tidak Ada Namanya Perda Syariah". detikcom (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-12-20. 
  5. ^ Prihadiyoko, Imam. Aziz, Nasru Alam, ed. "Penyebutan Perda Syariah Tidak Tepat". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  6. ^ antaranews.com (2006-09-24). "Wapres : Banyak Salah Pengertian Tentang Perda Syariah". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  7. ^ Administrator (2011-08-29). "Syariah Sampai Ujung". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  8. ^ Administrator (2011-08-29). "Partainya Sekuler, Aturannya Syariah". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  9. ^ "Perda Syariah: Jualan Elite Politik, Dagangan Partai Sekuler". Tirto.id. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  10. ^ Putri, Budiarti Utami (2019-03-13). Hantoro, Juli, ed. "PSI dan Kritik kepada Partai Nasionalis Pendukung Perda Syariah". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  11. ^ https://www.merdeka.com/peristiwa/poempida-hidayatulloh-nilai-perda-syariah-sah-saja-karena-bagian-otonomi-daerah.html
  12. ^ Dwiastono, Rivan (2019-08-15). "Perda syariah di Indonesia: Hasrat menghidupkan ideologi Islam di negeri Pancasila?" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-12-20. 
  13. ^ Buehler, Michael (2016-09). The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. hlm. 170. ISBN 978-1-107-13022-7. 
  14. ^ Wp, Radix. "PSI Kontra Perda Syariah". detikcom. Diakses tanggal 2 Februari 2019. 
  15. ^ Nusantara, Solusi Sistem. "Demi Suara Sumbar, Politisi PSI Dukung Perda Syariah | Politik". www.gatra.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-28. 
  16. ^ "PKS soal PSI Tolak Perda Syariah: Hanya PKI yang Tolak Agama". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2 Februari 2019. 
  17. ^ Alfons, Matius. "PSI Tak Dukung Perda Syariah, PBNU Tak Sependapat". detikcom. Diakses tanggal 2 Februari 2019. 
  18. ^ Harahap, Lia (ed.). "PBNU Nilai Perda Syariah Dibutuhkan Sesuai Daerah". Merdeka.com. Diakses tanggal 2019-12-20. 
  19. ^ Putra, Nanda Perdana; Defianti, Ika (2018-11-17). Yulika, Nila Chrisna; Haryanto, Andry, ed. "Beda dengan PSI, PBNU Dukung Perda Syariah, Asal..." Liputan6.com. Diakses tanggal 2019-12-20. 

Pranala luar