Nicolaas Jouwe (24 November 1923 – 16 September 2017)[1][2][3] adalah mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda di Nugini Belanda. Karena Ketua Dewan Nugini adalah pegawai negeri Belanda Frits Sollewijn Gelpke, Jouwe adalah politikus Papua dengan peringkat tertinggi di koloni itu.
Nicolaas Jouwe adalah pemimpin Papua, salah satu pelopor gerakan kemerdekaan Indonesia di Nugini Belanda dengan organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM), sebelum menjadi pendukung kemerdekaan Papua secara terpisah dan terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda. Sementara itu yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda, Frits Sollewijn Gelpke, Jouwe adalah politisi Papua yang mendapat jabatan tertinggi di koloni tersebut. Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda, disana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia, tetapi pada tahun 2010 ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI.[4] Pada saat itu Jouwe berubah dari seorang yang pro-kemerdekaan Papua menjadi pro-Indonesia.
Biografi
Nicolaas Jouwe, Johan Ariks, Markus dan Frans Kaisiepo adalah mantan anggota Kempeitai selama penjajahan Jepang. Pada tahun 1945, namanya terdaftar menjadi siswa sekolah pamong praja bawahan Atmoprasojo yang didirikan Van Eechoud, bersama Frans Kaisiepo, Lukas Rumkoren, Yan Waromi, Cornelis Krey, Marthen Indey, Silas Papare, G. Saweri, Semuel D. Kawab.[5] Pada tanggal 31 August 1945, saat ulang tahun Ratu Belanda Wilhelminna di Bosnik (Biak Timur), dia bersama Corinus Krey, Frans Kaisepo, Marcus Kaisepo bersama tokoh-tokoh lainnya merayakan kemerdekaan Indonesia di rumah Lukas Rumkorem. Pada tahun 1945, Jouwe juga merupakan anggota Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang dipimpin Dr. J.A. Gerungan lalu Marthen Indey yang berpusat di Abepura. Namun ia keluar saat kecewa KIM berubah menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM).[6] Pada tahun 1947, Jouwe bersama Markus Kaisepo terlibat perbedaan pendapat dengan ketua PKII, Silas Papare, akibatnya Papare pindah ke Jawa.[7]
Pada tahun 1949, dia menjadi delegasi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, merepresentasikan BFO bagi New Guinea. Di 1951 namanya terdaftar menjadi tokoh papua yang melawan integrasi Irian Barat dengan Indonesia. Dia merupakan salah satu anggota pendiri Gerakan Persatuan Nieuw Guinea (GPNG).[5][8]
Pada tahun 1961 Jouwe dipilih menjadi wakil Dewan Nieuw Guinea, dan terlibat dalam petisi yang pada 1 November 1960 akan memilih bendera, lambang, dan lagu nasional. Setelah penguasaan Irian Barat diberikan di United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada Oktober 1962, dan pada Oktober 1962 dan enam bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda, disana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia. Berdasarkan memoirnya, pada tanggal 16 September 1962, dia terlibat pertemuan rahasia dengan John F. Kennedy untuk mempertemukannya dengan Sukarno. Pada pertemuan tersebut Kennedy meyakinkan Jouwe usaha Papua merdeka adalah bentukan Belanda, dan ditambah praktik diskriminasi Menlu Belanda Joseph Luns terhadap delegasi Papua Belanda yang diketahuinya setelah berkomunikasi dengan Marie Papare, delegasi Papua Indonesia, menjadi motivasinya di kemudian hari untuk kembali ke Indonesia.[9]
Pada bulan Oktober 2008, sebuah film dokumenter ditayangkan di televisi Belanda berisi tentang kehidupan Jouwe. Dalam film dokumenter itu, Jouwe menegaskan sikapnya untuk tidak kembali ke Papua Barat yang diduduki Indonesia. Namun pada bulan Januari 2009, ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Jouwe merespon positif, dan ia akhirnya mengunjungi Papua dan Indonesia pada Maret 2009.[10] Tentang kunjungannya itu, sebuah film dokumenter lanjutan dibuat oleh sutradara yang sama.
Pada bulan Agustus 2014, Nicolaas Jouwe bersama Ondofolo Franzalbert Joku mantan menteri luar negeri OPM, Pdt. Lipiyus Biniluk, Constant Karma mantan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Papua, Nicholas Simione Messet mantan diplomat OPM di Swedia, mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa Bintang Jasa Nararya, sedangkan Abraham Octavianus Atururi mendapat penghargaan berupa Bintang Mahaputra Utama.[11]
Referensi
Pranala luar
- (Belanda) Hollanddoc.nl - Koning zonder land: film dokumenter tentang kehidupan Jouwe.
- (Belanda) Hollanddoc.nl - Land zonder koning: film dokumenter tentang kunjungan Jouwe ke Papua dan Indonesia pada bulan Maret 2009.
|
|---|
| Latar belakang | |
|---|
| Pihak terlibat | |
|---|
| Operasi militer | |
|---|
| Insiden/pelanggaran HAM | |
|---|
| Tokoh Papua | |
|---|
| Tokoh non-Papua | |
|---|
| Lihat pula | |
|---|
.jpg)