|
Hukum di Vatikan
Hukum Negara Kota Vatikan terdiri dari banyak bentuk, yang paling penting adalah hukum kanonik Gereja Katolik.[1] Organ negara diatur oleh Hukum Dasar Negara Kota Vatikan. Hukum Acara Pidana mengatur pengadilan dan Perjanjian Lateran mengatur hubungan dengan Republik Italia. Hukum kanonHukum kanonik Gereja Katolik adalah yang tertinggi dalam sistem hukum sipil Negara Kota Vatikan. Pengadilan Tertinggi Signatura Apostolik, sebuah dikasteri dari Kuria Roma dan pengadilan kanonik tertinggi, juga merupakan pengadilan kanonik tingkat terakhir dalam sistem hukum perdata Negara Kota Vatikan. Kompetensinya meliputi banding tentang prosedur hukum dan kompetensi yudisial. Menurut undang-undang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XVI, sistem hukum sipil Negara Kota Vatikan mengakui hukum kanon sebagai sumber norma pertama dan prinsip pertama penafsiran. Paus Fransiskus telah menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum kanonik sangat penting untuk penafsiran dan penerapan hukum Negara Kota Vatikan.[1] Hukum DasarHukum Dasar Negara Kota Vatikan, diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 26 November 2000, terdiri dari 20 pasal dan merupakan hukum konstitusional Negara Kota Vatikan.[2] Itu diperoleh kekuatan hukum pada tanggal 22 Februari 2001, Pesta Ketua St. Petrus, Rasul, dan menggantikan secara keseluruhan Hukum Dasar Kota Vatikan yang diumumkan oleh Paus Pius XI pada tanggal 7 Juni 1929 (Hukum n.I). Semua norma yang berlaku di Negara Kota Vatikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Hukum Dasar yang asli, yang bertuliskan Meterai Negara Kota Vatikan, disimpan di Arsip Hukum Negara Kota Vatikan dan teks terkait diterbitkan dalam Suplemen Acta Apostolicae Sedis.[3] Hukum Dasar mengatur pemerintahan sipil Negara Kota Vatikan, sedangkan konstitusi apostolik Bonus Pastor mengatur Kuria Roma yang membantu paus dalam pemerintahan Katolik Gereja]]. Pada bulan April 2019, diumumkan bahwa sebuah dokumen berjudul Praedicate Evangelium (“Beritakan Injil”) akan berfungsi sebagai konstitusi apostolik baru yang mengatur Kuria Roma, yang diharapkan diumumkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 29 Juni 2019.[4][5] Hukum perdata dan pidana positifSebagian besar hukum perdata positif dan pidana—berbeda dengan hukum kanon dengan efek perdata—didasarkan pada undang-undang Italia dari tahun 1889. Dalam banyak hal, undang-undang ini sudah ketinggalan zaman. Ini diubah secara besar-besaran pada tahun 2013 untuk memasukkan sejumlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah ditandatangani negara selama bertahun-tahun, serta memperbaruinya. Hukum pidana sekarang mencakup definisi spesifik pencucian uang, daftar eksplisit kejahatan seksual, dan pelanggaran kerahasiaan. Sejak penjara seumur hidup dihapuskan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2013, hukuman maksimalnya adalah 30 sampai 35 tahun penjara.[6] Pada tahun 2008, Vatikan mengumumkan bahwa mereka tidak lagi secara otomatis mengadopsi undang-undang Italia yang baru, karena banyak undang-undang Italia yang menyimpang dari doktrin Katolik. Pengumuman tersebut muncul setelah konflik atas masalah hak untuk hidup menyusul kasus Eluana Englaro. Hukum yang ada menetapkan bahwa hukum Italia diterima secara otomatis kecuali pada perjanjian bilateral atau yang memiliki perbedaan tajam dengan hukum kanon dasar. Di bawah prosedur baru, Vatikan akan memeriksa undang-undang Italia sebelum memutuskan apakah akan mengadopsinya. Namun, karena Vatikan tidak selalu menerima undang-undang Italia di bawah prosedur lama, sedikit yang akan berubah, dengan seorang komentator surat kabar menyebut pengumuman itu sebagai "peringatan terselubung" kepada pemerintah Italia.[7] Pada tanggal 29 Maret 2019, satu bulan setelah KTT pelecehan seksual Vatikan yang bersejarah diadakan,[8] Paus Fransiskus mengeluarkan undang-undang Kota Vatikan baru yang mewajibkan pejabat Kota Vatikan, termasuk mereka yang ada di Kuria Roma,[8] dan nuncios asing yang berafiliasi dengan pemerintah Vatikan, untuk melapor penyalahgunaan seks. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan denda hingga 5.000 euro (sekitar $5.600) atau, dalam kasus polisi Vatikan, hingga enam bulan penjara.[9] Ketetapan pembatasan juga ditingkatkan dari 4 tahun menjadi 20 tahun dan setiap pegawai Vatikan yang dinyatakan bersalah akan dipecat secara wajib.[10] Pada 9 Mei 2019, sebuah undang-undang baru dibuat dikeluarkan untuk pekerja gereja pria dan wanita tidak hanya di Vatikan, tetapi di seluruh dunia untuk mengungkapkan laporan pelecehan seksual apa pun.[11][12][13] Pada Februari 2021, Paus Fransiskus mengubah pasal 17, 376, 379 KUHP Vatikan. "Perubahan ini dapat memengaruhi sidang Vatikan yang akan datang terhadap wanita Italia berusia 39 tahun Cecilia Marogna, yang dituduh melakukan penggelapan, yang dia bantah."[14] Pada bulan April 2021, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah surat apostolik motu proprio untuk mengubah beberapa pasal sehingga pengadilan Kota Vatikan dapat mengadili para kardinal dan uskup.[15] Hukum InternasionalPejabat Negara Kota Vatikan memiliki kekebalan diplomatik di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, jika mereka dituduh melakukan kejahatan di negara tuan rumah mereka, mereka biasanya dipanggil kembali ke Negara Kota Vatikan untuk menghadapi pengadilan perdata, dan, jika berlaku, untuk menghadapi pengadilan kanonik di Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) atau dikasteri yang kompeten.[16] Di bawah Konstitusi baru yang akan datang, otoritas CDF akan dilemahkan dan Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak di Bawah Umur akan bergabung dengan Kuria Romawi dengan otoritas yang lebih besar juga. Sebuah “dikasteri super” baru yang mempromosikan evangelisasi juga akan berfungsi sebagai lembaga utama dalam Kuria Roma.[4][5] PeradilanSistem yudisial Kota Vatikan terdiri dari:[17][18]
Keadilan dilaksanakan atas nama Paus Agung. "Hakim tunggal" harus warga negara Vatikan dan dia dapat secara bersamaan menjabat sebagai anggota pengadilan. "Pengadilan" itu sendiri terdiri dari seorang presiden dan tiga hakim lainnya (namun, kasus-kasus disidangkan di kuria yang terdiri dari tiga hakim). Seorang promotor keadilan ("Promotore di Giustizia") berfungsi sebagai pengacara baik di pengadilan maupun di pengadilan hakim tunggal. Anggota tribunal, hakim tunggal, dan promotor keadilan semuanya adalah ahli hukum awam dan diangkat oleh paus. Pada tanggal 7 Mei 2015, Paus Fransiskus diangkat sebagai Hakim Pengadilan Gerejawi Negara Kota Vatikan, Lucio Banerjee, seorang rohaniwan Keuskupan Treviso Katolik Roma, di Treviso , Italia, dan Paolo Scevola, dari Keuskupan Katolik Roma Vigevano, untuk menjabat sebagai Aktuaris Notaris di pengadilan yang sama; mereka adalah pejabat Bagian Urusan Umum Sekretariat Negara Takhta Suci.[19] Pada tanggal 30 September 2017, Paus Fransiskus menunjuk Denis Baudot, seorang pejabat Signatura Apostolik dan seorang imam dari Keuskupan Agung Lyon di Lyon, Prancis, Judicial Vicar of the Ecclesiastical Tribunal of Vatican City State.[20] "Pengadilan Banding" terdiri dari presiden dan tiga hakim lainnya (mirip dengan pengadilan, kasus disidangkan di curia dari tiga hakim). Para anggota Pengadilan Banding diangkat oleh paus untuk masa jabatan lima tahun dan keduanya adalah ulama dan orang awam. Promotor Keadilan Pengadilan Banding Kota Vatikan saat ini, sejak pengangkatannya oleh Paus Fransiskus pada hari Rabu, 12 Juni 2013, Profesor Raffaele Coppola, Profesor Fakultas Hukum di Universitas Negeri dari Bari di Bari, Italia, dan anggota Bar untuk hukum kanon dan sipil di Tahta Suci.[21] "Mahkamah Agung" terdiri dari presidennya, yang menurut hukum adalah Kardinal Prefek Apostolic Signatura, saat ini Kardinal Dominique Mamberti, dan dua kardinal lainnya, yang ditunjuk oleh Presiden untuk suatu jangka waktu tiga tahun dan yang juga harus menjadi anggota Signatura. Selain itu dua atau lebih hakim ditunjuk untuk masa jabatan tiga tahun ("giudici applicati"). Biasanya kasus diputuskan oleh hakim Kardinal; jika memungkinkan (misalnya dalam kasus dengan kompleksitas hukum yang lebih tinggi) dua dari giudici applicati melengkapi panel yudisial.[22] Semua pengadilan memiliki kursi mereka di "Palazzo del Tribunale" di Piazza Santa Marta di belakang Basilika Santo Petrus. Pada 16 Maret 2020, diumumkan bahwa Paus Francis menandatangani motu proprio baru menjadi undang-undang pada 13 Maret 2020 yang mereformasi sistem peradilan Vatikan. motu proprio, berjudul Hukum CCCLI, memperbarui undang-undang yang mengatur sistem peradilan Vatikan dan menggantikan sistem peradilan sebelumnya yang didirikan pada tahun 1987.[1] Undang-undang baru mengatur independensi yang lebih besar dari badan peradilan dan hakim yang bergantung pada Paus. Undang-undang tersebut juga menetapkan persyaratan untuk pengangkatan hakim dan menyederhanakan sistem yudisial sambil menambah jumlah staf pengadilan. Selain itu, ia menetapkan kepala Kantor Promotor Kehakiman (kantor kejaksaan), dan menetapkan prosedur standar untuk kemungkinan tindakan disipliner terhadap advokat bersertifikat.[23] Pada 14 Oktober 2020, pengadilan pelecehan seksual kriminal pertama yang diadakan di dalam tembok Kota Vatikan, dan juga dituntut oleh negara kota Vatikan itu sendiri, dimulai, dan melibatkan seorang pastor yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mantan St. Pelajar seminari muda Pius X antara tahun 2007 dan 2012 dan lainnya karena membantu dan bersekongkol dengan pelecehan tersebut.[24][25][26] Pelaku tertuduh, Pastor Gabriele Martinelli, 28, adalah seorang seminaris dan sejak itu menjadi seorang imam. Terdakwa lainnya adalah mantan rektor seminari berusia 72 tahun Pastor Enrico Radice, yang didakwa membantu dan bersekongkol dalam dugaan pelecehan.[26] Pada 6 Oktober 2021, pengadilan Vatikan membebaskan Martinelli dan Radice.[27][28] PenahananKorps Gendarmerie Kota Vatikan memiliki sel penjara dalam jumlah terbatas.[16] Narapidana ditahan di penjara Italia berdasarkan ketentuan Perjanjian Lateran.[16] Lihat jugaReferensi
|
