Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi Pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik sebagaimana dalam paham negara kita adalah negara demokrasi yang mana peranan masyarakat dalam hal ini DPRD melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.  Kedudukan kepala daerah sebagai anggota partai politik dengan menitik beratkan pada pengawasan DPRD Melalui lembaga legislatif inilah dapat di lihat pelaksanaan fungsi DPRD sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah baik secara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi dan berkeadilan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yakni adanya teori dan konsep yang di kemukakan oleh pendapat para ahli dan perundang-undangan. berdasarkan teori yakni trias politika yang di kemukakan oleh John Locke (16321704), dan ahli filsuf Monstequieu pada tahun 1748.  Adapun hasil dari penelitian ini, berdasarkan isu yang berkembang bahwa ada beberapa daerah yang kepala daerah yang masih menggunakan hak progresifnya berdasarkan kebijakan partai politik menjadi wadah organisasinya. Sehingga segala keputusan berdasarkan asumsi-asumsi dari pada partai pendukung atas kebijakan pemerintah saat ini. Seperti di kabupaten Konawe kepala daerah di usung dari partai PAN, Kabupaten Konawe Selatan di usung dari partai GOLKAR dan kabupaten Bombana di usung oleh Partai PAN yang mana masing-masing dari kepala daerah memiliki hak untuk menentukan Kedudukan Ketua DPRD dari partai yang sama.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik karena dalam hal ini DPRD sebagai media kontrol masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan kepala daerah menuju pemerintahan yang baik.

Informasi yang terkait dengan Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pesawat pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sistem pengawasan tergantung otomatis–siaran Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Deputi Bidang Pengawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawa…

san komputer dan jaringan Kapal pengawas perikanan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Subkomite Pengawasan dan Investigasi Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Kapitalisme pengawasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Subkomite Pengawasan Sains, Antariksa, dan Teknologi DPR Amerika Serikat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kamera Pengawas Terawas, Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Musi Rawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Awas (lagu) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pengawasan Covid-19 Pengawas sekolah Asas Internasional tentang Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Komunikasi Komisi Pengawas Nasional Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surveilans penyakit Dewan Pengawas Olahraga Bangladesh Perawas, Tanjung Pandan, Belitung Awas! Recent Art from Indonesia Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Pengawas Obat Eropa Kamera Pengawas Bersuara Panitia Pengawas Pemilihan Komite Basel Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara Suku Tengah Lakit