Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Peraturan BPK RI Tahun 2022
Susunan organisasi
Anggota VI BPK RI	Drs. H. Fathan Subchi, S.Ag, M.AP.
Auditor Utama	Dr. Laode Nusriadi S.E., M.Si., Ak, CA, CPA, CFrA, CSFA, CertDA, ACPA, FCPA
Kepala Sekretariat	Victor Martua Pinondang S.E., Ak., MAB, CA, ACPA, CFrA, CertDA, CertSF, CSCU, CertIA
Kepala
Auditorat VI.A	Thomas Ipoeng Andjar Wasita S.E., M.M., CSFA
Auditorat VI.B	Suparwadi SE, M.M., Ak.
Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan	-
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	M. Ali Asyhar S.E., Ak., CSFA, CA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Ruben Artia Lumbantoruan M.Si, Ak., CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CertDA, CFrA, CSCU, CertIA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	I Putu Wisudhantara S.E., M.M., ERMAP, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	Binsar Karyanto p. S.T., M.M., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	Andriyanto S.E., Ak., M.A.B., CA, ACPA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak.
BPK Perwakilan Provinsi Papua	Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFrA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Bali	I Gusti Ngurah Satria Perwira S.E., M.M., Ak, CA, CSFA
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Situs web
https://www.bpk.go.id/

Auditorat Utama Keuangan Negara VI (disingkat AKN VI) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. AKN VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama.[1]

Tugas dan fungsi

Tugas

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, AKN VI menyelenggarakan fungsi[1]:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VI;
3. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
4. pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI;
5. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
6. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
9. penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
10. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
11. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan;
13. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas AKN VI;
14. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan
15. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi AKN VI terdiri dari[1]:

Auditorat VI.A

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Auditorat VI.B

Auditorat VI.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan

Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI.

Sekretariat AKN VI

Sekretariat AKN VI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN VI.

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua antara lain:

• BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
• BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
• BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
• BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
• BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
• BPK Perwakilan Provinsi Bali;
• BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
• BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur);
• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
• BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
• BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
• BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
• BPK Perwakilan Provinsi Papua;
• BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

Lihat pula

• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Referensi

1. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.