Dalam memasuki pengembangan pasca orde baru sumber daya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan untuk pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasarkan kepada fakta fisik, bahwa kurang dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan yang dikelilingi 81.000 km. Garis pantai dengan jumlah pulau lebih kurang 17.000 yang tersebar di seluruh propinsi wilayah laut tersebut. Disamping terkansung sumber daya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumber daya dapat diperbaharui (renewable resources) yang merupakan kekayaan keanegaragaman hayati laut Indonesia seperti : ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumpu laut, magrove, karang, lamuti, penyu dab biota lainnya. Sesuai dengan kebijakan politik untuk memacu desentralisasi, maka pengelolaan sumber daya kelautan akan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah, hal ini tentu saja memberilan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Disisi lain juga menciptakan kemungkinan ekploitasi sumber daya hanya untuk pertumbuhan daerah.
| Published by | Universitas Negeri Gorontalo |
| Journal Name | Jurnal Inovasi |
| Contact Phone | - |
| Contact Name | - |
| Contact Email | - |
| Location | Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA |
| Website | JIN| http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN| |
| ISSN | ISSN : -, EISSN : -, DOI : -, |
| Core Subject | Education, |
| Meta Subject | Other, |
| Meta Desc | |
| Penulis | Junus, Nirwan |
| Publisher Article | Jurnal Inovasi |
| Subtitle Article | Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012 |
| Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
| View Article | http://ejurnal.ung.ac.id/index… |
| DOI | http://download.garuda.ristekdikti.… |
| DOI Number | Full PDF (131.724 KB) |
| Download Article [1] | http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/a… |
| Download Article [2] | http://download.garuda.ristekdikti.go.id… |
Informasi yang terkait dengan SISTEM HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT MENURUT UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH
Sistem Sistem informasi Sistem bilangan Sistem imun Sistem semipresidensial Sistem keplanetan Sistem terbenam Sistem operasi Sistem aksioma Sistem presidensial Sistem peredaran darah Sistem perkemihan Sistem rangka Sistem Pemosisi Global Sistem indra Sistem perekonomian Sistem saraf tepi Sistem operasi telepon genggam Sistem penciuman Sistem dinamis Sistem kompetisi Sistem parlementer Sistem pengapian Sistem informasi akuntansi Sistem koordinat Cartesius Sistem Navigasi Inersia Teori sistem dunia Sistem Lindenmayer Sistem penentuan kelamin ZW Teori sistem dinamik Sistem Nenkō Sistem saraf Sis…
tem kendali Sistem imun adaptif Sistem informasi manajemen Dinamika sistem Sistem manajemen transportasi Sistem politik Indonesia Sistem Berkas Teknologi Baru Sistem PA Sistem konjugasi Sistem budi daya Sistem limbik Teori Empat Sistem Sistem akuntansi Sistem penentuan kelamin XY Satu negara dua sistem Sistem kekerabatan Jawa Sistem berkas Sistem televisi Sistem ekskresi Sistem pengawasan tergantung otomatis–siaran Partisi (sistem berkas) Sistem koordinat ekliptika Sistem Enkripsi Berkas Sistem sekresi tipe III Sistem pendukung keputusan Sistem imun diperantarai sel Sistem Liga Nasional Sistem multipartai Sistem Satuan Internasional Sistem rem antiterkunci Sistem Westminster Sistem limfatik Sistem Konstitusional Iran (1907) Sistem peringatan dini tsunami Sistem pemrosesan transaksi Sistem Informasi Dunia Sistem liga sepak bola di Inggris Sistem bilangan biner Sistem Tychonik Daftar negara menurut sistem hukum Sistem reproduksi wanita Sistem pratabrakan Sistem angkutan massal Kaohsiung Sistem saraf simpatis Sistem imun Bumi Sistem liga sepak bola di Italia Sistem pernapasan Sistem organ Sistem Direksional Sistem 12 jam Sistem informasi administrasi kependudukan Sistem pengapian ko