Perencanaan jaringan irigasi pada dua tahun terakhir ini mengalami perubahan, yaitu dengan melibatkan unsur Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada proses perencanaannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari inpres No. 3 tahun 1999 tentang Reformasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi. Pada prinsipnya suatu jaringan irigasi teknis yang sudah ada dilakukan rehabilitasi/up grading, dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi jaringan yang ada agar tercapai efisiensi pemakaian air. Setelah proses desain dan masa konstruksi dapat dilakukan pada suatu wilayah daerah/sistem irigasi tertentu, kemudian dilakukan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI). Dengan telah dilakukannya penyerahan pengelolaan irigasiini nantinya, maka berarti pengelolaan jaringan irigasi akan diserahkan secara penuh kepada petani (P3A dan Gabungan P3A). Dari pemikiran ini, maka suatu perencanaan/desain irigasi partisipatif akan terkait dua aspek sekaligus yaitu aspek non teknis dengan melibatkan langsung P3A/Gabungan P3A mulai dari awal proses perencanaan dan aspek teknis yang menggunakan buku pegangan yang ada dengan melibatkan Dinas Pengairan setempat. Pembahasan pada rencana operasi dimulai dari tinjauan tentang persediaan dan kebutuhan air, rencana tanam dan kalender tanam; rencana operasi yang meliputi sistem pembagian air baik pada saat ini maupun yang diusulkan. Pada tahap berikutnya, P3A/Gabungan P3A harus dapat menangani permasalahan teknis baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan operasional melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama pengelolaan (KSP). Dengan metode Pemahaman Partisipasi Kondisi Pedesaan (PPKP) petani/P3A diberdayakan untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

Informasi yang terkait dengan PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PARTISIPATIF, TINJAUAN RENCANA OPERASI, D.I.JETIS, KABUPATEN SRAGEN

Perencanaan Perencanaan perkotaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Daftar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Perencanaan agregat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Inspektorat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Kementerian Perencanaan M…

esir Ketua Deputi Komisi Perencanaan Daftar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Perencanaan strategis Kawasan Perencanaan di Singapura Ekonomi terencana Komisi Perencanaan (India) Perencanaan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan tata ruang Kementerian Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daftar Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kota terencana Perencanaan transportasi Perencanaan pemanfaatan lahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ekonomi terencana tipe Soviet Pembunuhan berencana Perencanaan sosial Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Perencanaan keseimbangan material Perencanaan terdesentralisasi (ekonomi) Proses perencanaan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Perencanaan keuangan Staf Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Perencanaan Tapak Perencanaan kelangsungan bisnis Perencanaan daerah perkotaan pada zaman Mesir kuno Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Departemen Perencanaan New South Wales Pegunungan Ural dalam perencanaan Nazi Perencana kota Staf Pe