Kekuasaan mayoritas adalah prinsip di mana kelompok yang memiliki dukungan terbanyak berhak menentukan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk minoritas yang mungkin tidak sependapat. Mayoritas diartikan sebagai lebih dari separuh pemilih yang terlibat, dan pemerintahan oleh mayoritas tersebut dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemerintahan oleh kurang dari separuh (minoritas). Prinsip mayoritas merupakan aturan keputusan biner yang paling sering digunakan dalam badan-badan pengambilan keputusan, termasuk banyak lembaga legislatif di negara-negara demokratis. Apabila tidak ada satu partai pun yang memenangkan mayoritas kursi di sebuah legislatif, mayoritas legislator yang berkuasa dapat terdiri dari anggota partai lain yang memberikan dukungan.
Dalam situasi di mana hanya dua kandidat bersaing untuk satu kursi, salah satu dari keduanya akan memperoleh mayoritas suara sah. Namun, dalam situasi di mana lebih dari dua kandidat bersaing, seringkali sistem pluralitas dianggap sebagai pilihan yang paling mendekati mayoritas, di mana memperoleh pluralitas sudah cukup untuk terpilih. Beberapa sistem, seperti sistem pemilihan satu putaran (Instant-runoff voting), secara khusus berupaya untuk memastikan bahwa pemenang benar-benar merupakan pilihan mayoritas, bahkan ketika tiga atau lebih kandidat bersaing untuk posisi yang sama.
Di daerah pemilihan dengan pemilihan lebih dari satu anggota, seperti dalam representasi proporsional atau pemilihan blok pluralitas, tidak ada kandidat yang mungkin memperoleh mayoritas suara. Dalam pemilihan blok, para pemenang, biasanya dari satu partai, seringkali hanya memperoleh minoritas suara yang diberikan. Di bawah representasi proporsional, total suara yang diperoleh oleh para pemenang yang berhasil menciptakan mayoritas suara sah. Oleh karena itu, dianggap mewakili kehendak lebih banyak pemilih dibandingkan dengan kandidat yang hanya didukung oleh minoritas pemilih.
Bacaan tambahan
