Auditorat Utama Keuangan Negara III

Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2024
Susunan organisasi
Auditor Utama	Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanju.. S.E., M.Sc., CSFA, CPA, Ak., CFrA, Asean CPA
Kepala Sekretariat	Mukti Anekda S.E., M.M.
Kepala Auditorat
Auditorat III.A	Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si., CFE, CA, CSFA
Auditorat III.B	Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA
Auditorat III.C	Indria Syzinia S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA
Auditorat III.D	Poegoeh Yoedo Roesmanto S.ST., M.E. , CSFA, ACPA, CPA, CA, Ak.
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Situs web
https://www.bpk.go.id/

Auditorat Utama Keuangan Negara III (disingkat AKN III) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota III BPK. AKN III dipimpin oleh seorang Auditor Utama.^[1]

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.^[1]

Dalam melaksanakan tugas, AKN III menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN III;
3. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN III maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN III;
5. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
6. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
9. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
10. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
11. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN III yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
13. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III; dan
14. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur organisasi AKN III terdiri dari^[1]:

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran serta Otorita Ibu Kota Nusantara)
9. Sekretariat Kabinet
10. Lembaga Administrasi Negara
11. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
12. Ombudsman Republik Indonesia
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
15. lembaga terkait di lingkungan entitas

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5. Kementerian Pariwisata
6. Kementerian Sosial
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11. lembaga terkait di lingkungan entitas

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5. Badan Tenaga Nuklir Nasional
6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
12. Arsip Nasional Republik Indonesia
13. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
14. lembaga terkait di lingkungan entitas

Auditorat III.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Badan Kepegawaian Negara
4. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. BPJS Ketenagakerjaan
7. lembaga terkait di lingkungan entitas

Sekretariat AKN III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN III.

• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia