Pada tanggal 30 Mei 1992, DK PBB, yang diketuai oleh Dubes Austria, dalam sidang daruratnya untuk membahas situasi di Yugoslavia, telah mengeluarkan resolusi yang mengenakan sanksi total terhadap Republik Federal Yugoslavia cq Serbia dan Montenegro yang dituduh paling bertanggung-jawab dan mendorong berkobarnya perang saudara, serta dianggap melancarkan aksi agresi terhadap Bosnia Herzegovina.
Resolusi yang diprakarsai oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Maroko, Hungaria dan dari 15 anggota Dewan (hanya RRT dan Zimbabwe yang abstain), akhirnya mengesyahkan resolusi, dan berlaku semenjak ditetapkan. Batas waktu pelaksanaannya tidak ditentukan, akan tetapi pada tanggal 22 Juni 1992, tiap-tiap negara harus melaporkan hasil pelaksanaannya, apakah Pemerintah Yugoslavia telah mengadakan perubahan sikap. Resolusi menetapkan antara lain:
a. Melarang setiap hubungan apapun dengan Republik Federal Yugoslavia.
b. Melarang untuk mengangkut semua jenis barang yang berasal dari Republik Federal Yugoslavia.
c. Membekukan semua dana dan uang serta uang Serbia dan Montenegro yang disimpan di luar negeri.
d. Melarang setiap penanaman modal dalam perekonomian Serbia dan Montenegro.
e. Agar mencabut izin terbang bagi semua pesawat terbang yang datang atau menuju Yugoslavia. Terkecuali penerbangan humaniter yang izinnya diusahakan terlebih dahulu.
f. Melarang partisipasi olahragawan Serbia dan Montenegro dipertandingan-pertandingan internasional.
g. Menghentikan semua kerjasama ilmiah, teknik dan budaya dengan Republik Federal Yugoslavia.
h. Agar jumlah anggota perwakilan Yugoslavia di luar negeri dikurangi.
Resolusi ini didasarkan pada pasal 7 Piagam PBB yang mengancam untuk "mengenakan hukuman terberat kepada sesuatu negara yang telah melanggar perdamaian dan keamanan internasional", dan juga memberi wewenang "kemungkinan pelaksanaan intervensi militer sekiranya sanksi ekonomi tidak memberikan hasil yang diharapkan".
Resolusi No. 820 tanggal 18 April 1993. DK PBB kembali mengangkat suatu resolusi baru untuk peningkatan pengetatan sanksi terhadap RFY yang akan berlaku mulai tanggal 26 April 1993 jika pihak Serbia Bosnia Herzegovina tidak menanda-tangani paket perdamaian sesuai konsep "Vance - Owen". Pengangkatan resolusi baru tersebut dilakukan setelah melalui suatu perdebatan sengit di antara para anggota DK PBB. Dalam pemungutan suara untuk pengangkatan resolusi tersebut 13 suara menyetujui sementara 2 suara abstain (Rusia dan Cina). Sebelum dilakukan pemungutan suara, wakil delegasi Rusia, Brasil, Tanjung Verde, Spanyol, Selandia Baru, dan Jibuti telah meminta suatu sidang darurat, sementara Duta Besar Inggris, AS, Venezuela, China, Jepang dan Hungaria mempertegas sikapnya setelah dilakukan pemungutan suara.
Pengangkatan resolusi itu sebagai akibat pihak Serbia Bosnia Herzegovina telah mengabaikan seruan-seruan masyarakat internasional. Jika paket perdamaian yang diusulkan oleh Vance-Owen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka secara perlahan-lahan keputusan-keputusan terhadap sanksi RFY akan di revisi. Pada prinsipnya pengetatan sanksi tersebut adalah peningkatan sanksi-sanksi yang telah diberlakukan, yaitu pengetatan melalui darat, laut dan udara.
