Kampanye Internasional untuk Peniadaan Senjata Nuklir (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons disingkat sebagai ICAN) merupakan koalisi organisasi sipil global yang bertujuan untuk mengadvokasikan dan mengkampanyekan pelarangan penggunaan dan kepemilikan senjata nuklir. Kelommpok ini merupakan pemenang hadiah Nobel untuk bidang perdamaian tahun 2017 "karena kerjanya dalam meningkatkan kesadaran akan konsekuensi buruk pada kemanusiaan yang diakibatkan oleh penggunaan senjata nuklir dan untuk usaha luar biasanya dalam mencapai perumusan perjanjian internasional untuk pelarangan senjata nuklir tersebut."
Misi
ICAN menargetkan untuk menyusun ulang diskusi perlucutan senjata agar berpusat pada ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dengan menyoroti kapasitas kehancurannya yang luar biasa, efek kebencanaan kesehatan dan lingkungan, tujuan mereka yang sembarangan, dampak yang melumpuhkan dari ledakan nuklir terhadap fasilitas medis dan upaya bantuan, dan efek jangka panjang radiasi dari area sekitar.[1]
Per tahun 2022, ICAN dibentuk atas 661 organisasi mitra di 110 negara.[3] Tim staf kampanye berlokasi di Geneva, Swiss, yang di mana hal tersebut menyediakan kordinasi dan manajemen mendatang dari kampanyenya. Daniel Hӧgsta adalah Direktur Interim saat ini setelah Direktur Beatrice Fihn pensiun.
Akira Kawasaki (Presiden), Clara Levin (Bendahara) dan Rebecca Johnson (Sekretaris) bertanggung jawab atas asosiasi nirlaba ICAN yang terdaftar di Swiss pada tahun 2021.
Pengakuan
Dalam sebuah pernyataan, Kampanye Internasional Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN) menyatakan bahwa Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) akan mulai diberlakukan pada 22 Januari 2021.
"Pada 24 Oktober 2020, Perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir mencapai 50 negara pihak yang dibutuhkan untuk pemberlakuannya, setelah Honduras meratifikasi sehari setelah Jamaika dan Nauru menyerahkan ratifikasinya,"
"Dalam 90 hari, perjanjian itu akan masuk pemberlakuan, memperkuat larangan kategoris pada senjata nuklir, 75 tahun setelah penggunaan pertama,"
Sebelum adopsi TPNW, senjata nuklir adalah satu-satunya senjata pemusnah massal yang tidak dilarang berdasarkan hukum internasional, terlepas dari "konsekuensi bencana kemanusiaan".
"Ini adalah babak baru pelucuran senjata nuklir," ujar Direktur Eksekutif ICAN Beatrice Fihn.
"Beberapa dekade aktivisme telah mencapai apa yang dikatakan banyak orang tidak mungkin: senjata nuklir dilarang," sambungnya.
Tonggak sejarah
21-23 Juni 2022: Pertemuan rapat dari Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir Negara Pihak diadakan di Austria Center Vienna. ICAN berperan sebagai titik fokus masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut dan menjadi tuan rumah acara sampingan mengenai perlucutan senjata.[5] Pertemuan ini dilaksanakan dalam perjanjian batas waktu waktu 10 tahun untuk membubarkan program senjata nuklir dan 90 hari untuk menghapuskan senjata nuklir jika suatu negara menandatangani TPNW.[6]
22 Januari 2021: Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir mulai berlaku.[7]
2 November 2015: UN General Assembly establishes Open-Ended Working Group to review the evidence of catastrophic humanitarian impact of nuclear weapons and to make concrete recommendations for taking forward multilateral nuclear disarmament. ICAN calls on the OEWG "to begin the serious practical work of developing the elements for a treaty banning nuclear weapons."[8]
Desember 2014: Lebih dari 600 pengampanye ICAN berkumpul di Vienna menjelang Konferensi Wina tentang Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir. ICAN mengatakan kepada partisipan "instrumen hukum baru yang melarang senjata nuklir merupakan implementasi Perjanjian Non-Proliferasi yang sudah lama tertunda." Pada kesimpulan konferensi, Austria mengeluarkan Janji Kemanusiaan yang bersejarah untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan “untuk mengisi kesenjangan hukum dalam pelarangan dan penghapusan senjata nuklir."[9]
13-14 Februari 2014: Konferensi Nayarit mengenai Dampak Kemanusiaan Senjata Nuklir yang dihadiri oleh 146 negara dan lebih dari seratus aktivis masyarakat sipil.[10] ICAN berkata pada partisipan "klaim beberapa negara bahwa mereka tetap membutuhkan senjata-senjata ini untuk menghalangi musuh-musuh mereka telah terungkap oleh bukti-bukti yang diperlihatkan di konferensi…sebagai pertaruhan yang sembrono dan tidak dapat dibenarkan terhadap masa depan kita.".[11] Pada kesimpulan konferensi, Meksiko menyerukan dimulainya proses diplomatik untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum yang melarang senjata nuklir.[10]
5 Maret 2012: ICAN meluncurkan inisiatif divestasi global "Don't Bank on the Bomb".[12]
24 Oktober 2020: Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir diratifikasi oleh negara ke-50, dan mulai berlaku pada 22 Januari 2021.[14]
6 Oktober 2017: Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2017 dianugerahkan kepada ICAN.[15] Komite tersebut menyatakan: “atas usahanya untuk menarik perhatian terhadap konsekuensi bencana kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir dan atas upaya terobosannya untuk mencapai pelarangan senjata semacam itu berdasarkan perjanjian" sebagai alasan memilih ICAN untuk penghargaan ini.[16]
7 September 2006: Fisikawan Internasional untuk Pencegahan Perang Nuklir, Nobel Perdamaian Laureate tahun 1985, mengadopsi ICAN sebagai prioritas kampanye utama pada kongres dunianya di Helsinki, Finlandia. Afiliasi IPPNW di Australia, MAPW, berkomitmen untuk menggalang dana dan menyediakan koordinasi untuk peluncuran kampanye pada tahun 2007.[17]
^"Humanitarian Pledge"(PDF). Austrian Ministry of Foreign Affairs. 9 December 2014. Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 1 August 2017. Diakses tanggal 12 January 2017.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)