Era globalisasi saat ini, media tidak lagi hanya menjadi mesin ideologi informasi yang memiliki spektrum tanggung jawab sosial dan partisipasi politis dalam mengritisi kebijakan-kebijakan penguasa. Tetapi media pun telah menjadi mesin pencetak uang dan modal, tak ubahnya seperti lembaga-lembaga bisnis yang lain. Ideologi bisnis bergerak koheren dengan ideologi politik, sosial-budaya, agama. Bahkan, tidak sedikit kasus kepentingan bisnis menjadi yang terdepan, sehingga menarik untuk ditelaah. Gerakan reformasi berhasil mendorong setidaknya dua perubahan yang signifikan Pertama, era kebebasan pers yang menggantikan tirania utoritatif  Kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah agenda otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi. Media lokal dapat memainkan berbagai macam peran yang disesuaikan dengan tujuan pokok diberlakukannya desentralisasi. Kasus menarik yang terjadi pada media lokal tersebut. Kemunculan Harian Banten (sekarang Radar Banten) pada 2 juni 2000 di kelola PT Wahana Semesta Banten mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar (market niche), dalam perjalanannya organisai media dan para pekerjanya dihadapkan banyaknya tekanan permasalahan kasus yang muncul, baik tekanan dari pemilik modal maupun tekanan dari ekternal lingkungan penguasa daerah. Hal tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap dan menjelaskan Kekuasaan Pemilik Modal Dalam Struktur Kapitalisme Media pada proses produksi konten di surat kabar Radar Banten. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media di surat kabar Radar Banten?, bagaimana kekuasaan pemilik modal dalam proses produksi konten headline, opini, iklan di Surat kabar Radar Banten. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis pendekatan penelitain kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus, teori yang digunakan ekonomi politik media Goulding and Mourdok Informan utama merupakan General Manajer, Sumber data diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkap dan menjelaskan bagaimana kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media bekerja.

Informasi yang terkait dengan KEKUASAAN PEMILIK MODAL DALAM STRUKTUR KAPITALISME MEDIA (Studi Ekonomi Politik Produksi Konten Surat Kabar Radar Banten)

Kekuasaan Kekosongan kekuasaan Pemisahan kekuasaan Keseimbangan kekuasaan Kekuasaan kehakiman di Indonesia Tibet di bawah kekuasaan Yuan Kekuasaan kehakiman di Polandia Tibet di bawah kekuasaan Qing Daftar Penguasa Britania Raya menurut masa kekuasaan Korea di bawah kekuasaan Yuan Kekuasaan temporal Takhta Suci Kekuasaan politik Kekuasaan Presiden Singapura Jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda Konsep kekuasaan Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja Kekuasaan (hubungan internasional) Kuasa Ilahi Surat kuasa Politik kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan Kekuasaan lunak Kekuasaan Aus…

tria-Hungaria di Bosnia dan Herzegovina Kekuasaan nasional Kekuasaan Paus untuk menggulingkan kekuasaan sipil Daftar koloni dan wilayah kekuasaan Prancis Kekuasaan dan kontrol abusif Kekuasaan ganda Kuasa pengguna anggaran Kuasa-Mu Keseimbangan kekuasaan (hubungan internasional) Proyeksi kekuasaan Manusia melawan kekuasaan Kekuasaan sipil atas militer Sejarah Mesir di bawah kekuasaan Inggris Kuasa Yesus dipertanyakan Kekuasaan bangsawan Sidon Kekuasaan Venesia di Kepulauan Ionia Eksekutif (pemerintahan) Undang-Undang Pemberian Kuasa Kehendak untuk Berkuasa (manuskrip) Kekuasaan Prancis di Kepulauan Ionia (1797–1799) Kekuasaan mayoritas Legislatif Sejarah Yahudi di bawah kekuasaan Muslim Daftar penguasa monarki menurut lama kekuasaan Nama regnal Kepemimpinan bersama Kuasa hukum Himpunan kuasa Estonia Swedia Kuasa usaha Kekuasaan kehakiman di Malaysia Hong Kong Britania Raya Penyerbu kuasa Raj Britania Raya Kuasa Gelap Kuasa di Balik Tahta Kehendak untuk berkuasa Mongolia di bawah kekuasaan Yuan Menghasut pemberontakan terhadap kekuasaan negara Bilangan kuasa penuh Perwalian (pemerintahan) Hak kuasa keempat Surat Kuasa Penuh Weihaiwei Britania Kekuatan besar Kekuasaan kehakiman di