The mechanism of transparency and accountability of village financial management is currently more regulated within technical implementation regulations that are vertical. It is seen from the regulation that require accountability for village financial management to be addressed to local and central government. However, in practice the vertical accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, it shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, it offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its main actor - in managing village finances. The supervisory model built up, in addition to not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment approach and institutionalization of democracy by strengthening existing channels and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening BPD, strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism. Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian.

Informasi yang terkait dengan Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuh Melawan Thebes Perang Melawan Teror Sendiri Melawan Dunia Piccolo Melawan Freeza Goku Melawan Vegeta Melawan Badai Melawan Arus Kampanye Kaisar Yongle melawan bangsa Mongol Melawan Banjir Perang melawan Labolontio Pelawan, Pelawan, Sarolangun Dekret melawan Komunisme Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Azrax, Melawan Sindikat Perdagangan Wanita Perang melawan Nabis Perlawanan Manusia Planet Namec Komite Pertahanan Nasional melawan Komunisme Mesah, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743 Perang Minahasa melawan kolo…

nialisme Spanyol Perang melawan kemiskinan Tentara Perlawanan Nasional Gerakan Perlawanan Tibet Perang melawan Islam Melayu Besar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Tentara Perlawanan Rakyat Pelawan, Sarolangun Batu Hampar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Melayu Tengah, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir Kampanye militer Tamar dari Georgia melawan Eldiguziyah Hutan Pelawan Perbuatan melawan hukum Tentara Perlawanan Rahanweyn Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia Kampanye militer terhadap Dong Zhuo Prasasti Lawan Mekarsari, Pelawan, Sarolangun Gerakan Perlawanan Norwegia Perlawanan Antipode Bukit, Pelawan, Sarolangun Penegah, Pelawan, Sarolangun Perlawanan Antiperang oleh Feminis Manusia melawan kekuasaan Hak untuk melawan Perlawanan Jerman terhadap Nazisme Kampanye Han melawan Dian Sakramen Tubuh dan Darah Kristus—Melawan Kaum Fanatik Pulau Aro, Pelawan, Sarolangun Sungai Merah, Pelawan, Sarolangun Si Gondrong Lawan Bek Marjuk Rantau Tenang, Pelawan, Sarolangun Andreas: Melawan Realitas Lubuk Sepuh, Pelawan, Sarolangun Pematang Kolim, Pelawan, Sarolangun Muara Danau, Pelawan, Sarolangun Batu Putih, Pelawan, Sarolangun Medali Perlawanan