Valid tetapi tidak licit

Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik Gereja Katolik
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor Bonus Pontificalis Domus Universi Dominici Gregis Consuetudo Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Valid tetapi tidak licit (bahasa Inggris: valid but illicit) adalah deskripsi yang digunakan dalam Gereja Katolik Roma atas pelayanan sakramen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka berlakukan, tetapi sakramen tersebut tetap memberikan pengaruh. Bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata khusus untuk licit maupun illicit. Namun Kitab Hukum Kanonik 1983 dan berbagai referensi dalam bahasa Indonesia tetap menggunakan kata "licit" dalam arti "layak" atau "sesuai ketentuan yang berlaku", sehingga ungkapan "valid tetapi tidak licit" dapat juga disebut sah tetapi tidak layak atau sah tetapi tidak sesuai ketentuan.^[1][2][3][4]

Keabsahan atau validitas pelayanan sakramen dipandang dari tindakan yang dilakukan oleh "orang yang memenuhi kualifikasi dan dalam tindakannya mencakup hal-hal yang merupakan esensinya sebagaimana juga segala formalitas dan tuntutan yang diberlakukan oleh hukum demi sahnya tindakan tersebut",^[5][6] sehingga tampak jelas bahwa hukum kanon Katolik juga menetapkan ketentuan-ketentuan demi legitimasi suatu tindakan.

"Selain dalam keadaan darurat, seseorang yang tanpa izin semestinya membaptis di luar wilayahnya adalah melanggar hukum, termasuk juga pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya,"^[7] dan pelayanan baptis merupakan salah satu tugas yang secara khusus dipercayakan kepada pastor paroki.^[8] Selain itu, seperti tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik, pelayanan sakramen ini dipandang sah jika dalam keadaan darurat "setiap orang, bahkan mereka yang belum dibaptis, dapat melayankan Pembaptisan, asalkan ia memiliki niat yang diperlukan. Niat yang diperlukannya adalah kemauan untuk membaptis sesuai dengan apa yang dilakukan Gereja, dan menggunakan rumusan pembaptisan Trinitaris".^[9]

Seorang uskup merupakan pelayan biasa dalam Sakramen Penguatan atau Krisma dan ia dapat secara licit menerimakannya kepada orang-orang yang dalam tanggung jawabnya di mana pun, bahkan kepada umat Katolik yang di luar tanggung jawabnya, kecuali Ordinaris mereka secara jelas melarangnya.^[10] Dalam Gereja Latin, para pastor (presbiter) dapat secara valid dan licit melayankan sakramen ini dalam beberapa keadaan, misalnya saat membaptis orang dewasa atau menerimanya ke dalam Gereja dan saat ada bahaya kematian.^[11] Para pastor dari Gereja Katolik Timur dapat secara valid melayankan Krisma kepada semua umat Katolik, bahkan umat Katolik dari Gereja Latin; tetapi mereka hanya dapat melakukannya secara licit pada umat Gereja partikularnya sendiri dan umat Katolik lainnya yang memenuhi persyaratan baik yang berada di bawah tanggung jawabnya atau yang secara sah dibaptis olehnya, ataupun yang berada dalam bahaya kematian.^[12]

Salah satu contoh utama mengenai perayaan Ekaristi yang valid tetapi tidak licit adalah penggunaan hosti atau roti yang beragi dalam Ritus Latin dan beberapa Gereja Katolik Timur.^[13][14] Namun, di sisi lain, jika tepung gandum hitam atau beras digunakan sebagai pengganti gandum, atau jika mentega, madu, atau telur ditambahkan padanya, maka Misa tersebut menjadi tidak valid dan transubstansiasi tidak terjadi.^[15][16]

Seorang imam yang status klerusnya dicopot, terkena suspensi, atau diekskomunikasi tidak diizinkan mempersembahkan Misa, tetapi demikian Misa yang mereka persembahkan tetap dianggap valid.^[17]

Hukum Gereja perihal Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi mengharuskan para imam yang menerima pengakuan dosa memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang valid. Sebab Rekonsiliasi dipandang bukan sekadar suatu tindakan sakramental, tetapi termasuk salah satu wilayah hukum, suatu peradilan untuk mengikat atau melepaskan, sehingga kewenangan dianggap perlu demi keabsahan dan kelayakan pelayanan sakramen ini.^[18]

Para imam yang diberi wewenang untuk menerima pengakuan dosa, baik karena jabatan atau izin dari pemimpin (superior) tarekatnya, memiliki kewenangan yang sama di mana pun dan kapan pun; dan mereka mempergunakan kewenangannya secara licit, kecuali pemimpinnya yang lebih tinggi melarangnya dalam kasus tertentu.^[19]

Semua imam dapat melayani Sakramen Minyak Suci atau Pengurapan orang sakit secara valid. Kewajiban dan hak untuk melayani sakramen ini diserahkan pada imam yang padanya dipercayakan pelayanan rohani orang yang sakit tersebut; namun imam lainnya, dengan alasan yang masuk akal, juga dapat melayankannya sekurang-kurangnya atas persetujuan imam yang memiliki kewajiban dan hak ini.^[20] Tanpa persetujuan yang dimaksud, imam lain tersebut berada dalam posisi yang sama seperti seorang imam yang dilepaskan status imamnya, disuspensi, atau diekskomunikasi, yang pelayanan sakramennya dipandang sebagai valid tetapi tidak licit.

Dalam Sakramen Imamat, penahbisan yang "valid tetapi tidak licit", sesuai dengan namanya, merupakan suatu penahbisan di mana seorang uskup mengkonsekrasi orang lain menjadi uskup tanpa mandat kepausan. Uskup tersebut karenanya bertindak dengan suatu cara yang dipandang illicit atau ilegal.^[21][22]

Seorang uskup Katolik yang mengkonsekrasi seseorang untuk episkopat tanpa suatu mandat dari Paus terkena sangsi ekskomunikasi secara otomatis (latae sententiae) menurut hukum kanon, meskipun penahbisan tersebut dianggap valid. Orang yang ditahbiskan olehnya juga terkena sangsi ekskomunikasi secara otomatis. Sangsi ekskomunikasi dalam kasus ini hanya dapat dilepaskan oleh Takhta Suci.^[23]

Pada abad ke-20, Uskup Agung Marcel Lefebvre dikatakan terkena sangsi ekskomunikasi otomatis atas penahbisan valid tetapi tidak licit yang ia lakukan terhadap 4 uskup tanpa mandat kepausan. Namun, para pendukungnya beralasan bahwa ia bertindak karena ketakutan yang luar biasa, yang mana menurut hukum kanon mengecualikannya dari ekskomunikasi otomatis. Setelah kematian Lefebvre, Tahta Suci pada tanggal 21 Januari 2009 mencabut sangsi ekskomunikasi dari 4 uskup yang ditahbiskannya.^[24]

Suatu pernikahan yang dilangsungkan, tanpa izin resmi dari otoritas Gereja Katolik, antara seorang Katolik dan seorang lainnya yang sudah dibaptis dalam suatu Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik dipandang sebagai "terlarang" (illicit), tetapi tetap valid.^[25] Di sisi lain, suatu pernikahan yang dilangsungkan antara seorang Katolik dan seorang yang belum dibaptis dianggap tidak valid, kecuali sebelumnya telah memperoleh dispensasi dari otoritas Gereja yang berwenang.^[26] Kasus-kasus lain di mana suatu perkawinan bukan hanya tidak licit, tetapi juga tidak valid, dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1083-1094.^[27]