Suprayogi lahir di Bandung pada tanggal 12 April 1914. Ia mengambil penjurusan ilmu ekonomi di Middelbare Handelsschool di Bandung.[2][3]
Karier
Militer
Ia mulai bekerja sebagai seorang pegawai pemerintah Book Houder dalam pemerintah kota Bandung. Selama zaman Jepang, ia dijadikan inspektur keuangan kota Bandung.[2] Seusai kemerdekaan Indonesia, ia menjadi pemimpin Badan Keamanan Rakyat di kota Bandung, dan selama perang kemerdekaan Suprayogi menjadi anggota Kodam III/Siliwangi (pada masa itu Divisi Siliwangi). Ia menjabat sebagai berbagai macam perwira, seperti ketua persediaan dan kepala staf khusus. Setelah perang kemerdekaan, ia terus mengabdi dalam TNI, dan pada tahun 1955 ia telah diangkat menjadi Direktur Peralatan AD.[3][4]
Pada bulan Agustus 1956, dengan pangkat letnan kolonel, Suprayogi ditunjuk menjadi Panglima Kodam Siliwangi menggantikan Alexander Evert Kawilarang.[4] Sejumlah oknum perwira Siliwangi pada masa itu berencana meluncurkan kudeta, dan salah satu tindakan pertamanya adalah mengumpulkan para komandan resimen dan kodim untuk menyatakan posisinya yang melawan kudeta apapun, dan mendeklarasikan secara publik bahwa kudeta berlawanan dengan posisi Kodam.[5] Sejumlah oknum perwira Siliwangi seperti Kemal Idris belakangan dicopot jabatannya seusai suatu peristiwa dimana satu resimen Siliwangi dikirim ke Jakarta untuk mencoba meluncurkan kudeta, namun dihentikan oleh kesatuan Siliwangi lainnya tanpa pertumpahan darah.[6] Ia digantikan oleh R.A. Kosasih tanggal 20 Februari 1958.[7]
Pemerintahan
Suprayogi pertama ditunjuk sebagai menteri tanggal 25 Juli 1958 oleh presiden Sukarno untuk mengisi jabatan Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi dalam Kabinet Djuanda. Pada saat itu ia berpangkat kolonel.[2][8][9] Dalam kabinet berikutnya yakni Kabinet Kerja I, jabatannya diubah jadi Menteri urusan Produksi.[10] Ia tetap memegang jabatan itu dalam Kabinet Kerja II, namun dalam TNI ia dinaikkan pangkat menjadi brigadir jenderal.[11] Ia naik pangkat lagi menjadi mayor jenderal, dan dalam Kabinet Kerja III jabatannya menjadi Menko urusan Produksi, merangkap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.[12]
Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967.[15] Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan Umar Wirahadikusumah tahun 1973.[16] Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat letnan jenderal.[17]
Olahraga
Selagi menjabat sebagai menteri produksi, Suprayogi juga sempat menjadi ketua umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Sebagai ketua umum PRSI, pada tahun 1960 Suprayogi merupakan tokoh yang mengusulkan sistem pelatihan terpusat untuk atlet-atlet Indonesia, khususnya yang akan dikirim ke Pesta Olahraga Asia 1962 di Jakarta. Sistem yang diusulkan Suprayogi ini belakangan dikenal sebagai sistem Pelatnas dan menjadi basis seleksi dan pelatihan kontingen Indonesia ke depannya.[18] Ia merupakan ketua umum PRSI antara tahun 1953 sampai 1983 dan ketika masa jabatannya berakhir ia dianugerahi gelar "Bapak Renang Indonesia" pada kongres PRSI 1983 di Malang.[19] Sebelum kongres tersebut, Suprayogi memang sudah menyatakan tidak berniat lagi untuk maju sebagai ketua umum.[20]
Suprayogi meninggal di Jakarta pada tanggal 13 September 1998 karena komplikasi sejumlah penyakit. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelum meninggal, Suprayogi sudah beberapa tahun berjalan menggunakan tongkat atau duduk di kursi roda. Meski begitu, ia masih menyempatkan mengunjungi pelatnas sejumlah atlet, misalkan pelatnas PBSI 1997.[22]
Catatan
^Sebagai Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi antara 25 Juni 1958 dan 9 Juli 1959, dan sebagai Menteri Koordinasi antara 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963.
^Tidak ada Menteri Produksi dalam Kabinet Kerja IV. Kementerian sebelunya yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Produksi dibagi menjadi Kementerian Koordinasi Pembangunan dan Kementerian Koordinasi Pertanian.[1]
