Republik Katalonia (2017)

Republik Katalonia República Catalana (Katalan) Republica Catalana (Oksitan) República Catalana (Spanyol)
Bendera Lambang (de facto)
Lagu kebangsaan: Els Segadors (Katalan) "Para Penuai"
Lokasi Republik Katalonia di Eropa.
Status	Tidak diakui/dipersengketakan
Ibu kota	Barcelona
Bahasa resmi	Katalan Spanyol Oksitan
Kelompok etnik	Katalan, Oksitan, Spanyol
Agama	Mayoritas Kekristenan[1]
Pemerintahan	Republik di bawah pemerintahan sementara
Legislatif	Parlemen Katalonia
Sejarah
• Referendum kemerdekaan	1 Oktober 2017
• Kemerdekaan diproklamasikan dan ditangguhkan	27 Oktober 2017
Populasi
- Sensus Penduduk 2016	7,523 juta
Mata uang	Euro (€)a (EUR)
Zona waktu	CEST (UTC+2)
Lajur kemudi	right
Kode telepon	+34 93 (wilayah Barcelona) +34 97 (sisa wilayah Cataluña)
Santo pelindung	Santo Georgius
Ranah Internet	.cat
Digunakan secara sepihak; Republik Katalonia bukan anggota resmi dari eurozone.
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Republik Katalonia (bahasa Katalan: República Catalana) atau umumnya dikenal sebagai Katalonia, adalah sebuah negara yang dideklarasikan secara sepihak di Semenanjung Iberia.^[2] Parlemen Katalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol di tengah krisis konstitusional terhadap isu referendum kemerdekaan Katalonia 2017.^[3]

Setelah parlemen Katalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, Senat Spanyol mengaktifkan Pasal 155 dari Konstitusi Spanyol 1978,^[4] yang dapat mengizinkan pemerintah Spanyol untuk memberlakukan kekuasaan langsung terhadap Katalonia.^[5] Dalam waktu singkat, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan Parlemen Katalonia, membubarkan Dewan Eksekutif Katalonia dan menyerukan pemilihan daerah pada tanggal 21 Desember 2017.^[6]

Hingga tanggal 27 Oktober 2017, Republik Katalonia masih belum diakui oleh komunitas internasional, yang menganggap wilayah ini sebagai bagian dari Kerajaan Spanyol.^[7]

Sebuah referendum kemerdekaan, yang ditangguhkan oleh Majelis Konstitusi Spanyol setelah pemerintah Spanyol menyatakan referendum tersebut ilegal, digelar di Katalonia pada tanggal 1 Oktober 2017. Pertanyaan dari referendum tersebut, yang akan dijawab dengan kata "Ya" atau "Tidak", adalah "Apakah Anda ingin Katalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?". Pihak "Ya" memenangkan pemungutan suara, dengan 2.044.038 (92,01%) suara memilih untuk kemerdekaan sementara 177.547 (7,99%) memilih untuk menolaknya, meskipun para pemilik hak suara terdaftar yang datang untuk memberikan suaranya hanya mencapai 43,03%.^{[8][9][10][11]}

Pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017, sebuah debat mengenai kemungkinan dideklarasikannya kemerdekaan digelar di Parlemen Katalonia,^[12] dan secara bersamaan Senat Spanyol menyerukan pemberlakuan pemerintahan langsung di Katalonia.^[5] Pada akhir debat, parlemen Katalonia melakukan pemungutan suara dengan hasil menyetujui deklarasi kemerdekaan secara sepihak dengan dukungan 70–10, dua anggota parlemen memilih abstain dan seluruh anggota parlemen dari Ciudadanos, Partai Sosialis Catalonia dan Partai Rakyat (52 orang) memboikot pemungutan suara yang menurut mereka ilegal oleh para pengacara Parlemen Katalonia.^[13][14]

Dewan Umum dari Val d'Aran di wilayah Katalonia barat laut mengumumkan bahwa mereka akan menggelar rapat luar biasa pada tanggal 30 Oktober untuk mengevaluasi konsekuensi dari deklarasi kemerdekaan.^[15]

Sebagai balasannya, Perdana Menteri Mariano Rajoy membubarkan Parlemen Katalonia, membubarkan Dewan Eksekutif Katalonia dan menyerukan pemilihan daerah pada tanggal 21 Desember 2017, setelah mendapatkan dukungan dari Senat Spanyol untuk memberlakukan Pasal 155.^[6]

Segera setelah pengumuman Rajoy, Direktur Mossos d'Esquadra, Pere Soler i Campins, mengirimkan sebuah surat perpisahan yang memastikan posisinya diganti oleh pemerintah Spanyol.^[16] Beberapa media mengisukan bahwa pemerintahan Katalonia yang dipimpin oleh Puigdemont tidak akan menolak pengambilalihan Spanyol terhadap Generalitat.^[17]

Hingga saat ini, Republik Katalonia masih belum diakui oleh negara-negara berdaulat manapun.^[7] Saat ini, Amerika Serikat^[18] Andorra,^[19] Argentina,^[20] Australia,^[21] Azerbaijan,^[22] Belanda,^[23] Bolivia,^[24] Britania Raya,^[25] Bulgaria,^[26] Chili,^[27] Ekuador,^[28] Estonia,^[29] Finlandia,^[30] Georgia,^[31] Guatemala,^[32] Honduras,^[33] Indonesia,^[34] Italia,^[35] Jerman,^[36] Kanada,^[37] Kazakhstan,^[38] Kolombia,^[39] Kosta Rika,^[40] Kroasia,^[41] Latvia,^[42] Lituania,^[43] Malta,^[44] Maroko,^[45] Meksiko,^[46] Moldova,^[47] Norwegia,^[48] Panama,^[49] Paraguay,^[50] Prancis,^[51] Peru,^[52] Polandia,^[53] Portugal,^[54] Ceko,^[55] Irlandia,^[56] Rumania,^[57] Rusia,^[58] Senegal,^[59] Serbia,^[60] Siprus,^[61] Sri Lanka,^[62] Swedia,^[63] Swiss,^[64] Turki,^[65] Ukraina,^[66] dan Yunani^[67] yang telah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui kemerdekaan Republik Katalonia sebagai entitas independen dan mendukung integritas teritorial dan keteraturan konstitusional Spanyol.^[68][69]

Di sisi lain, beberapa pihak menyatakan ketertarikan mereka untuk mengakui kemerdekaan Katalonia. Seorang anggota parlemen dari partai penguasa Partai Tengah Finlandia berencana untuk menggelar pemungutan suara dan debat untuk mosi di parlemen. Seorang anggota parlemen di Argentina juga menunjukkan ketertarikannya melalui pemungutan suara dan debat di parlemen mereka.^[70] Venezuela dan Korea Utara juga menyatakan bahwa mereka mendukung kedaulatan Katalonia tetapi sejauh ini belum ada pengakuan resmi dari mereka.^[71] Abkhazia dan Ossetia Selatan menyatakan bahwa mereka tertarik mempertimbangkan untuk mengakui Republik Katalonia jika mereka mendapatkan permintaan dari Katalonia.^[72][73]

Menteri Presiden Flandria, Geert Bourgeois, menyatakan dukungan kepada Republik Katalonia, tetapi menambahkan bahwa keputusan berada di tangan pemerintah federal Belgia.^[74] Presiden Majelis Korsika, Jean-Guy Talamoni, menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Katalonia, tetapi dukungan ini murni merupakan bentuk simbolik.^[75] Pemerintah Skotlandia menyatakan dukungan mereka atas hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Katalonia, menyatakan bahwa mereka "mengerti dan menghargai posisi Pemerintah Katalonia".^[76]

Sebagai salah satu wilayah Spanyol, komunitas otonom Katalonia juga merupakan bagian dari Uni Eropa (EU/UE), zona euro, dan Area Schengen. Sebelum deklarasi, muncul sebuah perdebatan mengenai apakah Katalonia yang merdeka akan mempertahankan keanggotaan mereka di UE dan asosiasi internasional lainnya, atau justru berada di luar seluruh organisasi tersebut. Pemisahan sebuah wilayah dari dari negara yang merupakan anggota mereka tidak secara spesifik dijelaskan di dalam pakta Uni Eropa, meskipun opini-opini legal telah dikeluarkan terhadap Katalonia dan selama debat dalam referendum kemerdekaan Skotlandia 2014.^[77][78] "Doktrin Prodi" yang diikuti oleh Komisi Eropa menyatakan bahwa sebuah negara yang memisahkan diri, secara otomatis keluar dari Uni Eropa dan harus memohon keanggotaan sebagai negara luar.^[79]

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Katalonia "tidak mengubah apapun" dan bahwa Uni Eropa hanya akan bernegosiasi dengan pemerintah Spanyol, dan juga meminta Spanyol untuk menggunakan "kekuatan argumen, dan bukannya argumen dengan cara unjuk kekuatan."^[80]

• Gerakan kemerdekaan Katalonia
• Generalitat de Catalunya

Pemerintah

• Pemerintah Katalonia Diarsipkan 2021-03-08 di Wayback Machine. (Inggris)
• Parlemen Katalonia (Katalan)

Templat:Topik Katalonia