Berdirinya Boedi Oetomo menjadi awal pergerakan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.[3]
Arti
Boedi Oetomo berasal dari dua bahasa Sanskerta; yang pertama bodhi atau buddhi, yang berarti keterbukaan jiwa, kesadaran, akal, atau pengadilan; yang kedua adalah utomo yang berasal dari kata uttama yang berarti tingkat pertama atau sangat baik; kata ini juga berarti kebajikan dan kesempurnaan dalam bahasa Jawa. Maka, Boedi Oetomo kerap diartikan sebagai "usaha bagus" atau "usaha mulia", bisa juga sebagai "usaha murni" atau "usaha tinggi".[4]
Asal usul
Pada tahun 1907, Wahidin Soedirohoesodo melakukan kunjungan ke STOVIA dan bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa.[5] Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar disana, khususnya Soetomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Soeradji Tirtonegoro.[6]
Selanjutnya, Soetomo bersama dengan Soeradji mengadakan pertemuan dengan para pelajar STOVIA yang lain, untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang Anatomi milik STOVIA, saat tidak ada jam pelajaran. Pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama "Perkumpulan Boedi Oetomo" sehingga Boedi Oetomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.[7]
Saat masih didirikan di STOVIA, organisasi ini telah memiliki susunan pengurus yang tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada masa itu, Soetomo menjadi ketua dan Soelaeman Affandi Kartadjoemena, sebagai wakilnya. Pengurus lainnya terdiri dari Gondo Soewarno sebagai sekretaris I, dan Goenawan sebagai sekretaris II, serta bendahara yang dijabat oleh Angka Prodjosoedirdjo. Sisa pendiri lainnya menjabat sebagai komisaris. [8]
Berita berdirinya perkumpulan ini tersebar di surat kabar dan menimbulkan gerakan untuk mendirikan cabang di berbagai kota. Kantor-kantor cabang pun didirikan di kota Magelang, Probolinggo dan Yogyakarta. Namun, fenomena ini mengancam status para pendiri perkumpulan tersebut. Terutama Soetomo, karena Soetomo dianggap sebagai pemimpin kelompok pemberontakan terhadap Hindia Belanda bersama dengan teman-teman pelajarnya. Atas dasar ini, Soetomo terancam dikeluarkan dari STOVIA.
Sebagai bentuk solidaritas, teman-temannya ikut berjanji untuk keluar dari sekolah tersebut, jika Soetomo dikeluarkan. Namun, Soetomo tidak jadi dikeluarkan karena mendapatkan pembelaan dari Hermanus Frederik Roll yang menyampaikan pembelaan bahwa umur Soetomo yang muda menjadi alasan sifat berapi-apinya sama seperti orang yang menuduh Soetomo ketika mereka saat muda.[9] Pada bulan Juli 1908, Budi Utomo telah mencapai anggota yang berjumlah 650 orang yang terdiri dari priayi berpangkat rendah dan pelajar.[10]
Pelaksanaan kongres pertama
Rencana pelaksanaan kongres melewati beragam persiapan. Untuk membiayai penyelenggaraan kongres, para anggota menggunakan uang tunjangan hari raya dari STOVIA serta menjual barang-barang kepemilikan tiap anggota, seperti jam tangan, kain panjang dan kain pengikat kepala. Selain dana tersebut, Soetomo juga mendapatkan bantuan pinjaman uang dari Roll. Tiap anggota pun diperintahkan untuk menghubungi para tokoh dengan surat undangan atau kunjungan.
Saleh mengunjungi para saudari dari Raden Ajeng Kartini di Jepara, Goenawan mengunjungi Raden Adipati Tirtokoesoemo yang saat itu menjabat Bupati Roma Karanganyar (Kebumen), dan Soetomo mengunjungi Ernest Douwes Dekker di Jakarta. Tokoh-tokoh lain yang turut dihubungi seperti Koesoemo Oetoyo selaku Bupati Jepara, Achmad Djajadiningrat selaku Bupati Serang, Pangeran Ario Kusumo Yudo di Jatinegara, Soetomo yang bersekolah di Sekolah Pamong Praja di Magelang serta Raden Mas Adipati Tjokro Adikoesoemo yang menjabat sebagai Bupati Temanggung.[11] Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Boedi Oetomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta.[12] Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau studiefonds, tapi usulan itu ditolak dengan 3 poin penolakan:[13]
Keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar
Kesulitan saat pelaksanaan
Aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerjaan Boedi Oetomo
Meskipun para pelajar STOVIA merupakan pendiri awal dari Boedi Oetomo, mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyelesaikan beban studi di STOVIA, terutama Soetomo yang masih harus menjalani pendidikan selama 3 tahun.[14] Akhirnya, kongres tersebut menunjuk Tirtokoesoemo sebagai ketua umum dan Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Kongres tersebut juga mencetuskan tujuan Boedi Oetomo, yaitu menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat serta arah organisasi sebagai organisasi yang berfokus pada pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Para pelajar STOVIA ditunjuk sebagai pengurus cabang Betawi dan kantor pusat ditetapkan berada di Yogyakarta.[8] Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, Boedi Oetomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, seperti Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.[15] Hingga tahun 1909, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 anggota. [16]
Masa kepemimpinan Tirtokoesumo
Masa kepemimpinan Tirtokoesomo dari Karanganyar (Roma) berlangsung dari tahun 1908-1911. Tirtokoesomo yang juga merupakan Bupati Karanganyar (Kebumen) dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, jenius dan progresif. Selama masa kepemimpinannya, organisasi Budi Utomo menciptakan beberapa gerakan seperti penerbitan majalah guru desa serta perubahan kurikulum pengajaran Bahasa Belanda yang semula diajarkan dari kelas tiga ke atas menjadi dimulai sejak kelas satu.[16]
Hasil ini dinilai lambat, karena seharusnya dengan cabang-cabang Budi Utomo yang cukup banyak, gerakannya terlalu berhati-hati. Organisasi ini juga tetap terus berjuang di bidang sosial-budaya tanpa menyentuh bidang politik, meskipun menjalin hubungan dekat dengan pemerintah karena sebagian besar anggota merupakan pegawai pemerintah.[17]
Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya gerakan organisasi ini mungkin karena organisasi menerapkan prinsip "Biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas” yang menganut cara hidup pohon beringin yang tumbuhnya lambat, tetapi saat tumbuh besar dapat menjadi tempat berteduh yang rindang dan kokoh.[18] Selain faktor tersebut, gerakan lambat ini mungkin juga karena faktor anggota yang mayoritas merupakan pangreh praja yang takut bertindak.[16]
Meskipun terkesan lambat, berita pendirian Budi Utomo mendapatkan reaksi yang cukup besar dari Pemerintahan belanda. Seperti saat Belanda mengeluarkan Keputusan Pemerintah pada tanggal 14 September 1908 nomor 12 (Gouvernements Besluit 14 September 1908 No. 12) yang mendirikan Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) yang nantinya akan menjadi Balai Pustaka yang diketuai oleh Dr. G.A.J. Hazeu.[16]
Akibat gerakannya yang lambat ini beberapa anggota keluar dari keanggotaan Budi Utomo, seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara.[17] Peristiwa keluarnya Tjipto terjadi saat ia menjabat sebagai Komisaris Dewan Perkumpulan. Pada rapat pengurus besar tanggal 9 September 1909 di Yogyakarta, Tjipto menyampaikan usul untuk memperluas keanggotaan untuk mengikutsertakan Indiers atau orang Indo yang lahir, tinggal dan akan mati di Hindia Belanda. Usul ini mendapatkan penolakan dari Radjiman Wedyodiningrat, sehingga menyebabkan perdebatan yang sengit di antara mereka. Pada akhirnya usul Tjipto ditolak, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatan serta keanggotaanya.[19]
Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokoesoemo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh Tjokroaminoto menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda.
Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu menyebabkan Budi Utomo mengalami kemunduran. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman. Akibat gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang menunjukkan rasa nasionalisme, misalnya ketika pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan Belanda dengan menggunakan uang rakyat yang dipungut melalui penjabat pangreh praja pribumi, rakyat menjadi sangat marah.
Pergantian kepemimpinan kepada Pangeran Ario Noto Dirodjo
Kepemimpinan Tirtokoesomo digantikan oleh Dirodjo pada tahun 1911 karena tidak sanggup lagi mengikuti arus dalam gerakan Budi Utomo. Kepemimpinan Dirodjo dinilai terlihat mengambil sikap dan progresif.[20] Pada masa kepemimpinannya, Budi Utomo berhasil mendirikan tiga sekolah, yaitu satu di Solo dan dua di Yogyakarta. Pencapaian ini dapat diraih berkat bantuan Hamengkubuwana VIII yang memberikan bantuan tanah sebesar 100.000 gulden belanda dan hibah sebesar 45.000 gulden Belanda. Sudirohusodo pun juga berhasil mewujudukan gagasannya dengan mendirikan Badan Bantuan Pendidikan (studiefonds) yang bernama Darma Wara yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 50.000 gulden Belanda.[21]
Perkembangan
Pada saat itu, Ernest Douwes Dekker merupakan seorang Indo-Belanda yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai "tanah air Indonesia" makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya "tanah air api udara" (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.
Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat (yang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) untuk menulis sebuah artikel "Als ik Nederlander was" (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo ke penjara oleh Pemerintah Hindia Belanda (lihat: Boemi Poetera). Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik dalam pergerakan orang-orang pribumi.
Berbeda dengan Goenawan Mangoenkoesoemo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Soewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Soewardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa "nasionalisme Indonesia" tidaklah bersifat kultural, tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatra, Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa, sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Sarekat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun, Soewardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Sarekat Islam, nasionalisme Indonesia ada dan merupakan unsur yang paling penting.
Masa-masa akhir
Masa-masa kepemimpinan Budi Utomo tanpa memasuki bidang politik berlangsung selama periode 1908-1926, sebelum kepulangan Soetomo dari Belanda.[22] Sepulangnya Soetomo, dia mendirikan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang merupakan partai yang dia ketuai. PBI merupakan organisasi yang dia dirikan pada tanggal 16 Oktober 1930 untuk menggantikan Indonesische Studieclub (ISC) sebagai organisasi politik.[23] ISC sendiri didirikan pada tanggal 1 Juli 1924 yang beranggotakan para cendekiawan untuk memberikan pengajaran membentuk usaha bagi masyarakat seperti sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya.[24]
Karena perkembangan organsasi ini hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura serta mulai berkembangnya organisasi seperti Sarekat Islam yang mencakup keanggotaan tanpa ada batasan wilayah, Budi Utomo pun mengalami kemunduran.[25] Komisi Budi Utomo – PBI pun dibentuk pada bulan Januari 1934 dan menghasilkan kesepakatan untuk meleburkan diri.[24] Proses peleburan terjadi pada Kongres Budi Utomo tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo.[22] Akhirnya, Budi Utomo bergabung dengan pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). [6]
Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan yang dianut Budi Utomo mengikuti cara atau metode dari pendidikan Hindia Belanda salah satunya Politik Etis. Budi Utomo, organisasi yang disahkan oleh Belanda sejak tahun 1909 ini bersifat kooperatif dengan pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Perkumpulan Budi Utomo dipimpin oleh para Ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Budi Utomo pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, hingga tahun 1911. Kemudian diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda dan sangat setia serta patuh pada penjajah.
Sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Scherer di Universitas Cornell, Amerika Serikat pada tahun 1975 yang kemudian bukunya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia tahun 1985 menggambarkan bahwa Budi Utomo pada intinya merupakan gerakan sosial yang mengartikulasikan kepentingan kelompok priyayi non birokrat yang bersifat lokal. Hal ini dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara priyayi ningrat (priyayi birokrat) dengan priyayi profesional, khususnya para dokter Jawa. Dalam konteks ini Schrerer mengungkapkan bahwa priyayi-priyayi Jawa, terutama priyayi birokratis menerima pejabat-pejabat kesehatan dengan rasa permusuhan. Achmad Jayadiningrat, Regent Serang mengungkapkan, “…dokter-dokter itu diperlakukan seolah-olah mereka adalah mantri irigasi…” ia juga mengakui betapa buruknya ia memperlakukan seorang dokter yang datang ke rumahnya untuk menolong istrinya yang sedang sakit. Scherer mengungkapkan bahwa aspirasi utama perjuangan Budi Utomo ialah keserasian di kalangan masyarakat Jawa (Scherer, op.cit. hal 53). Sewaktu Soewarno diangkat menjadi sekretaris Budi Utomo cabang Batavia yang mewakili mahasiswa STOVIA, ia mengeluarkan edaran yang menjelaskan maksud dan tujuan berdirinya Budi Utomo. Edaran itu mengemukakan bahwa Budi Utomo akan menjadi perintis terciptanya Persatuan Jawa Umum (Algemeene Javaansche Bond).
Firdaus AN, salah satu pelaku dan penulis sejarah sekaligus mantan ketua Majelis Syuro Syarikat Islam, menolak peran Budi Utomo sebagai gerakan pelopor kebangkitan nasional. Beliau mengungkapkan “…Budi Utomo adalah organsasi sempit, lokal dan etnis, dimana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya”. Selain itu dalam rapat-rapat perkumpulan, Budi Utomo menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. “Tidak pernah sekalipun rapat Budi Utomo membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri” papar KH. Firdaus AN. Karena itu, lanjut Firdaus, Budi Utomo tidak memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekaan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia, dan Budi Utomo tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan, karena telah bubar pada tahun 1935, tegas KH. Firdaus AN.
Mengenai hubungan Budi Utomo dengan Islam, KH Firdaus AN mengungapkan adanya indikasi kebencian terhadap Islam dikalangan tokoh-tokoh Budi Utomo. Noto Soeroto, salah seorang tokoh Budi Utomo, di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereninging berkata: “Agama islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya…sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan.”
Ada fakta lain yang lebih mencengangkan, dalam sebuah artikel di “Suara Umum”, sebuah media massa milik Budi Utomo di bawah asuhan Dr. Soetomo terbitan Surabaya, dikutip oleh A. Hassan di dalam Majalah “Al-Lisan” terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, “Digul lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah ka’bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” (Al-Lisan nomor 24, 1938). Bukan itu saja, dibelakang Budi Utomo pun terdapat fakta yang mencengangkan. Ketua pertama Budi Utomo yakni Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar,ternyata adalah seorang anggota Freemasonry. Dia aktif di Loge Mataram sejak tahun 1895. Sekretaris Budi Utomo (1916), Boedihardjo, juga seorang Mason yang mendirikan cabangnya sendiri yang dinamakan Mason Boedihardjo. Hal ini dikemukakan dalam buku “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962” (Dr. Th. Stevens), dalam sebuah buku yang dicetak terbatas dan hanya diperuntukan bagi anggota Mason Indonesia.
Sarekat Islam (SI) Pelopor Nasionalisme Pertama di Indonesia
Tiga tahun sebelum lahirnya Budi Utomo, telah lahir sebuah gerakan nasionalis yang dipelopori oleh cerdik cendekia dan para pedagang Islam. Gerakan yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, Utusan Hindia. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI).
SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Hal ini terlihat pada susunan para pemimpinnya, Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Agus Salim dan Abdoel Moeis dari Sumater Barat, dan AM. Sangaji dari Maluku. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Walaupun organisasi ini berlabel agama, dimana selain kaum muslimin tidak boleh menjadi anggota, bukan berarti SI tidak peka terhadap perbedaan. Alasan menggunakan label Islam, karena hanya itulah harta yang tersisa, selebihnya telah dirampas Belanda. Islam juga diyakini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. bagaimanapun juga Islam mengakui plularitas. Islam mensejahterakan semua rakyat. Islam senantisa berpihak kepada yang lemah. Adanya faktor Islam inilah yang membuat SI lebih progresif, tidak terbatas pada kelompok tertentu, dan menginginkan adanya kemajuan bagi seluruh rakyat.
Pada waktu SI mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur JendralIdenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda.
Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Di tahun yang sama, SI berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kurang lebih 700.000 orang. Tahun 1919 melonjak drastis hingga mencapai 2 juta orang. Sebuah angka yang fantastis kala itu. Jika dibandingkan dengan Budi Utomo pada masa keemasannya saja hanya beranggotan tak lebih dari 10.000 orang. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917.
^Hatta, Mohammad (1980). Permulaan Pergerakan Nasional. Jakarta: Yayasan Idaya. hlm. 16–17.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
