The research aims at investigating the prevention efforts of corruption crime of management village fund reviewed from Indonesian law and to investigate the village fund management model reviewed from the perspective of corruption prevention aspect. This research used normativeempirical, the data used primary and secondary data from questionnaires and interview. This research is analyzed in qualitative with inductive method, and descriptive which is explaining, and describe appropriate with problems related with this research. In prevent corruption happens in management village fund, the effort which is offered by the researcher is: identified corruption modus, the increase ofintegrity capacityvillage officials, increase the capacity of village facilitators, refused intervention from local government in order to prevent the fraud in managing village funds and model village funds management of all village refers to Minister of Home Affairs regulation number 20 year of 2018 changes to the Minister of Home Affairs regulation number 113 year of 2014 which clearly there are all governance of village fund management models that are right on target, but in managing the village fund is still has officials not maximum or patient in manage village fund.Suggestion which is offered from the researcher in prevent corruption are identifycorruption modus, the increase ofintegrity capacity village officials, increase the capacity of village facilitators, refused intervention from local government, and T test result showed that the efforts of corruption prevention is effective and influence in management of village fund.

Informasi yang terkait dengan PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PENCEGAHAN KORUPSI

Pengelolaan Pengelolaan lingkungan hidup Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Perusahaan Pengelola Aset Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Biaya pengelolaan Pengelolaan sampah di Indonesia Pengelolaan sampah di Taiwan Pengelolaan sampah Pengelolaan pelabuhan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan produk Pengelolaan Hutan Lestari Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal D…

irektorat Pengelolaan Alam Norwegia Pengelolaan sampah di Swedia Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Pemerintah dewan–pengelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pengelola kota Pengelolaan Industri Strategis Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Pengelolaan akses dan identitas pelanggan Balai Pengelola Sumber Daya Air Pengelolaan sampah di Jepang Rencana manajemen komunikasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelola parkir Pengelolaan penyimpanan berhierarki Pengelolaan wilayah pesisir Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Masjid Istiqlal Badan Pengelola Migas Aceh Kepolisian Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda