Abstrak Tulisan ini membahas tentang diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh abad ke-17 sebagai salah satu landasan berpikir hukum Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sejak kelahirannya mengundang kontroversi, terutama dalam pola istinbath al-hukmi yang mengedapankan al-masha>lih sebagai basis kerangka pikirnya, akan didalami jejak historisnya dari abad ke-17, di mana hukum Islam selalu akomodatif terhadap hukum adat dan hukum sosial yang telah berlaku pada suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menjadikan Undang-Undang Malaka abad ke-17 sebagai objek utamanya. Studi ini menemukan historitas hukum Islam yang datang ke Nusantara, dan menyisipkan dirinya dalam beberapa aspek hukum dan Undang-Undang setempat, dapat dipandang sebagai satu keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri. Beberapa indikator keberhasilan diaspora hukum Islam dalam masyarakat Aceh abad ke-17 terletak pada hukum dagang dan ekonomi secara umum, dalam hukum pernikahan dan etika politik yang bernuansa islami. Treatment politik Islam, geliat ekonomi Islam, bahkan pola tata nilai yang dibawa Islam ke daerah Aceh pada masanya menjadi salah satu penyokong keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri.   Abstract This paper discusses the Malacca diasporic law in the 17th century of the Aceh Sultanate as one of the foundations for thinking about Islamic law in the archipelago. Nusantara Islam, which since its birth has invited some controversies, especially in the pattern of istinbath al-hukmi which puts al-mashalih as the basis of its framework, needs to be explored about its historical traces from the 17th century where Islamic law has always accomodative to customary and social law prevailed in the society. This research will employ a historical approach by making the 17th century Malacca Law as its main object. This paper found a historicity of Islamic law that came to the archipelago, and inserts itself in several lines of local laws and regulations, therefore it can be seen as a success of the Islamic legal diaspora itself. Some indicators of the success of the Islamic law diaspora in 17th century Acehnese society lie in commercial and economic law in general, in marriage law and political ethics that have Islamic nuances. This research views that the treatment of Islamic politics, the stretching of the Islamic economy, and even the pattern of values ​​that Islam brought to the Aceh region during its time became one of the supporters of the success of the Islamic Law diaspora itself. From that point of view, this study aims to find a structured formula for how Islamic law was able to influence the Aceh sultanate at that time. The formulations of the model and strategy of the Islamic law diaspora in the Aceh Sultanate at that time are the main findings to be achieved in this study.

Published by Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Journal Name Tashwirul Afkar
Contact Phone-
Contact Name Ahmad Fairozi
Contact Email fairozi.unu@gmail.com
Location Unknown, Unknown INDONESIA
Website afkar| http://tashwirulafkar.net/index.php/afkar|
ISSN ISSN : 11804307, EISSN : 15420955, DOI : https://doi.org/10.51716/,
Core Subject Religion, Humanities,
Meta Subject Religion, Humanities,
Meta DescTashwirul Afkar adalah jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan yang mempublikasikan hasil riset di kalangan sarjana dan intelektual untuk kemajuan peradaban dunia. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
PenulisBasori, Hasan
Publisher ArticleLembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Subtitle Article Tashwirul Afkar Vol. 39 No. 02 (2020): Desember 2020
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://tashwirulafkar.net/inde…
DOIhttps://doi.org/10.51716/ta.v38i02.…
DOI Number DOI: 10.51716/ta.v38i02.23
Download Article [1] http://tashwirulafkar.net/index.php/afka…
Download Article [2]

 

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum kanonik Teori hukum Hukum fisika Hukum gerak Newton Hukum di Prancis Hukum internasional umum Hukum jinayat di Aceh Hukum administrasi negara Hukum lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum adat Indonesia Badan hukum Hukum umum Penemuan hukum Hukum Pewarisan Mendel Hukum perbandingan tetap Hukum acara Hukum Romawi Hukum Inggris dan Wales Hukum dagang Hukum kemanusiaan internasional Hukum Kasih Hukum Uni Eropa Kementerian Hukum dan Kehakiman (India) Subjek hukum Hukum kekekalan massa Hu…

kum tata negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Hukum Sali Hukum di Irlandia Utara Di luar hukum Perbuatan melawan hukum Daftar Menteri Hukum Indonesia Komisi Hukum Nasional Studi hukum kritis Hukum Gerakan Planet Kepler Sekolah hukum Hukum Gossen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kitab Hukum Kanonik 1917 Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Hukum Habsburg Hukum Singapura Pelanggaran hukum Kitab Hukum Kanonik 1983 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Timor Leste Hukum kodrat Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum Boyle Hukum di Gibraltar Hukum Gauss Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Sumber hukum Islam Hukum Islam di Indonesia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Teori Hukum Murni Hukum Hubble Tujuan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Doktrin hukum Hukum imigrasi Hukum Henry Hukum Suluh Hukum Gay-Lussac Daftar negara menurut sistem hukum Pendapat hukum Hukum Musa Pembunuhan di luar hukum Hukum kompetisi Uni Eropa Hukum induksi Faraday Hukum tata usaha negara Indonesia Hukum Romawi-Belanda Hukum Godwin Hukum Beer–Lambert Hukum Ohm Lembaga bantuan hukum Hukum Engel Hukum Acerbo Hukum keten