Sinosentrisme

Sinosentrisme merupakan sebuah acuan pada ideologi bahwa Tiongkok adalah pusat budaya dunia.^[1]

Tergantung pada konteks historis, sinocentrism dapat merujuk pada etnosentrisme masyarakat Han dan budaya, atau konsep modern zhonghua minzu. Konsep ini populer di kalangan elit Tiongkok hingga demisme akhir dinasti Qing. Konsep ini berakhir pada abad ke-19 dan mengalami beberapa pukulan lagi di abad ke-20, dan sebagai hasilnya tidak begitu populer di kalangan orang-orang Tiongkok di masa sekarang.^[1]

Di zaman pra-modern, sering mengambil bentuk melihat Tiongkok sebagai peradaban paling maju di dunia, dan kelompok etnis eksternal atau negara asing sebagai tidak beradab ke berbagai tingkatan, perbedaan yang dikenal di Tiongkok sebagai perbedaan Hua–Yi.^[2][3]

Sistem Sinosentrik adalah sistem hierarkis hubungan internasional yang berlaku di Asia Timur sebelum adopsi sistem Westfalen di zaman modern. Negara-negara sekitarnya seperti Jepang (yang memotong hubungan bawahannya dengan Tiongkok selama zaman Asuka, karena menganggap dirinya sebagai budaya yang sama dan individu), Korea, Kerajaan Ryukyu, dan Vietnam dianggap sebagai vasal Tiongkok dan hubungan antara Kekaisaran Tiongkok dan orang-orang ini ditafsirkan sebagai hubungan upeti di mana negara-negara ini menawarkan upeti (貢品) kepada Kaisar Tiongkok.Wilayah di luar pengaruh Sinosentrik disebut Huawaizhidi (化外之地), yang berarti tanah yang tidak beradab.

Di pusat sistem itu berdiri Tiongkok, yang diperintah oleh dinasti yang telah memperoleh Mandat Surga (天命 Tiānmìng). Dinasti Celestial (天朝 Tiāncháo), yang dibedakan oleh kode moralitas dan kesopanan Konghucu, menganggap dirinya sebagai peradaban paling terkemuka di dunia; kaisar Tiongkok (Huangdi) dianggap sebagai satu-satunya Kaisar yang sah di seluruh dunia (tanah seluruhnya di bawah surga atau 天下 Tiānxià).

Di bawah skema hubungan internasional ini, hanya Tiongkok yang memiliki kaisar atau Huangdi (皇帝), yang adalah Putra Langit (天子 Tiānzǐ); negara-negara lain hanya memiliki Raja atau Wang (王).^[4] Penggunaan Jepang dari istilah Kaisar Surgawi (天皇) untuk penguasa Jepang adalah subversi dari prinsip ini. Sepanjang sejarah, orang Korea kadang-kadang menyebut hierarki mereka sebagai Raja, sesuai dengan kepercayaan tradisional Korea tentang Keturunan Surga.

Identifikasi jantung dan legitimasi suksesi dinasti adalah aspek penting dari sistem. Awalnya pusat itu identik dengan Zhongyuan, daerah yang diperluas melalui invasi dan penaklukan selama berabad-abad. Suksesi dinasti terkadang mengalami perubahan radikal dalam interpretasi, seperti era Song Selatan ketika dinasti yang berkuasa kehilangan jantung tradisional ke barbar utara. Di luar pusat ada beberapa lingkaran konsentris. Etnis minoritas setempat tidak dianggap sebagai 'negara asing'. Namun, mereka diperintah oleh pemimpin mereka sendiri yang disebut Komandan Lokal (土司 tusi), tunduk pada pengakuan oleh Kaisar, dan dibebaskan dari sistem birokrasi Tiongkok.

Di luar lingkaran ini ada negara-negara bagian yang menawarkan upeti (貢品) kepada kaisar Tiongkok dan di mana Tiongkok menjalankan suzerenitasnya. Di bawah Dinasti Ming, ketika sistem penghormatan memasuki puncaknya, negara-negara ini diklasifikasikan ke dalam sejumlah kelompok. Barbarian Tenggara (kategori satu) termasuk beberapa negara besar di Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Korea, Jepang, Kerajaan Ryukyu, Annam/Dai Viet, Thailand, Champa, dan Jawa. Kelompok kedua dari orang-orang barbar tenggara meliputi negara-negara seperti Sulu, Malaka, dan Sri Lanka.^[5] Banyak di antaranya adalah negara-negara merdeka di zaman modern.

Selain itu, ada barbar utara, timur laut barbar, dan dua kategori besar barbar barat (dari Shanxi, barat Lanzhou, dan Xinjiang modern), tidak ada yang selamat ke zaman modern sebagai negara yang terpisah atau merdeka.

Situasinya dipersulit oleh kenyataan bahwa beberapa negara bagian memiliki negara bagian mereka sendiri. Laos adalah negara bagian dari Vietnam dan Kerajaan Ryūkyū membayar upeti kepada Tiongkok dan Jepang. Pulau Tsushima juga merupakan negara bagian Dinasti Goryeo dan Joseon Korea.

Di luar lingkaran negara-negara bagian adalah negara-negara dalam hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Portugis, misalnya, diizinkan berdagang dengan Tiongkok dari wilayah yang disewa di Makau tetapi tidak secara resmi memasuki sistem. Selama masa pemerintahan Dinasti Qing di Taiwan, beberapa pejabat Qing telah menggunakan istilah Huawaizhidi (化外之地) untuk merujuk ke Taiwan (Formosa), khususnya untuk daerah-daerah di Taiwan yang belum sepenuhnya dibudidayakan, dikembangkan dan di bawah kendali Pemerintahan Qing.^[6][7]

Sementara Sinosentrisme cenderung diidentifikasi sebagai sistem hubungan internasional yang diilhami secara politik, sebenarnya ia memiliki aspek ekonomi yang penting. Sistem penghormatan dan perdagangan Sinosentrisme menyediakan Timur Laut dan Asia Tenggara dengan kerangka politik dan ekonomi untuk perdagangan internasional. Negara-negara yang ingin berdagang dengan Tiongkok diharuskan untuk tunduk pada hubungan suzerain-vassal dengan kedaulatan Tiongkok. Setelah penobatan (冊封) dari penguasa yang bersangkutan, misi diizinkan untuk datang ke Tiongkok untuk membayar upeti (貢品) kepada kaisar Tiongkok. Sebagai gantinya, misi upeti disajikan dengan penganugerahan kembali (回賜). Lisensi khusus dikeluarkan untuk pedagang yang menyertai misi ini untuk melakukan perdagangan. Perdagangan juga diizinkan di perbatasan darat dan pelabuhan tertentu. Zona perdagangan Sinosentrisme ini didasarkan pada penggunaan perak sebagai mata uang dengan harga yang ditetapkan dengan mengacu pada harga Tiongkok.

Model Sinosentrisme tidak ditantang secara serius sampai kontak dengan kekuatan Eropa pada abad ke-18 dan 19, khususnya Perang Candu Pertama.^{[butuh rujukan]} Ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa kontak berkelanjutan antara Kekaisaran Tiongkok dan kerajaan lain dari periode pra-modern terbatas. Pada pertengahan abad ke-19, kekaisaran Tiongkok telah melewati puncaknya dan berada di ambang kehancuran.

Pada akhir abad ke-19, sistem negara bagian Sinosentrisme di Asia Timur digantikan oleh sistem multi-negara Westfalen.^[8]

Di Asia, sentralitas budaya dan ekonomi Tiongkok diakui dan sebagian besar negara diserahkan kepada model Sinosentrisme, jika hanya untuk menikmati manfaat dari hubungan perdagangan. Namun, perbedaan nuansa yang jelas dapat dilihat dalam tanggapan berbagai negara.

Semenanjung Korea sangat dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan sejarahnya dengan Tiongkok.

Hingga era Tiga Kerajaan Korea, negara-negara Korea Selatan telah dilindungi dari invasi Tiongkok oleh negara-negara Korea Utara yang sangat kuat seperti Goguryeo yang memerintah wilayah utara semenanjung Korea dan Manchu. Goguryeo menganggap dirinya sebagai negara tertinggi yang sama seperti Tiongkok dan mengadopsi sistem sentrisnya sendiri ke negara-negara yang berdekatan. Menolak untuk membayar upeti dan terus menaklukkan wilayah timur Tiongkok sama sekali menyebabkan serangkaian invasi besar-besaran Tiongkok terhadap Goguryeo dari tahun 598 hingga tahun 614, yang berakhir dengan bencana dan mereka terutama berkontribusi pada jatuhnya Dinasti Sui Tiongkok pada tahun 618. Kekalahan yang begitu banyak dari Orang Tionghoa membangkitkan rasa superioritas etnis di Goguryeo dan ekspansi lebih lanjut ke wilayah Tiongkok terus.

Setelah Goguryeo akhirnya runtuh oleh pasukan sekutu Silla, salah satu dari Tiga Kerajaan Korea, dan Dinasti Tang pada tahun 668, Silla, yang sekarang menjadi penguasa tunggal semenanjung Korea, lebih siap memulai sistem penghormatan antara Silla dan Tang. Namun, hubungan antara kedua negara sangat melemah setelah pengajuan Silla ke Goryeo yang mengaku sebagai penerus Goguryeo.

Hubungan Goryeo dengan dinasti Song Tiongkok tetap sama tetapi perdagangan bilateral yang dekat dan sangat menguntungkan dibangun tanpa sistem penghargaan karena ginseng dan porselen Goryeo sangat dihargai di Tiongkok sedangkan sutra agak populer di Goryeo. Hubungan damai ini berakhir ketika invasi Mongol ke Korea, sebagai bagian dari kampanye umum untuk menaklukkan Tiongkok dan wilayah Asia lainnya, terjadi pada tahun 1231. Setelah 30 tahun perlawanan sengit, baik Goryeo dan Mongol akhirnya menggugat perdamaian dan menjadi ketergantungan Dinasti Mongol Yuan di bawah pengaruh Mongol dari istana kerajaan Goryeo. Segera setelah melemahnya dinasti Yuan, Goryeo merebut kembali wilayah mereka yang hilang dari Kekaisaran Mongol dengan kampanye militer dan mendapatkan kembali hak kedaulatannya.

Selama era Dinasti Joseon (1392-1910), mereka mendorong peninggalan cita-cita dan doktrin Konfusianisme Korea dalam masyarakat Korea dan secara sukarela memasuki sistem Sinosentrik. Setelah dinasti Ming, yang menganggap dirinya sebagai huá (華), peradaban yang berbudaya dianggap telah runtuh di bawah invasi Qing dari Manchu, yang dianggap barbar (夷) pada tahun 1644. Ming dianggap sebagai budaya Sino sejati yang terakhir (中華).^[9]

Sinosentrisme di Joseon berakhir pada abad ke-19 ketika Kekaisaran Korea diproklamirkan oleh Kaisar Gojong. Sejak itu, Sinosentrisme, yang dikenal sebagai Junghwa-sasang (중화사상; 中華思想) di Korea, telah dianggap sebagai contoh dari delusi yang tidak bijaksana dan menghina dinasti Joseon.

Ini dimulai dengan masuknya budaya Eropa secara simultan dan menurunnya dinasti Qing pada awal abad ke-19. Itu telah dinyatakan oleh banyak sejarawan dan filsuf di Korea bahwa penerimaan Konfusianisme sebagai ideologi negara adalah kontribusi utama untuk kelemahan militer dan agresi eksternal yang dihasilkan dalam dinasti Joseon.

Vietnam (Annam) memiliki hubungan yang erat tetapi tidak selalu damai dengan Tiongkok. Vietnam adalah bagian dari berbagai dinasti dan kerajaan Tiongkok selama kurang lebih 900 tahun sebelum memperoleh kemerdekaan pada abad ke-10. Pada abad-abad berikutnya, Vietnam mengusir penjajah Tiongkok dalam beberapa kesempatan, sampai-sampai konflik dengan Tiongkok dapat dilihat sebagai salah satu tema utama dalam sejarah Vietnam.

Namun, Vietnam juga sangat sinifikasi, menggunakan Bahasa Tionghoa Klasik sebagai bahasa sastra resmi dan mengadopsi sebagian besar aspek budaya Tionghoa, termasuk sistem administrasi, arsitektur, filsafat, agama, sastra, dan bahkan pandangan budaya umum. Vietnam terus-menerus mengidentifikasi diri dalam hubungannya dengan Tiongkok, menganggap dirinya sebagai kerajaan di selatan seperti melawan Tiongkok di utara, seperti yang terlihat dalam baris ini dari sebuah puisi (dalam bahasa Tionghoa) oleh Jenderal Li Thường Kiệt (李常傑) (1019-1105): Nam Quốc sơn ha Nam Đế cư. (南國山河南帝居), yang berarti "Di atas gunung dan sungai di Selatan memerintah Kaisar Selatan".

Dalam mengadopsi adat istiadat Tionghoa, istana Vietnam juga mulai mengadopsi pandangan dunia Sinosentris selama perluasan dinasti Le dan Nguyen. "Trung Quốc" 中國 digunakan sebagai nama untuk Vietnam oleh Kaisar Gia Long pada tahun 1805.^[10] Dikatakan "Hán di hữu hạn" 漢夷有限 ("orang-orang Vietnam dan orang-orang barbar harus memiliki batas yang jelas") oleh Kaisar Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh) ketika membedakan antara Khmer dan Vietnam.^[11] Minh Mang menerapkan kebijakan integrasi akulturasi yang diarahkan pada minoritas masyarakat non-Vietnam. Thanh nhân 清人 ini digunakan untuk merujuk pada etnis Tionghoa oleh Vietnam sementara Vietnam menyebut diri mereka sebagai Hán nhân 漢人 di Vietnam pada tahun 1800-an di bawah kekuasaan Nguyễn. Kamboja secara teratur disebut Cao Man Quốc (高蠻國), negara "barbar atas". Pada 1815, Gia Long mengklaim 13 negara sebagai pengikut Vietnam, termasuk Luang Prabang, laos, Vientiane, Burma, Tran Ninh di Laos timur, dan dua negara yang disebut "Thủy Xá Quốc" dan "Hỏa Xá Quốc", yang sebenarnya adalah suku Jarai Malayo-Polinesia hidup di antara Vietnam dan Kamboja. Mencerminkan model Tionghoa, istana Vietnam berusaha mengatur penyajian penghormatan kepada istana Vietnam, partisipasi dalam perayaan Tahun Baru dan ulang tahun kaisar, serta rute perjalanan dan ukuran misi negara bagian.^[12]

Kaisar Nguyen Minh Mạng Vietnam memuluskan etnis minoritas seperti Kamboja, menyatakan warisan Konfusianisme dan dinasti Han Tiongkok untuk Vietnam, dan menggunakan istilah orang Han 漢人 (Hán nhân) untuk merujuk ke Vietnam.^[13] Minh Mang menyatakan bahwa "Kita harus berharap bahwa kebiasaan barbar mereka secara tidak sadar akan hilang, dan bahwa mereka setiap hari akan menjadi lebih terinfeksi oleh kebiasaan Han [Sino-Vietnam]."^[14] Kebijakan-kebijakan ini diarahkan pada suku Khmer dan suku-suku perbukitan.^[15] Lord Nguyen, Nguyen Phuc Chu menyebut Vietnam sebagai "orang Han" pada tahun 1712 ketika membedakan antara Vietnam dan Chams.^[16] Lord Nguyen mendirikan đồn điền setelah tahun 1790. Dikatakan "Hán di hữu hạn" 漢夷有限 ("orang Vietnam dan orang barbar harus memiliki batas yang jelas") oleh Kaisar Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh) ketika membedakan antara Khmer dan Vietnam. Minh Mang menerapkan kebijakan integrasi akulturasi yang diarahkan pada minoritas masyarakat non-Vietnam. Thanh nhân 清人 atau Đường nhân 唐人 digunakan untuk merujuk ke etnis Tionghoa oleh Vietnam sementara Vietnam menyebut diri mereka sebagai Hán dân 漢民 dan Hán nhân 漢人 di Vietnam selama tahun 1800-an di bawah kekuasaan Nguyễn.^[17] Pakaian gaya Tionghoa dipaksakan pada orang Vietnam oleh Nguyễn.^{[18][19][20][21][22][23]} Celana telah diambil oleh Putih h'mong.^[24] Celana panjang menggantikan rok tradisional para wanita dari Putih Hmong.^[25] Pakaian tunik dan celana panjang dari Han Tiongkok pada tradisi Ming dikenakan oleh orang Vietnam. Ao Dai diciptakan ketika lipatan yang pas dan ringkas ditambahkan pada tahun 1920 ke gaya Tionghoa ini.^[26] Celana dan tunik pola Tionghoa pada tahun 1774 diperintahkan oleh Nguyễn Phúc Khoát untuk mengganti pakaian Vietnam jenis sarung.^[27] Pakaian Tionghoa dalam bentuk celana panjang dan tunik diamanatkan oleh pemerintah Vietnam Nguyen. Itu sampai tahun 1920 di daerah utara Vietnam di dusun yang terisolasi memakai rok yang dipakai.^[28] Dinasti Ming Tiongkok, dinasti Tang, dan dinasti Han diperintahkan untuk diadopsi oleh militer dan birokrat Vietnam oleh Lord Nguyễn, Nguyễn Phúc Khoát (Nguyen Tong).^[29]

Pengaruh Tiongkok berkurang karena pengaruh Prancis naik pada abad ke-19, dan Vietnam akhirnya menghapuskan ujian Kekaisaran dan berhenti menggunakan aksara Han dan naskah Chữ Nôm yang terkait pada abad ke-20.

Di Jepang, nada ambivalen ditetapkan di awal hubungan dengan Tiongkok. Shōtoku Taishi (574-622), Pangeran wali penguasa Jepang, terkenal karena telah mengirim sepucuk surat kepada Kaisar Tiongkok dimulai dengan kata-kata: "Kaisar dari negeri di mana matahari terbit mengirim surat kepada Kaisar dari negeri di mana matahari terbenam untuk bertanya apakah Anda sehat" (日出處天子致書日沒處天子無恙云云). Ini umumnya diyakini sebagai asal dari nama Nihon (sumber matahari), meskipun karakter yang sebenarnya untuk Nihon (日本) tidak digunakan.

Tidak lama setelah ini, bagaimanapun, Jepang merombak seluruh negara dan aparatur administratifnya pada sistem Tiongkok di bawah Reformasi Taika (645), permulaan periode pengaruh Tionghoa pada banyak aspek budaya Jepang hingga kedutaan kekaisaran Jepang ke Tiongkok dihapuskan pada 894.

Pada tahun 1401, selama periode Muromachi (室町時代), shōgun Yoshimitsu (足利義満) memulai kembali sistem penghormatan yang tidak aktif (1401), menggambarkan dirinya dalam sebuah surat kepada Kaisar Tiongkok sebagai "Subjek Anda, Raja Jepang" sementara juga tunduk pada Kaisar Jepang. Manfaat dari sistem upeti adalah perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan itu disebut perdagangan Kangō berarti perdagangan penghitungan^[30]) dan produk Jepang diperdagangkan untuk barang-barang Tiongkok. Hubungan ini berakhir dengan utusan terakhir biksu Jepang Sakugen Shūryō pada tahun 1551,^[31][32] yang merupakan era Ashikaga Yoshiteru, termasuk penangguhan 20 tahun oleh Ashikaga Yoshimochi.^{[butuh klarifikasi]} Kedutaan-kedutaan ini dikirim ke Tiongkok pada 19 kesempatan.

Pada tahun-tahun 1592-1593 Toyotomi Hideyoshi, setelah menyatukan Jepang, mencoba menaklukkan Korea sebagai awal untuk menaklukkan Ming Tiongkok. Upaya menaklukkan "semua di bawah langit" (konsep sinosentris yang mengidentifikasi Tiongkok sebagai "dunia") berakhir dengan kegagalan.

Tanggapan Jepang terhadap konsep-konsep Sinosentris tidak selalu begitu mudah. Invasi Mongol pada tahun 1274 dan 1281 membangkitkan kesadaran nasional dari peran kamikaze (神風) dalam mengalahkan musuh. Kurang dari lima puluh tahun kemudian (1339-43), Kitabatake Chikafusa menulis Jinnō Shōtōki (神皇正統記, 'Chronicle of the Direct Descent of Divine Sovereigns') yang menekankan keturunan dewa dari garis kekaisaran. Jinnō Shōtōki memberikan pandangan sejarah Shinto yang menekankan sifat ilahi Jepang dan supremasi spiritualnya atas Tiongkok dan India.

Dalam era Tokugawa, studi tentang Kokugaku (国学) muncul sebagai upaya untuk merekonstruksi dan memulihkan akar asli asli budaya Jepang, khususnya Shinto, tidak termasuk elemen-elemen kemudian yang dipinjam dari Tiongkok. Pada tahun 1657, Tokugawa Mitsukuni mendirikan Sekolah Mito, yang ditugasi menulis sejarah Jepang sebagai contoh sempurna dari "bangsa" di bawah pemikiran Konfusianisme, dengan penekanan pada pemerintahan terpadu oleh para kaisar dan penghormatan terhadap istana kekaisaran dan dewa-dewa Shinto.

Dalam sebuah penegasan yang ironis dari semangat Sinosentrisme, pernyataan-pernyataan bahkan didengar bahwa Jepang, bukan Tiongkok, adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan Tiongkok. Alasannya termasuk bahwa Wangsa Kekaisaran Jepang tidak pernah mati dibandingkan dengan kebangkitan dan kejatuhan raja Tiongkok di masa lalu, dan bahwa Jepang bebas dari barbarisme seperti adopsi paksa Dinasti Qing antrean Manchu dan pakaian pada Han Tiongkok setelah tahun 1644. Dikombinasikan dengan Shinto, muncullah konsep "Shinkoku/Kerajaan Ilahi"(神國). Pada awal periode Edo, Neo-Konfusianisme Yamaga Sokō menegaskan bahwa Jepang lebih unggul daripada Tiongkok dalam hal Konfusianisme dan lebih pantas mendapatkan nama "Chūgoku". Cendekiawan lain mengambil ini, terutama Aizawa Seishisai, seorang penganut Sekolah Mito, di saluran politiknya Shinron (新論 New Theses) pada tahun 1825.

Sebagai negara yang telah banyak memperoleh keuntungan dengan mengalahkan kekuatan Tiongkok di Asia Timur, Jepang di masa yang lebih baru mungkin paling gigih dalam mengidentifikasi dan menghancurkan apa yang dengan tegas disebut sebagai Chūka shisō (中華思想), yang secara longgar berarti 'ideologi Zhonghua'. Salah satu manifestasi perlawanan Jepang terhadap Sinosentrisme adalah desakan selama bertahun-tahun pada awal abad ke-20 dalam menggunakan nama Shina (支那) untuk Cina, berdasarkan pada kata Barat 'Cina', dalam preferensi untuk Chūgoku (中国 Sentral Negara) yang dianjurkan oleh orang Tionghoa sendiri.

Contoh lain adalah pernyataan, yang didengar di antara beberapa komentator di Tiongkok, bahwa depopulasi umum dan serbuan ras dari utara selama era Tiga Kerajaan (三国) menyebabkan penggantian maya dari ras Tionghoa asli oleh non-Tionghoa.^[33] Dorongan umum dari pernyataan semacam ini adalah menolak keberlangsungan peradaban Tiongkok "murni" dan mendiskreditkan pernyataan Tiongkok modern dan menarik bagi sejarah kuno mereka.

Tidak seperti negara-negara Asia Timur, yang dikomunikasikan dalam bahasa Tionghoa tertulis, Birma menggunakan bahasa tulisan yang berbeda dalam komunikasinya dengan Tiongkok. Sementara Cina secara konsisten menganggap Birma sebagai bawahan, catatan Birma menunjukkan bahwa Birma menganggap dirinya setara dengan Tiongkok. Di bawah interpretasi Birma, Birma adalah "adik laki-laki" dan Cina adalah "kakak laki-laki".^[34]

Thailand selalu menjadi bawahan Tiongkok sebagai bawahan atau negara bagian Dinasti Sui sampai Pemberontakan Taiping dari akhir dinasti Qing pada pertengahan abad ke-19.^[35] Kerajaan Sukhothai menjalin hubungan resmi dengan Dinasti Yuan pada masa pemerintahan Raja Ram Khamhaeng.^[36] Wei Yuan, sarjana Tiongkok abad ke-19, menganggap Thailand sebagai yang terkuat dan paling setia dari anak-anak sungai Asia Tenggara di Tiongkok, mengutip saat ketika Thailand menawarkan untuk menyerang Jepang secara langsung untuk mengalihkan Jepang dalam invasi mereka yang direncanakan Korea dan daratan Asia, sebagai serta tindakan kesetiaan lain terhadap Dinasti Ming.^[37] Thailand menyambut dan terbuka bagi imigran Tionghoa, yang mendominasi komersial dan perdagangan, dan mencapai posisi tinggi di pemerintahan.^[38]

Sri Lanka adalah sebuah negara bagian dari dinasti Ming selama bertahun-tahun. Selama periode inilah hegemoni Tiongkok paling berdampak pada politik dan perdagangan Sri Lanka.^[39] Raja Sri Lanka memberi penghormatan kepada para kaisar Tiongkok dalam bentuk mutiara, Filigrana emas, permata, gading dan kelambu. Terutama, Parakramabahu VI Kotte menjalin hubungan dengan Tiongkok pada tahun 1416 untuk menenangkan Kaisar Yongle dan untuk memenangkan dukungannya dan mengintegrasikan dirinya dengan kaisar Tiongkok setelah Perang Ming–Kotte.^[40] Sri Lanka, seperti Jepang, dianggap yuanyi (orang asing jarak jauh; 遠夷) di jueyu (wilayah terpencil; 絕域) di bawah Sistem Tributaris Kekaisaran Tiongkok.^[41]

Pertemuan resmi paling terkenal antara Sinosentrisme dan Eropa yang dirayakan Kedutaan Macartney dari tahun 1792-93, yang berusaha membentuk kehadiran Inggris permanen di Peking dan membuka hubungan perdagangan. Penolakan Kaisar Tiongkok terhadap tawaran Inggris dan penolakan Inggris untuk bersujud kepada Kaisar Cina telah menjadi legenda dalam budaya rakyat Tiongkok. Menanggapi permintaan Inggris untuk mengakui Macartney sebagai duta besar, Kaisar menulis:

Kekaisaran Surgawi, yang berkuasa di dalam empat lautan, hanya berkonsentrasi untuk melaksanakan urusan Pemerintah dengan benar... Kami tidak pernah menghargai artikel yang cerdik, juga kami tidak memiliki kebutuhan sedikit pun dari manufaktur negara Anda, oleh karena itu Wahai Raja,berkenaan dengan permintaan Anda untuk mengirim seseorang untuk tetap berada di ibu kota, yang tidak selaras dengan peraturan Kekaisaran Surgawi - kami juga merasa sangat tidak menguntungkan negara Anda.

Setengah abad kemudian, Eropa Barat memaksa masuk melalui Perang Opium. Dipimpin oleh Inggris, satu kekuatan barat setelah yang lain memberlakukan perjanjian tidak setara di Tiongkok, termasuk ketentuan ekstrateritorialitas yang mengecualikan Eropa dari penerapan hukum setempat.

Dalam arti budaya, Sinosentrisme mengacu pada kecenderungan untuk menganggap budaya Tionghoa sebagai lebih kuno dari atau lebih unggul dari budaya lain. Ini sering melibatkan negara tetangga sebagai cabang budaya belaka Tionghoa. Dimensi geografis Sinocentrisme tradisional disorot oleh reaksi Tiongkok terhadap publikasi peta dunia pertama oleh Yesuit Matteo Ricci (1552-1610):

Akhir-akhir ini Matteo Ricci menggunakan beberapa ajaran palsu untuk membodohi orang, dan para sarjana dengan suara bulat mempercayainya...mengambil contoh posisi Tiongkok di peta. Dia menempatkannya bukan di pusat tetapi sedikit ke Barat dan condong ke utara. Ini sama sekali jauh dari kebenaran, karena Tiongkok harus berada di pusat dunia, yang dapat kita buktikan dengan satu fakta bahwa kita dapat melihat Bintang Utara beristirahat di puncak surga pada tengah malam. Bagaimana Tiongkok dapat diperlakukan seperti negara kecil yang tidak penting, dan ditempatkan sedikit ke utara seperti di peta ini?^[42]

Pada akhir periode Ming dan Qing, ada kepercayaan di kalangan budaya Tionghoa bahwa pengetahuan yang memasuki Tiongkok dari Barat sudah ada di Tiongkok di masa lalu. Kecenderungan pemikiran ini dikenal dalam bahasa Tionghoa sebagai xi xue zhong yuan (西學中源, secara harfiah 'pengetahuan Barat memiliki asal-usul Tionghoa'). Xi xue zhong yuan adalah cara untuk tidak hanya meningkatkan prestise dari pembelajaran Tiongkok kuno, tetapi juga pembelajaran Barat dan membuatnya lebih diterima oleh orang Tionghoa pada waktu itu. Salah satu contoh terkenal adalah Chouren Zhuan (疇人傳, "Biografi Astronom dan Matematikawan"), sebuah buku oleh sarjana Dinasti Qing, Ruan Yuan yang mengadopsi sudut pandang bahwa beberapa ilmu pengetahuan Barat memiliki asal Tiongkok kuno. Sarjana seperti Ruan melihat astronomi dan matematika sebagai kunci untuk mengartikan klasik kuno. Hingga Perang Sino-Jepang, beberapa intelektual percaya bahwa beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Eropa sebenarnya kehilangan pengetahuan Tiongkok kuno. Orang Tionghoa telah meninggalkan gagasan xi xue zhong yuan sejak awal abad ke-20.

Budaya Sinosentrisme aadalah inti politik dan budaya kawasan ini: bahasa Tionghoa tradisional dan sistem penulisan, bingkai ideologis dari tatanan sosial dan kekeluargaan Konfusius; sistem hukum dan administrasi; Agama Buddha dan seni historioprafi digunakan di Tiongkok, semenanjung Korea, dan juga Vietnam.^[43]

Pengikut ajaran Buddha Tiongkok adalah beberapa kritikus Sinosentrisme paling sengit, karena mereka mengikuti agama yang berasal dari India, bukan dari Tiongkok. Biksu Zhiyi (538-597 M) menyebut Tiongkok sebagai "Zhendan" (震旦震旦), bukan oleh julukan apa pun yang menekankan sentralitas Tiongkok, seperti Zhongguo atau Zhonghua. "Zhendan" berasal dari transkripsi kata Sansekerta untuk Tiongkok, "Cinisthana". Nama anti-Sinosentris lain untuk Tiongkok yang digunakan oleh umat Buddha adalah"negara Han" (漢国漢国) atau "wilayah Han".^[44] Bereaksi terhadap rasa tidak aman terhadap agama-agama asli dari Konghucu dan Taoisme, umat Buddha di Tiongkok menegaskan bahwa Konfusianisme dan Yan Hui adalah avatar Buddha, dan bahwa Konfusianisme hanyalah cabang dari agama Buddha. Ketika umat Buddha memiliki pengaruh di istana, seperti dalam Dinasti Tang dan Yuan yang dipimpin minoritas, mereka berhasil membujuk pemerintah kekaisaran untuk menyensor dan menghancurkan teks-teks Taoisme. Mereka terutama membenci Huahujing, yang membuat argumen yang berlawanan dengan agama Buddha; bahwa agama Buddha adalah cabang Taoisme.^[45]

Liu Ji, salah satu penasehat utama Zhu Yuanzhang (pendiri dinasti Ming) pada umumnya mendukung gagasan bahwa sementara orang Tionghoa dan non-Tionghoa berbeda, mereka sebenarnya sama. Karena itu Liu berdebat melawan gagasan bahwa orang Tionghoa lebih unggul dari orang lain.^[46]

Secara budaya, salah satu serangan paling terkenal di Sinocentrism dan keyakinan yang terkait dibuat oleh penulis Lu Xun di The True Story of Ah Q, menyindir cara konyol di mana protagonis menyatakan "kemenangan spiritual" meskipun dipermalukan dan dikalahkan.^[47]

Model hubungan politik Sinosentrik dan kepercayaan Sinosentrik dalam superioritas budaya (terutama melawan Barat) berakhir pada abad ke-19. Ideologi Sinosentrik mengalami pukulan lebih lanjut ketika Kekaisaran Jepang, setelah mengalami Restorasi Meiji, mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Akibatnya, Tiongkok mengadopsi sistem Westfalen dari negara-negara independen yang sama. Dalam kebijakan luar negeri Tiongkok modern, Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan berulang kali bahwa ia tidak akan pernah mencari hegemoni (永不称霸).^[48] Namun, beberapa percaya ada orang Tionghoa yang masih memegang keyakinan Sinosentrik .^[49]

Orang-orang yang datang dari utara, seperti Xianbei, Jurchen, Mongolia,^[50] atau Manchu, cukup siap menempatkan diri mereka di pusat model, meskipun mereka tidak selalu berhasil. Kekaisaran Xianbei selama Dinasti Selatan dan Utara, misalnya, menganggap rezim Tiongkok Han di Tiongkok selatan sebagai "orang barbar" karena mereka menolak untuk tunduk pada pemerintahan Xianbei. Demikian pula, Dinasti Qing Manchu menganggap gelombang awal serangan Eropa selama pertengahan abad ke-19 sebagai "orang barbar".

Sinosentrisme juga tidak identik dengan nasionalisme Tiongkok. Dinasti berturut-turut dalam sejarah Tiongkok adalah Sinosentrik dalam arti bahwa mereka menganggap peradaban Tiongkok menjadi universal dalam jangkauan dan penerapannya.^{[butuh rujukan]} Nasionalisme Tiongkok, sebaliknya, adalah konsep yang lebih modern yang berfokus terutama pada gagasan yang bersatu, kohesif, dan bangsa Tionghoa yang kuat, sebagai salah satu negara di dunia.

• Sinologi
• Lingkungan kebudayaan Asia Timur

• Public Secrets: Geopolitical Aesthetics in Zhang Yimou’s Hero
• Origin of Vietnam name Diarsipkan 2011-10-16 di Wayback Machine.
• The Rise of East Asia and the Withering Away of the Interstate System
• Sinocentrism or Paranoia?
• Suzerain and Vassal, or Elder and Younger Brothers: The Nature of the Sino-Burmese Historical Relationship Diarsipkan 2009-02-17 di Wayback Machine.