Poliarki

Bagian dari seri Politik
Demokrasi
Portal Politik
l b s

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teokrasi Tirani
Portal Politik
l b s

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Dalam ilmu politik, istilah poliarki (poly "banyak", arkhe "pemerintahan")^[1] digunakan oleh Robert A. Dahl untuk menggambarkan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan diinvestasikan pada banyak orang. Bentuknya bukan kediktatoran maupun demokrasi.^[2] Bentuk pemerintahan ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis dan secara bertahap diadopsi oleh negara-negara lain. Poliarki berbeda dengan demokrasi, menurut Dahl, karena prinsip demokrasi yang mendasar adalah "responsivitas pemerintah yang berkelanjutan terhadap preferensi warganya, yang dianggap setara secara politik" dengan peluang yang tidak terganggu.^[2] Poliarki adalah bentuk pemerintahan yang memiliki prosedur tertentu yang merupakan syarat penting untuk mengikuti prinsip demokrasi.^[3][4]

Secara kemiripan, kata "polikrasi" menggambarkan bentuk pemerintahan yang sama,^[5] polikrasi adalah masyarakat yang diperintah oleh lebih dari satu orang, berlawanan dengan monokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani poli ("banyak") dan kratos ("aturan" atau "kekuatan").

Teori asli Dahl tentang demokrasi poliarkal ada dalam bukunya yang berjudul A Preface to Democratic Theory pada tahun 1956. Teorinya berkembang selama beberapa dekade, dan deskripsi dalam tulisan-tulisan berikutnya agak berubah.

Dahl berpendapat bahwa "demokrasi" adalah tipe ideal yang tidak pernah dicapai oleh negara mana pun.^[6] Bagi Dahl, demokrasi adalah sebuah sistem yang "sepenuhnya responsif terhadap semua warganya",^[6] dan yang paling dekat dengan cita-cita demokrasi di setiap negara adalah poliarki.^[6]

Dalam buku tersebut, Dahl memberikan delapan kondisi yang mengukur sejauh mana aturan mayoritas berlaku dalam sebuah organisasi. Kondisi-kondisi tersebut adalah (hal. 84):

• Setiap anggota organisasi melakukan tindakan yang kita asumsikan sebagai ekspresi preferensi di antara alternatif yang dijadwalkan, misalnya pemungutan suara.
• Dalam membuat tabulasi ekspresi (suara) ini, bobot yang diberikan kepada setiap individu adalah sama.
• Alternatif dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
• Setiap anggota yang melihat serangkaian alternatif, setidaknya satu di antaranya dianggap lebih baik daripada alternatif yang dijadwalkan saat ini, dapat memasukkan alternatif pilihannya di antara alternatif yang dijadwalkan untuk pemungutan suara.
• Semua individu memiliki informasi yang sama tentang alternatif.
• Alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara terbanyak menggantikan alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara yang lebih sedikit.
• Perintah dari pejabat terpilih dilaksanakan.
• Entah semua keputusan antarpemilu bersifat subordinat atau eksekutorial terhadap keputusan yang dibuat pada tahap pemilu, yakni pemilu dalam arti mengendalikan; atau keputusan baru selama periode antarpemilu diatur oleh ketujuh kondisi sebelumnya, yang beroperasi dalam kondisi kelembagaan yang agak berbeda; atau keduanya.

Dahl berhipotesis bahwa setiap kondisi ini dapat dikuantifikasi, dan menyarankan istilah "poliarki" untuk menggambarkan sebuah organisasi yang memiliki skor tinggi pada skala untuk kedelapan kondisi tersebut.

Dahl memandang poliarki sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan tingkat inklusivitas yang tinggi dan liberalisasi yang tinggi kepada warganya.

Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Its Critics (1989), Dahl memberikan ciri-ciri poliarki sebagai berikut (hal. 233):

• Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan diberikan secara konstitusional kepada para pejabat terpilih.
• Para pejabat terpilih dipilih dan diberhentikan secara damai dalam pemilihan yang relatif sering, adil dan bebas di mana pemaksaan cukup terbatas.
• Hampir semua orang dewasa memiliki hak pilih dalam pemilu tersebut.
• Sebagian besar orang dewasa juga memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang diperebutkan oleh para kandidat dalam pemilu tersebut.
• Warga negara memiliki hak yang ditegakkan secara efektif atas kebebasan berekspresi, terutama ekspresi politik, termasuk kritik terhadap pejabat, perilaku pemerintah, sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku, dan ideologi yang dominan.
• Mereka juga memiliki akses ke sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu.
• Terakhir, mereka memiliki hak yang ditegakkan secara efektif untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom, termasuk asosiasi politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha mempengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilihan umum dan dengan cara-cara damai lainnya.

Poliarki dan prosedurnya mungkin tidak cukup untuk mencapai demokrasi penuh. Sebagai contoh, orang miskin mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik. Beberapa penulis melihat poliarki sebagai bentuk pemerintahan yang tidak dimaksudkan untuk keadilan sosial atau realisasi budaya yang lebih besar atau untuk memungkinkan mereka yang tertindas untuk berpartisipasi secara politik.^[7]

Menurut William I. Robinson, ini adalah sistem di mana sekelompok kecil benar-benar memerintah atas nama modal, dan pengambilan keputusan mayoritas dibatasi untuk memilih di antara sejumlah elit tertentu dalam proses pemilihan yang dikontrol dengan ketat. Ini adalah bentuk dominasi konsensual yang dimungkinkan oleh dominasi struktural kapital global, yang memungkinkan pemusatan kekuasaan politik.^[8] Robert A. Dahl dan Charles E. Lindblom mencatat bahwa tawar-menawar politik adalah fitur penting dari poliarki, terutama di AS.^[9]

Selain itu, poliarki yang dipersepsikan-seperti Amerika Serikat-dapat menghalangi sejumlah besar warganya untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Sebagai contoh, lebih dari empat juta warga negara AS yang tinggal di wilayah AS, seperti Puerto Riko, Guam, dan Kepulauan Virgin AS, tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota Kongres yang memiliki hak suara, badan politik yang memegang kedaulatan tertinggi atas mereka. Robinson berpendapat bahwa mereka secara efektif dikenakan pajak tanpa perwakilan yang sah (meskipun status wilayah ini adalah masalah konsensus populer dalam kasus-kasus individual).^[10][11]

Dalam Preface to Democratic Theory (1956), Dahl berargumen bahwa peningkatan keterlibatan politik warga negara tidak selalu menguntungkan bagi poliarki. Peningkatan partisipasi politik anggota kelas-kelas yang kurang berpendidikan, misalnya, dapat mengurangi dukungan terhadap norma-norma dasar poliarki, karena anggota-anggota kelas tersebut lebih cenderung berpikiran otoriter.^[12][4]

Dalam sebuah diskusi tentang kebijakan luar negeri Britania kontemporer, Mark Curtis menulis, "Poliarki secara umum adalah apa yang dimaksud oleh para pemimpin Britania ketika mereka berbicara tentang mempromosikan 'demokrasi' di luar negeri. Ini adalah sistem di mana sekelompok kecil benar-benar memerintah dan partisipasi massa dibatasi untuk memilih pemimpin dalam pemilihan yang dikelola oleh para elit yang bersaing."^[13]

Hal ini juga dipromosikan oleh para elit transnasional di Selatan sebagai bentuk yang berbeda dari otoritarianisme dan kediktatoran di Utara sebagai bagian dari promosi demokrasi.^[14] Robinson berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk menumbuhkan para elit transnasional yang akan mengembangkan negaranya sesuai dengan agenda transnasional neoliberalisme, di mana mobilitas kapital transnasional serta lingkaran produksi dan distribusi yang mengglobal terbentuk. Sebagai contoh, bentuk pemerintahan ini dipromosikan ke Nikaragua, Chili, Haiti, Filipina, Afrika Selatan, dan negara-negara bekas Blok Soviet.^[15]

• Masyarakat madani
• Tata kelola
• Teori Keadaan/Ruang

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Poliarki.

• Dahl, Robert A. (1956). A preface to democratic theory. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 9780226134253. 
• Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300015652. 
• Dahl, Robert A. (December 1984). "Polyarchy, pluralism, and scale". Scandinavian Political Studies. 7 (4): 225–240. doi:10.1111/j.1467-9477.1984.tb00304.x.  Full text.
• Brown, Seyom (1988). New forces, old forces, and the future of world politics. Glenview, Illinois: Scott, Foresman/Little Brown College Division, Scott Foresman. ISBN 9780673397096. 
• Rosenau, James N.; Czempiel, Ernst-Otto, ed. (1992). Governance without government: order and change in world politics. Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521405782. 
• Robinson, William I. (1996). Promoting polyarchy: globalization, US intervention, and hegemony. Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521566919. 
• de Bellis, Gian Piero (2000). "Polyarchy: a manifesto". polyarchy.org. Gian Piero de Bellis.  ^{[sumber terbitan sendiri?]}
• Robinson, William I. (October 1996). "Globalisation: nine theses on our epoch". Race & Class. 38 (2): 13–31. doi:10.1177/030639689603800202.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) Pdf.
• Gills, Barry; Rocamora, Joel; Wilson, Richard, ed. (1993). Low intensity democracy: political power in the new world order. London Boulder, Colorado: Pluto Press. ISBN 9780745305363. 
• Robinson, William I. (June 2013). "Promoting polyarchy: 20 years later". International Relations. 27 (2): 228–234. doi:10.1177/0047117813489655a.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)