menjadikan lulusan prodi administrasi publik yang cerdas, berkarakter, profesional di bidang pelayanan publik, amanah, unggul, dan berdaya saing nasional maupun internasional pada tahun 2026.

1. melaksanakan kegiatan pembelajaran administrasi publik yang didukung dengan sarana prasarana dan tenaga dosen yang berkualitas dan berkarakter serta berdaya saing nasional maupun internasional dengan tata kelola yang berbasis teknolooogggi informasi.
2. melaksanakan dan menumbuhkan kegiatan penelitian di bidang administrasi publik yang relevan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan
3. membangun kerjasama di bidang pelayanan publik, pemberdayaan dan kewirausahaan dengan berbagai institusi dalam rangka pengabdian masyarakat yang berbasis kearifan local serta tata kelola yang berdaya saing nasional dan internasional.

lulusan administrator/manajer sektor publik memiliki kemampuan/kompetensi:

1. menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, manajemen, reformasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, governansi publik dan digital, manajemen sumber daya manusia sektor publik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dasar-dasar logika, organisasi dan administrasi internasional, perbandingan administrasi negara, sistem administrasi negara, pemerintahan daerah.
2. menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik, teori sosial, pembangunan, psikologi sosial, sistem sosial budaya indonesia, sistem politik indonesia, pemberdayaan masyarakat serta ekonomi politik.
3. menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, sistem hukum indonesia, sistem ekonomi indonesia, hukum administrasi negara, dan etika administrasi publik.
4. menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan.
5. menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan.
6. mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik seperti dalam penyusunan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik.
7. mampu mendesain pelayanan publik dengan berbagai pendekatan dan alat desain (a.i design thinking, proses inovasi).
8. mampu menyusun pedoman strategi organisasi dengan berbagai alat analisis (a.i analisis swot, litmus test).
9. mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik minimal dengan menggunakan media sosial.
10. mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan, dan evaluasi) kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.
11. mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi manajemen pelayanan publik.

lulusan peneliti pemula/analis kebijakan publik memiliki kemampuan/kompetensi:

1. menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, isu-isu dan politiknya, reformasi administrasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dasar-dasar logika, serta pemerintahan daerah.
2. menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik, teori sosial, pembangunan, psikologi sosial, sistem sosial budaya indonesia, sistem politik indonesia, pemberdayaan masyarakat serta ekonomi politik.
3. menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, sistem hukum indonesia, sistem ekonomi indonesia, hukum administrasi negara, dan etika administrasi publik.
4. menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan.
5. menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan
6. mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam govemansi publik seperti dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik.
7. mampu mengindentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.
8. mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif (a.1. cost benefit analysis, analytical hierarchy process) dan metode kualitatif (a.!. participatory impact analysis, studi kasus) dalam seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi).
9. mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan (policy memo), uraian kebijakan (policy brief), atau kertas kerja kebijakan (policy paper) untuk menghasilkan draf kebijakan.
10. mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik minimal dengan menggunakan media sosial.
11. mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan, dan evaluasi) kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik.
12. mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program mitigasi risiko terhadap implementasi kebijakan
13. mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi kebijakan.