Orang tua Arteria merupakan perantau Minang asal Kukuban, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Zaini Dahlan dan ibunya bernama Wasniar. Mereka merantau ke Jakarta pada era 1950-an dan bekerja sebagai guru.[4][5]
Menurut pengakuan Arteria, ia "berasal dari keluarga Masyumi".[4][5][6] Kakek dan nenek Arteria dari pihak ayah bernama Dahlan bin Ali dan istrinya bernama Dahniar Yahya (dipanggil Ibu Nian), seorang guru mengaji di Kukuban dan tokoh Masyumi.[4][6] Dahniar pernah ditahan pada masa pemerintahan Soekarno karena diduga terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).[4][5][6] Adapun kakek dan nenek Arteria dari pihak ibu bernama Wahab Hasyim,[4] seorang pedagang tekstil di Tanah Abang yang rumahnya kerap menjadi tempat transit perantau Minang, dan istrinya bernama Lamsiar.[4]
Arteria mengaku ayahnya pernah berusaha masuk Akademi Kepolisian, tetapi pada tes terakhir ditolak karena "terindikasi Masyumi dan PRRI".[6]
Pada Oktober 2019, Arteria menuai kontroversi terkait sikapnya saat beradu argumen dengan ekonom senior Emil Salim. Ia memotong Emil ketika berbicara, lalu berdiri menunjuk-nunjuk Emil dan menuding pemikirannya sesat.[7][9] Meski menuai banyak kecaman, ia menyebut sikapnya bentuk perjuangan ideologi dan menolak meminta maaf kepada Emil.[10]
Pada 17 Januari 2022, Arteria mempersoalkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Nana Mulyana yang berbicara dengan bahasa Sunda saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung.[11][12] Hal ini menuai polemik di kalangan masyarakat beretnis Sunda,[13][14] termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memintanya meminta maaf.[15] Ia sempat menolak meminta maaf pada 19 Januari 2022 karena menilai tidak ada yang salah dengan pernyataannya.[16] Bahkan, ia sempat mengaitkan hal ini dengan isu adanya unsur kekaisaran fiktif Sunda Empire dalam institusi kejaksaan,[17] sehingga salah satu petinggi Sunda Empire Rangga Sasana sempat berencana melabraknya di Gedung DPR RI meskipun akhirnya batal.[18] Ia akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Sunda dan Jawa Barat pada 20 Januari 2022.[19]
