Zaman Meiji (明治code: ja is deprecated , Meiji) (25 Januari1868 - 30 Juli1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応code: ja is deprecated ) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正code: ja is deprecated ). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.
Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, tetapi intinya kurang lebih adalah:
Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga mereka tidak bosan.
Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.
Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.
