Pada Januari 2017, beberapa hari setelah pemerintahan Partai Sosial Demokrat pimpinan Sorin Grindeanu dilantik, protes massal terjadi di seluruh Rumania menentang rancangan undang-undang peraturan pemerintah yang diusulkan oleh Kementerian Kehakiman mengenai grasi terhadap terpidana tertentu, dan amendemen KUHP Rumania (terutama mengenai penyelewengan kekuasaan).[5]
Meskipun muncul reaksi negatif dari lembaga-lembaga hukum dan masyarakat, pemerintahan yang baru dilantik diam-diam[6] menyetujui sebuah peraturan yang mengubah KUHP dan Undang-Undang Prosedur Pidana pada malam tanggal 31 Januari, sehingga mengabaikan konsultasi publik yang berlangsung dan protes.[7] Penentang menuduh peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendekriminalisasi korupsi pemerintah, dan membantu ratusan politisi sekarang dan sebelumnya melarikan diri dari investigasi kriminal yang sedang berlangsung dan/atau hukuman penjara.[8] Reaksi segera muncul dari segala lapisan masyarakat.
Segera setelah diumumkan bahwa peraturan disahkan, lebih dari 25.000 orang melakukan protes pada malam itu. Protes membludak pada hari berikutnya menjadi lebih dari 300.000 orang di seluruh negara, menjadikannya protes terbesar sejak kejatuhan komunisme dan penggulingan Nicolae Ceaușescu.[9] Protes telah berlangsung setiap hari sejak itu dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 Februari ketika antara 500.000 dan 600.000 orang melakukan protes di seluruh negeri, sehingga menjadi yang terbesar dalam sejarah Rumania.[10][11]
Sejauh ini, demonstran telah berhasil memaksa pemerintah untuk membatalkan peraturan yang dipertentangkan (dengan persetujuan dari Parlemen Rumania,[12] dan Florin Iordache, yang sebagai Menteri Kehakiman secara resmi bertanggung jawab karena mengajukan peraturan, telah mengundurkan diri atas skandal yang terjadi.[13]
Latar belakang
Meskipun pemerintah berulang kali membantah bahwa rancangan undang-undang peraturan pemerintah mengenai grasi dan amnesti terhadap terpidana, rumor kuat beredar di media bahwa pemerintah bermaksud untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 18 Januari 2017, hanya beberapa hari setelah pemerintah dilantik.[14] Karena pemerintah tidak mempublikasikan agenda rapat pemerintah untuk hari itu, Presiden mengambil inisiatif sendiri untuk menghadiri dan memimpin rapat tersebut, sebagaimana diatur oleh Pasal 87 Konstitusi.[15] Setelah rapat pribadi antara Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Kehakiman, rapat pemerintah diselenggarakan dan dipimpin oleh Presiden bersama dengan Perdana Menteri.[15] Meskipun muncul upaya awal Perdana Menteri untuk mengadang kehadiran pers dan menghindari pokok pembahasan berikutnya, Presiden mengumumkan kepada media bahwa kenyataanya terdapat dua rancangan undang-undang mengenai grasi terhadap pidana dan amendemen KUHP.[16] Lebih lanjut dia mengumumkan bahwa Perdana Menteri meyakinkannya bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak akan disahkan tanpa proses yang transparan, termasuk konsultasi dengan lembaga hukum yang relevan, serta masyarakat.[15]
Segera setelah rapat pemerintah, Kementerian Kehakiman mempublikasikan rancangan undang-undang di situsnya dan mengirimnya ke lembaga hukum yang relevan untuk konsultasi. Alasan utama yang dinyatakan pemerintah untuk rancangan undang-undang tersebut adalah bahwa penjara yang penuh sesak dan untuk menghindari pembayaran denda kepada ECHR, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki kondisi di penjara.[17]
Protes
18 Januari
Mengingat reaksi publik terhadap peristiwa pada hari Rabu, protes dadakan di beberapa kota diorganisasi melalui media sosial menentang rancangan undang-undang yang diusulkan.[18]
Sekitar 5.000 orang melakukan protes di seluruh Rumania, dengan hampir 4.000 pengunjuk rasa di Bukares melakukan pawai protes dari Alun-Alun Universitas menuju pusat pemerintahan di Lapangan Victory.[19]
22 Januari
Setelah mobilisasi yang signifikan di media sosial setelah protes awal, lebih dari 30.000 orang melakukan protes pada tanggal 22 Januari di Bukares.[20] Presiden Klaus Iohannis berpartisipasi dalam acara ini untuk menunjukkan solidaritasnya dengan para pengunjuk rasa, dan mengumumkan kepada wartawan bahwa "sebuah geng politisi yang memiliki masalah dengan hukum ingin mengubah undang-undang dan melemahkan negara hukum, dan hal ini tidak dapat diterima...rakyat Rumania benar-benar marah."
[17]Liviu Dragnea, pemipin PSD, bereaksi dengan menuduh Iohannis memimpin sebuah Mineriadă dan melabelkan protes sebagai awal dari sebuah kudeta.[5] Pemimpin USR, Nicusor Dan, dan pemimpin sementara PNL, Raluca Turcan, juga hadir dalam protes untuk memberi dukungan kepada para demonstran.
Lebih dari 5.000 orang juga berpartisipasi dalam protes di Cluj-Napoca, dan 4.000 demonstran lainnya di Timisoara (bersama-sama dengan wali kotanya).[21][22] Ada juga protes yang menjadi perhatian di Sibiu, Iasi, Brasov, Bacau, dan Constanta, serta pertemuan solidaritas di Kopenhagen, Paris, London, dan Haugesund (di Norwegia).[23]
29 Januari
Demonstran di Alun-Alun Universitas, Bukares, 29 Januari.
Dalam apa yang digambarkan sebagai "protes terbesar setelah Revolusi",[24] puluhan ribu orang turun lagi ke jalan-jalan di kota-kota utama Rumania. Lebih dari 50.000 orang menghadiri protes di Bucharest, sementara puluhan ribu demonstran tercatat di seluruh bagian lain negara. Misalnya, sekitar 10.000 orang turun ke jalan-jalan di Cluj-Napoca.[25] Total lebih dari 90.000 orang menghadiri protes, menurut perkiraan oleh stasiun televisi Digi24.[24]
