Tambon (bahasa Thai: ตำบล, pengucapan [tām.bōn]) adalah pembagian wilayah administratif di Thailand. Posisinya ada di bawah distrik (amphoe) dan provinsi (changwat), wilayah ini merupakan pembagian wilayah administratif dengan tingkat ke tiga. Hingga 2016[update] di seluruh Thailand terdapat 7.255 tambon,[1][2] Jumlah ini tidak termasuk 180 khwaeng di Bangkok, yang merupakan unit wilayah administratif yang setingkat dengan tambon. Dalam satu amphoe bisa berisi delapan hingga sepuluh tambon. Tambon dapat diartikan sebagai sub-distrik dan serupa dengan istilah township atau kecamatan. Namun padanan resmi yang dianjurkan adalah sub-distrik,[3] walaupun terkadang tambon juga digunakan untuk menyebut king amphoe, wilayah bentukan yang bertindak sebagai cabang (Bahasa Thai: king) dari amphoe induknya. Tambon-tambon yang ada terbagi menjadi 69.307 desa (muban), yang tersebar rata-rata sepuluh muban per tambon. Tambon yang ada di wilayah perkotaan tidak terdiri dari desa-desa, tetapi membawahi apa yang disebut chumchon (ชุมชน) atau perkumpulan komunitas.
Sejarah
Pembentukan tambon sebagai entitas administratif di Thailand memiliki sejarah panjang. Wilayah seperti ini merupakan pembagian wilayah tingkat ketiga jika diurutkan setelah changwat (provinsi) dan dicanangkan pertama kali pada abad ke-19. Tanggung jawab penunjukkan pemimpin tambon yang disebut kamnan atau phan ada di gubernur provinsi setempat.
Dalam reformasi administrasi tahun 1892 dibawah Pangeran Damrong Rajanubhab, Menteri Dalam Negeri Thailand pertama, sistem administrasi provinsi tiga tingkat ini mulai dikenalkan, dimulai dari amphoe (distrik), lalu tambon (sub-distrik) hingga yang terrendah yang disebut muban (desa).
Organisasi administratif tambon (OAT)
Dengan adanya Undang-undang Dewan Tambon dan Kewenangan Administratif Tambon BE 2537 (1994)[4] dan kemudian dipertegas oleh Konstitusi Thailand 1997, tambon didesentralisasi menjadi unit pemerintahan lokal yang dilengkapi dengan Dewan Tambon. Berdasarkan luas wilayah dan pemasukan pajaknya, sebuah tambon bisa diurus oleh Organisasi Administratif Sub-distrik (Tambon) (OAS atau OAT, bahasa Thai: องค์การบริหารส่วนตำบล, translit. องค์การบริหารส่วนตำบล) atau untuk tambon yang lebih kecil diurus oleh Dewan Tambon (TC, bahasa Thai: สภาตำบล). Namun, sejak 2001 semua Dewan Tambon dinaikkan statusnya menjadi OAT. OAT sendiri berisi dua perwakilan dari setiap muban dan satu orang yang dipilih menjadi presiden.
Beberapa pengecualian yang terjadi adalah, wilayah sub-distrik yang berada di dalam munisipalitas/kota (disebut thesaban) diurus oleh dewan kota. Dan jika hanya sebagian wilayah saja yang menjadi bagian dari munisipalitas maka wilayah sisanya diurus oleh OAT. Tambon yang saling berdekatan dalam satu amphoe dapat diurus oleh satu OAT.
Pada tahun 2001, PMThaksin Shinawatra menginisiasi proyek dimana setiap tambon akan memiliki produk lokal yang khas dan unik. Proyek ini difokuskan untuk membantu pemasaran dari produk-produk tersebut, selain itu dilakukan pula usaha untuk memodernisasi produk. Toko yang menjual produk-produk program OTOP terletak di setiap ibu kota provinsi.
