|
Konferensi Tingkat Tinggi Helsinki (1990)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Helsinki (1990) adalah pertemuan bilateral pribadi antara Presiden Amerika George H. W. Bush dan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev yang berlangsung di Helsinki, Finlandia pada tanggal 9 September 1990. Karena kepentingan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam resolusi Krisis Teluk, invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 menjadi topik utama diskusi para pemimpin selama KTT Helsinki. Upaya bersama untuk meredakan ketegangan AS-Soviet setelah Perang Dingin adalah topik penting lainnya, di antara peristiwa penting lainnya. Pada akhir KTT, Presiden Bush dan Gorbachev mengeluarkan dokumen pernyataan bersama yang menyoroti bidang-bidang di mana para pemimpin telah berkomitmen untuk menyelaraskan tujuan kebijakan luar negeri mereka. Konferensi tersebut diikuti dengan konferensi pers di mana anggota media menanyai Presiden Bush dan Gorbachev tentang isi pertemuan mereka dan pembenaran atas pernyataan bersama mereka. Beberapa ahli memahami KTT Helsinki untuk mewakili satu langkah dalam rangkaian pertemuan dan kesepakatan yang dimulai pada 1980-an di mana transisi diplomatik menuju hubungan AS-Soviet yang relatif kooperatif mengatur panggung untuk hubungan AS-Rusia di masa depan.[1] Konteks HistorisAntara tahun 1985 dan 1990, serangkaianKTT bilateral diadakan antara Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan George H. W. Bush. Pada awal pertengahan 1980-an, hubungan yang sedang berkembang antara Uni Soviet dan Amerika Serikat renggang, namun penuh harapan.[2] Kesuksesan Konferensi tersebut mendorong pelonggaran bertahap ketegangan politik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pasca Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis (SALT II), dan pada akhirnya membuka jalan bagi pembentukan Konferensi Helsinki.[3] KTT Jenewa (1985)Presiden Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Mikhail Gorbachev secara resmi berkenalan di Konferensi Jenewa tahun 1985.[4] Membangun dari negosiasi SALT II sebelumnya antara Presiden Jimmy Carter dan Sekretaris Jenderal Lenoid Brezhnev, kedua pemimpin memulai negosiasi formal untuk mendirikan Pusat Pengurangan Risiko Nuklir.[4] Selain itu, para pemimpin membahas rencana potensial untuk menghilangkan senjata nuklir[5] dan menghambat perlombaan senjata di luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.[6] Gorbachev dan Reagan menyerukan tindakan tegas pada isu-isu yang disepakati bersama, khususnya pada pengurangan senjata nuklir untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet.[7] Negosiasi Konferensi mendukung Pembicaraan Pengurangan Senjata Strategis (START I), yang dimulai pada tahun 1981 dan dengan demikian memprakarsai kemungkinan pengurangan persenjataan nuklir.[4] Selain itu, para pemimpin setuju untuk membentuk perjanjian sementara Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF).[4]  Dalam Konferensi berikutnya— Konferensi Reykjavík (1986), Konferensi Washington (1987), Konferensi Moskwa (1988), dan Konferensi Governors Island (1988)—Presiden Reagan dan Sekretaris Jenderal Gorbachev terus menegosiasikan perjanjian yang berkaitan dengan perlucutan senjata nuklir bersama seperti Pertahanan Strategis Inisiatif, Traktat Rudal Anti-Balistik (ABM), Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF), Pembicaraan Pengurangan Senjata Strategis (START) serta pembatasan uji coba nuklir.[4] KTT Malta (1989)Konferensi Malta pada bulan Desember 1989 merupakan langkah maju yang signifikan dalam pengembangan hubungan AS-Soviet, seperti yang secara eksplisit disebutkan oleh Presiden Bush selama konferensi pers Konferensi Helsinki.[3] Sebagai hasil dari Konferensi tersebut, Presiden Bush dan Presiden Gorbachev telah sepakat untuk memulai pengurangan pasukan darat yang signifikan di Eropa, serta pengurangan persenjataan. Namun, meskipun mendapat dukungan teoretis dari kedua Presiden, perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) dan Pembicaraan Pengurangan Senjata Strategis (START I) tidak akan diselesaikan sampai berbulan-bulan setelah Konferensi Helsinki.[3] Presiden Bush juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung pemberian status pengamat Uni Soviet pada Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), sebuah organisasi perdagangan internasional yang didominasi Barat, yang memberi Uni Soviet titik akses penting untuk berdagang dengan Barat.[8] Tuan Gorbachev menyatakan bahwa warisan Konferensi Malta sangat penting, “bahwa jika itu tidak terjadi, dunia di luar sana tidak akan dapat dikenali oleh dunia yang kita tinggali hari ini” dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan pernah memulai perang panas melawan Amerika Serikat.[9] Konferensi tersebut juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai penanda berakhirnya Perang Dingin dan dimulainya era baru dalam hubungan AS-Soviet.[10] Invasi KuwaitPada tanggal 2 Agustus 1990, Presiden Irak Saddam Hussein, memerintahkan invasi dan pendudukan Kuwait.[11][butuh sumber yang lebih baik] Langkah tersebut akan mengakibatkan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 660 pada hari yang sama, serta upaya internasional untuk meredakan krisis.[3] Sebagai dua anggota penting Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai negara dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi di kawasan, Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing memiliki kepentingan dalam mengatasi krisis yang memuncak.[3] Konten KTTMuncul dari KTT, Presiden Bush dan Gorbachev menghasilkan dokumen pernyataan bersama dua halaman mengenai berbagai topik pembicaraan mereka selama pertemuan pribadi tujuh jam mereka. Dukungan Soviet dan Amerika untuk usulan sanksi PBB terhadap Irak dan penarikan Irak dari wilayah tersebut. Sehubungan dengan agresi Hussein, Presiden Bush dan Gorbachev bersama-sama menyatakan:
Dukungan Gorbachev terhadap kebijakan luar negeri AS terkait invasi Kuwait dan agresi Saddam Hussein dipandang sebagai langkah penting dalam hubungan AS-Soviet. Seperti yang diungkapkan oleh penasihat anonim Kremlin, "Terlalu banyak yang dipertaruhkan dalam hubungan AS-Soviet bagi Gorbachev untuk mengambil risiko melawan Bush dalam hal ini."[12] Sementara pintu tertutup Konferensi mencegah publik untuk mengetahui rincian spesifik dari negosiasi pasangan, Presiden muncul dari pertemuan mereka mengklaim keputusan bersama untuk memprioritaskan solusi diplomatik untuk Krisis Teluk.[3] Pada saat siklus kekurangan roti telah menjadi hal yang biasa di Moskow dan operasi militer AS seperti Operasi Perisai Gurun (Operation Desert Shield) dengan cepat menumpuk hutang pemerintah dalam jumlah yang sangat tinggi, beberapa orang sezaman berspekulasi bahwa meskipun ada kemungkinan keinginan untuk menanggapi invasi Irak dengan kekuatan militer, langkah tersebut kemungkinan besar tidak layak secara finansial.[12] Kedua pemimpin mendukung pembentukan START; namun, pasangan tersebut belum menyetujui garis waktu tertentu pada saat itu.[12] Konferensi Pers  Perang TelukPertanyaan tentang keterlibatan AS dan Uni Soviet dalam situasi Irak adalah salah satu pertanyaan paling menonjol dari acara tersebut dan diajukan oleh banyak jurnalis. Mengenai masalah ini, Presiden Bush dan Presiden Gorbachev mengungkapkan pandangan yang relatif bersatu. Jawaban kedua Presiden diambil dari pernyataan bersama yang baru saja dirilis oleh keduanya, yang menyerukan agar Irak mematuhi Resolusi 660 PBB untuk pengurangan ketegangan secara damai di Teluk Persia.[3] Presiden Bush menyatakan bahwa pasukan militer Amerika akan menduduki Teluk Persia, "selama diperlukan", dengan niat untuk mundur secepat mungkin.[3] Selama konferensi, kedua Presiden bersikukuh bahwa intervensi militer bukanlah pilihan yang ingin didiskusikan oleh salah satu pemimpin kepada media. Mengenai masalah ini, Presiden Bush menyatakan bahwa pasangan tersebut tidak membahas opsi militer selama pertemuan mereka dan bahwa solusi diplomatik untuk Krisis Teluk sejauh mana AS bersedia untuk mempertimbangkannya.[3] Presiden Gorbachev menggemakan sentimen ini, mengklaim bahwa, "keseluruhan diskusi adalah untuk solusi politik, yang juga akan melengkapi tindakan yang telah diambil oleh komunitas internasional lainnya" dan bahwa Uni Soviet akan, "membatasi diri pada masalah politik itu." solusi".[3] Sepanjang sisa konferensi, kedua Presiden akan menegaskan kembali kepada berbagai anggota pers keunggulan solusi diplomatik dalam upaya bersama mereka untuk menyelesaikan Krisis. Kondisi Hubungan AS-Uni SovietTopik diskusi penting lainnya yang diangkat oleh banyak wartawan berkisar seputar kemajuan kerja sama politik dan ekonomi baru Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk pertanyaan tentang keadaan hubungan mereka, Presiden Gorbachev mengatakan tentang KTT saat ini bahwa "ini adalah ujian ketahanan pendekatan baru untuk memecahkan masalah dunia...apa yang telah kita lihat hari ini adalah bahwa kita telah memastikan kemajuan terpenting dalam baru-baru ini."[3] Sehubungan dengan reorientasi kebijakan ekonomi Uni Soviet oleh Presiden Gorbachev sesuai dengan prinsip Perestroika dan Glasnost, Gorbachev menjelaskan bahwa lintasan ekonomi baru Uni Soviet adalah salah satu aspek dari niat menyeluruh untuk terlibat dalam perdamaian. hubungan dengan komunitas internasional di berbagai tingkatan:
Masalah Kenegaraan PalestinaDua pertanyaan terpisah mengenai Palestina dibawa ke dalam diskusi. Seorang reporter bertanya tentang kemungkinan Amerika Serikat dan Uni Soviet menangani seruan Palestina untuk menjadi negara bagian dalam pembicaraan damai dengan Irak. Reporter lain bertanya kepada kedua Presiden tentang logika di balik upaya bersama mereka dalam menangani resolusi PBB yang mengutuk agresi Irak sementara resolusi PBB lainnya yang mengutuk agresi dibiarkan begitu saja, khususnya Resolusi PBB 242 yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan Palestina menyusul Perang Enam Hari 1967. Tanggapan Presiden Bush menunjukkan bahwa AS menganggap masalah kenegaraan Palestina berbeda dan tidak relevan dengan negosiasi Krisis Teluk. Presiden Bush menyatakan bahwa AS mendukung Resolusi PBB 242 dan "berkomitmen untuk mewujudkan resolusi tersebut, [namun] AS tidak akan berdiam diri sementara agresi terang-terangan terhadap Kuwait sedang berlangsung".[3] Presiden Gorbachev menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengakui bahwa ada "hubungan" antara sifat Krisis Teluk dan konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut; dan karena itu, penyelesaian kedua krisis tersebut menjadi "perhatian yang sama" bagi Uni Soviet.[3] Tindak lanjut dan Implikasi MendatangHanya beberapa hari setelah Konferensi Helsinki, pada tanggal 12 September, Perjanjian Penyelesaian Akhir dengan Menghormati Jerman untuk mengembalikan status kedaulatan ke Jerman yang dipersatukan ditandatangani di Moskow oleh AS, Uni Soviet, Prancis, Jerman Barat dan Timur. Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada Oktober itu dan dirayakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.[13] Sebagai kelanjutan dari Konferensi di Helsinki, KTT berikutnya yang melibatkan Presiden Bush dan Gorbachev berlangsung pada November 1990 di Paris. Konferensi tersebut melibatkan 34 negara, masing-masing merupakan bagian dari Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE). Konferensi tersebut menghasilkan penandatanganan perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) oleh anggota NATO dan Pakta Warsawa. Negara-negara bagian CSCE juga membuat pengaturan untuk mengadakan pertemuan politik tingkat tinggi yang serupa secara teratur, untuk mengembangkan upaya mencegah konflik, mengendalikan senjata, dan mengamankan pemilu di negara-negara ini.[4] Setelah konferensi, sementara liputan media global secara umum menganggap Amerika Serikat lebih cenderung melibatkan konflik Irak dengan kekuatan militer, Uni Soviet dipandang mendukung embargo perdagangan yang bersifat menghukum untuk melengkapi upaya diplomatik mereka dalam de-eskalasi.[12] Lihat juga
Referensi
|
||||||||||||||||||
