Dia Cahyani, AgusYulianto, S.H.,M.H., Dr. IwanPermadi, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : diacahyani94@gmail.com   ABSTRAK Dalam Penulisan Skripsi ini dibahas tentang pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Perguruan Tinggi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan wawancara dengan jenis penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Tulisan ini akan membahas tentang pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Perguruan Tinggi berdasarkan pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Perguruan Tinggi, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di kawasan Perguruan Tinggi kurang maksimal, hal ini tampak pada data hasil razia pedagang kaki lima yang telah melalui proses sidang. Pada data tersebut kawasan perguruan tinggi tampaknya kurang mendapatkan perhatian. Selain itu kesadaran hukum yang dimiliki oleh pedagang kaki lima sangatlah minim sehingga dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mengalami kesulitan.   Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja, Tata Ruang

Informasi yang terkait dengan PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERGURUAN TINGGI (Studi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang)

Pengendalian mutu Pengendalian intern Pengendalian proses Sistem pengendalian manajemen Pengendalian kas Sistem pengendalian anggaran Sistem pengendalian sosial Pengendalian banjir Pengendalian hama Pengendalian unsur dalam serial Avatar: The Legend of Aang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian Sungai Donau di Wina Pengendalian bahaya Covid-19 di tempat kerja Pengendalian diri Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Pengendalian kerusuhan Standar Pengendalian Mutu Pengendalian sosial Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Retribusi pengendal…

ian lalu lintas Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Analisis bahaya dan pengendalian titik kritis Pengendalian hama biologis Pengendalian vektor Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional Pengendalian parkir Pengendalian banjir IKN Pengendalian mikroba Pengendalian harga Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Pengendalian perhatian Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa Pengendalian gulma Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Manajemen hama terpadu Masalah pengendalian persediaan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Pengendalian panas wahana antariksa Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balai Pengendalian Perubahan Iklim Pengendalian kerumunan Konferensi Tingkat Tinggi Vladivostok tentang Pengendalian Senjata Direktorat Jenderal Pengelolaan D