Hegemoni

Hegemoni (bahasa Yunani: ἡγεμονία hēgemonía) pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara-kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrem negara terhadap negara lain. Ahli politik Antonio Gramsci mengembangkan makna awal tersebut untuk merujuk pada dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui hegemoni budaya.[1] Hegemoni juga merupakan suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan kekuasaan (persepsi bahwa ia dapat memaksakan tujuan politiknya), dan bukannya dengan kekuatan (tindakan fisik langsung untuk memaksakan tujuan politiknya).[2]

Dalam hubungan internasional, hegemon (pemimpin) menentukan politik negara bawahannya melalui imperialisme budaya, misalnya bahasa (lingua franca penguasa) dan birokrasi (sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan), untuk memformalkan dominasinya. Hal ini membuat kekuasaan tidak bergantung pada seseorang, tetapi pada aturan tindakan. Akibatnya, segala pemberontakan dapat ditindas dengan polisi dan militer lokal tanpa campur tangan langsung hegemon, misalnya pada imperium Spanyol dan Britania, serta penyatuan Jerman.[3]

Sekitar abad ke-8 Sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi di Yunani Kuno, hegemoni ditandakan dengan kehadiran dominasi antara politik-militer negara/kota yang hegemon dengan negara/kota lainnya. Pada abad ke-19, hegemoni ditandakan dengan dominasi/kekuasaan dalam aspek sosial atau budaya. Berarti dominasi dilakukan oleh salah satu kelompok di masyarakat maupun lingkungan atau salah satu kelompok (rezim) yang memberikan pengaruh tidak lazim terhadap suatu masyarakat.[4]

Bentuk

Globalisasi pemikiran sekular-liberal

Globalisasi atas pemikiran sekular-liberal yang berkembang di dunia Barat merupakan bagian dari pelestarian hegemoni. Dalam logika politik modern, globalisasi tersebut merupakan hal yang wajar bagi demokrasi liberal. Dalam pandangan politik ini, sekularisme dan pluralisme merupakan dua hal yang wajib ada sebagai bagian dari politik. Dalam kedua paham tersebut, agama dan ras tidak menjadi pembeda bagi manusia. Tolok ukur yang digunakan untuk membedakan manusia hanya berdasarkan bangsa dan negara.[5]

Referensi

Catatan kaki

1. K. J. Holsti, The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory (1985)
2. Ross Hassig, Mexico and the Spanish Conquest (1994), p. 22
3. Henry Kissinger, Diplomacy (1994), pp. 137-8: "[...] European coalitions were likely to arise to contain Germany’s Nazis growing, potentially dominant, power"; p. 145: "Unified Germany was achieving the strength to dominate Europe all by itself — an occurrence which Great Britain had always resisted in the past when it came about by conquest".
4. Schenoni, Luis L. (2019-04-26). Hegemony (dalam bahasa Inggris). doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.509. ISBN 978-0-19-084662-6. 
5. Husaini, Adian (2005). Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal. Jakarta: Gema Insani. hlm. 17. ISBN 978-602-250-517-4.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Daftar pustaka

• Joseph, Jonathan (2002), Hegemony: A Realist Analysis, New York: Routledge, ISBN 0-415-26836-2 .
• Slack, Jennifer Daryl (1996), "The Theory and Method of Articulation in Cultural Studies", dalam Morley, David; Chen, Kuan-Hsing, Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge, hlm. 112–127 .

Pranala luar

• Stuart Hainsworth, Gramsci's Hegemony Theory and the Ideological Role of the Mass Media Diarsipkan 2022-05-21 di Wayback Machine.
• Mike Dorsher, Ph.D., Hegemony Online: The Quiet Convergence of Power, Culture and Computers Diarsipkan 2010-09-26 di Wayback Machine.
• Hegemony and the Hidden Persuaders — the Power of Un-common sense Diarsipkan 2006-12-07 di Wayback Machine.
• Parag Khanna, Waving Goodbye to Hegemony Diarsipkan 2011-01-17 di Wayback Machine.